“Ketika Karya Anak Bangsa Menjadi Alat Menghidupkan Penjajahan yang Pernah Kita Lawan”

 “Ketika Karya Anak Bangsa Menjadi Alat Menghidupkan Penjajahan yang Pernah Kita Lawan”

Jakarta 30 November 2025
Oleh : Laksda TNI Purn Soleman B Ponto. ST, SH, MH

 

PRA KATA :

Para pembuat UU menyebut KUHP baru dan KUHAP baru sebagai:
“Karya agung anak bangsa.”

Narasi manis itu dibungkus agar rakyat percaya bahwa dua kitab besar ini adalah kemajuan.
Tetapi ketika kita baca pasal-pasalnya, yang muncul justru bayangan hukum kolonial—
hukum yang dulu dipakai Belanda untuk menindas rakyat Hindia Belanda.

Ironinya:

Bangsa Indonesia kini menghidupkan kembali pasal-pasal penjajah,
lalu menyebutnya karya anak bangsa.

Rakyat harus mengerti:
penjajahan modern tidak lagi memakai kapal, serdadu, atau kompeni.
Penjajahan modern memakai pasal-pasal yang membungkam, menggeledah, menahan, dan membatasi rakyat.

Dan itulah yang dilakukan KUHP & KUHAP baru.

**BAGIAN I

PASAL-PASAL KUHP BARU YANG BERJIWA PENJAJAHAN**

**1. Pasal 218–220 KUHP

(Penghinaan Presiden dan Lembaga Negara)**
Dulu: Pasal 134–137 Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda,
dipakai untuk memenjarakan Soekarno.

Sekarang:
Dipakai lagi dalam KUHP baru—hanya diganti bahasa.

Akibat sejarahnya dulu

• Membungkam tokoh pergerakan
• Memicu perlawanan
• Melahirkan rasa benci terhadap pemerintah kolonial
• Menjadi alasan rakyat mendirikan organisasi bawah tanah

Peringatan untuk Indonesia

Jika kritik dipidana lagi, kita sedang menyalakan api penolakan rakyat.

**2. Pasal 240–241 KUHP

(Penghinaan Pemerintah dan Badan Negara)**
Duplikasi kolonial Pasal 207–208 WvS.

Akibat sejarahnya dulu

• Surat kabar Indonesia dibredel Belanda
• Wartawan ditangkap
• Persepsi publik: hukum = musuh rakyat
• Ketidakpercayaan total terhadap pemerintah kolonial

Peringatan untuk Indonesia

Pers adalah benteng terakhir demokrasi.
Jika pers dibungkam, kekuasaan melenggang tanpa kontrol.

**3. Pasal 256–258 KUHP

(Pembatasan Unjuk Rasa / Perkumpulan)**
Warisan regulasi kolonial “Reglement op de Volksvergaderingen”.

Akibat sejarahnya dulu

• Organisasi rakyat dilarang
• Rapat umum dibubarkan
• Gerakan kemerdekaan bergerak bawah tanah
• Penindasan melahirkan radikalisme

Peringatan untuk Indonesia

Jika unjuk rasa dibatasi ketat, demokrasi berubah menjadi formalitas.

**4. Pasal 200–204 KUHP

(Ketertiban Umum – Rust en Orde)**
Jantung penjajahan Belanda: rust en orde (ketertiban lebih penting dari keadilan).

Akibat sejarahnya dulu

• Penjajah mengutamakan ketertiban demi kekuasaan
• Hak rakyat diabaikan
• Penjara penuh rakyat kecil
• Gerakan perlawanan semakin keras

Peringatan untuk Indonesia

Ketika ketertiban mengalahkan keadilan,
negara berubah menjadi kekuasaan absolut.

**BAGIAN II

PASAL-PASAL KUHAP BARU YANG MENGULANG METODE PENJAJAHAN PROSEDURAL**

**5. Pasal 19 KUHAP

(Penangkapan 7 Hari Tanpa Hakim)**
Mirip teknik kolonial: “preventieve hechtenis”.

Akibat sejarahnya dulu

• Tokoh pergerakan ditahan tanpa proses
• Penjara jadi alat politik
• Rakyat tak percaya aparat
• Kekacauan sosial meningkat

Peringatan untuk Indonesia

Tanpa pengawasan hakim, penangkapan menjadi alat kekuasaan.

**6. Pasal 22–23 KUHAP

(Penahanan Tanpa Kontrol Yudisial)**

Akibat sejarahnya dulu

• Penahanan sewenang-wenang
• Penjara diisi tanpa keadilan
• Rakyat melihat hukum sebagai musuh

Peringatan untuk Indonesia

Negara hukum runtuh ketika hakim tidak lagi mengawasi aparat.

**7. Pasal 34–35 KUHAP

(Penggeledahan Tanpa Izin Hakim)**

Akibat sejarahnya dulu

• Aparat kolonial keluar masuk rumah rakyat
• Tidak ada privasi
• Rakyat hidup dalam ketakutan

Peringatan untuk Indonesia

Rumah rakyat adalah benteng, bukan tempat aparat bebas masuk.

**8. Pasal 50–53 KUHAP

(Paksaan Tubuh – Bodily Coercion)**

Akibat sejarahnya dulu

• Rakyat diperlakukan seperti objek
• Pemeriksaan merendahkan martabat manusia

Peringatan untuk Indonesia

Tidak ada negara modern yang membiarkan tubuh warganya dipaksa tanpa hakim.

**9. Pasal 173–176 KUHAP

(Pengerdilan Praperadilan)**

Akibat sejarahnya dulu

• Tidak ada mekanisme koreksi
• Kesewenang-wenangan menjadi rutin
• Kepercayaan rakyat runtuh

Peringatan untuk Indonesia

Jika praperadilan dilemahkan, jalur kontrol rakyat hilang.

**10. Pasal 380–395 KUHAP

(Sentralisasi Penyidikan)**

Akibat sejarahnya dulu

• Polisi kolonial berkuasa penuh
• Penegakan hukum tidak pernah adil
• Aparat identik dengan penindasan

Peringatan untuk Indonesia

Konsep negara hukum hancur jika penyidikan tanpa kontrol.

**BAGIAN III

PESAN KERAS SEJARAH: PENJAJAHAN HUKUM SELALU MELAHIRKAN KERUNTUHAN**

Apa yang terjadi dulu jika pasal-pasal kolonial ditegakkan?

• pemberontakan rakyat
• ketidakpercayaan total terhadap pemerintah
• aksi melawan hukum
• pergerakan bawah tanah
• radikalisasi
• delegitimasi kekuasaan
• keruntuhan pemerintahan kolonial

Semua itu berawal dari hukum yang menindas.

Karena itu peringatan ini penting:

Jika Indonesia mengulang hukum kolonial,
maka Indonesia akan mengulang nasib penjajah:
ditolak rakyatnya sendiri.

KESIMPULAN :

Setelah seluruh pasal dibaca, dianalisis, dan dibandingkan dengan sejarah penjajahan, maka kesimpulan akademik paling jujur adalah:

KUHP & KUHAP Baru adalah penjajahan gaya baru.
Bukan oleh bangsa asing, tetapi oleh bangsa sendiri terhadap rakyatnya sendiri.

Dua kitab ini mengulang pasal-pasal kolonial, mengulang metode kolonial,
dan mengulang akibat kolonial yang dulu memicu perlawanan besar rakyat Indonesia.

Jika pemerintah mengatakan “ini karya anak bangsa”,
maka jawabannya adalah:

“Karya anak bangsa yang menyalin cara penjajah mengikat rakyatnya sendiri.”

Dan bangsa ini harus memilih:

• mengikuti jalan UUD 1945—jalan kemerdekaan
  atau
• mengikuti jalan KUHP dan KUHAP baru—jalan penindasan yang pernah kita lawan.