Catatan dan Analisis Soleman B. Ponto: April 2016

12 April 2016

Carut Marut Penegakan Hukum di Bidang Perikanan

oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto ST, MH.

Belum hilang dari ingatan kita tentang insiden tanggal 21 Maret 2016antara Kapal Coast Guard China menabrak KM Kway Fey 10078, hasil tangkapan KP Hiu 11 di wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia, telah terjadi lagi penembakan Kapal Ikan Taiwan pada tanggal 23 Maret yang dilakukan oleh KP Hiu 4, milik Kementrian Kelautan dan Perikanan.

Mengingat hal ini terjadi pada Kapal dari Kementrian Kelautan dan Perikanan dalam selang waktu yang sangat singkat, maka hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Mengingat insiden ini menyangkut pihak negara asing, maka untuk menanggapi insiden perlu dianalisa kembali sinkronisasi antara aturan perundangan nasional dan aturan perundangan internasional.

Baca selengkapnya »

Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto lahir di Sangir-Tahuna, Sulawesi Utara, 6 November 1955. Mengenyam pendidikan TNI di Akabri AL/1978, kariernya di Angkatan Laut diawali sebagai pelaut. Ia melewati sejumlah pos hingga akhirnya terjun ke dunia intelijen TNI pada Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sejak tahun 1996 hingga pensiun pada Desember 2013 dengan jabatan terakhir Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais TNI). Berbagai buah pikirannya, antara lain ia tuliskan dalam buku berjudul TNI dan Perdamaian di Aceh, Catatan 880 Hari Pra dan Pasca-MoU Helsinki (Penerbit Rayyana Komunikasindo, 2013). Sampai saat ini ia masih tekun memberikan sumbangan pemikiran, antara lain melalui tulisan dan wawancara di media massa. Ia tinggal di Jakarta.

Tentang "Jangan Lepas Papua"

Jika konflik meletus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), satuan-satuan TNI (hampir) selalu diterjunkan untuk menghadapinya. TNI dipercaya seakan-akan sebagai satu-satunya obat mujarab yang dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Apalagi jika konflik itu menyangkut gerakan separatis bersenjata, termasuk di Papua.

Kenyatannya, konflik di Papua tidak terselesaikan. Masih saja terjadi penembakan-penembakan secara sporadis terhadap anggota TNI dan Polri maupun masyarakat sipil. Tidak ketinggalan media asing juga memberitakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua.

Buku ini lahir untuk 'menggugat' pelaksanaan operasi militer di Papua. Di satu sisi dari segi hukum, UU No 34 tahun 2004 tentang TNI memang mengatur operasi militer untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Tetapi ia tidak mengatur konflik bersenjata internal. Selain itu ditinjau dari hukum HAM, operasi militer tersebut justru dinilai melanggar.

Adakah peluang Papua lepas dari NKRI seperti Timor Timur? Buku ini merupakan pemikiran Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto, yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitiannya untuk tesis meraih gelar magister hukum berjudul "Operasi MIliter TNI dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Bersenjata di Indonesia (Tinjauan Hukum Humaniter dan Hukum HAM)