Kapal Induk dan Doktrin yang Salah Zaman: Tanggapan atas "Doktrin Kapal Induk dalam Sea Power Indonesia"

Kapal Induk dan Doktrin yang Salah Zaman: Tanggapan atas "Doktrin Kapal Induk dalam Sea Power Indonesia"

Jakarta 22 September 2026
Oleh : Dr. Soleman B. Ponto.

Tulisan tentang doktrin kapal induk dalam sea power Indonesia patut diapresiasi karena mengajak kita memikirkan masa depan TNI AL. Namun gambaran yang ditawarkannya, yaitu kapal induk sebagai center of gravity yang dikawal fregat dan kapal selam, adalah model armada abad ke-20. Model itu sedang ditinggalkan justru oleh negara-negara yang dulu menciptakannya. Menjadikannya jalan menuju Indonesia Emas 2045 berarti mempersiapkan diri untuk perang yang sudah lewat.

Kapal besar kini menjadi sasaran, bukan pusat kekuatan

Sejak 2022, medan laut memberi pelajaran yang sangat jelas. Kapal penjelajah Moskva, andalan Armada Laut Hitam Rusia, tenggelam oleh rudal antikapal Neptune yang ditembakkan dari darat. Ukraina hampir tidak memiliki angkatan laut. Dengan rudal pantai dan drone laut murah, Ukraina memaksa armada Rusia mundur dari sebagian besar Laut Hitam bagian barat. Di Laut Merah, kelompok Houthi dengan drone dan rudal berharga ribuan hingga ratusan ribu dolar memaksa gugus tempur kapal induk Amerika menghabiskan pencegat seharga jutaan dolar per tembakan. Di Pasifik, Tiongkok membangun rudal balistik antikapal DF-21D dan DF-26 yang dirancang khusus untuk memburu kapal induk.

Pelajarannya sederhana. Di era sensor murah, satelit, dan rudal presisi, aset yang besar, mahal, dan terkonsentrasi paling mudah ditemukan dan paling mahal bila hilang. Konsep center of gravity yang terpusat pada satu lambung kapal adalah kerentanan, bukan kekuatan. Ketika KRI Sriwijaya dikawal Brawijaya, Siliwangi, dan empat kapal selam, sebagian besar kekuatan armada justru terikat untuk melindungi satu kapal tua berusia lebih dari empat dasawarsa, bukan untuk melindungi wilayah Indonesia.

Negara-negara besar pun bergeser

Korps Marinir Amerika Serikat melalui Force Design 2030 membubarkan batalion tanknya dan beralih ke unit kecil tersebar yang bersenjata rudal antikapal dan ditempatkan di pulau-pulau. Jepang menggelar rudal antikapal dan sistem pertahanan udara di rangkaian Kepulauan Nansei. Taiwan mengembangkan strategi "landak" dengan rudal pantai bergerak, ranjau, dan kapal cepat, bukan kapal permukaan besar. Filipina membeli BrahMos untuk dipasang di pantai. Semua bergerak ke arah yang sama: pertahanan yang memanfaatkan geografi, tersebar, berlapis, dan murah untuk dipertahankan tetapi mahal untuk ditembus.

Geografi Indonesia adalah kapal induk yang tidak bisa tenggelam

Di sinilah logika tulisan tersebut terbalik. Kapal induk adalah solusi bagi negara yang tidak memiliki pulau di dekat medan tempurnya; ia menciptakan pulau buatan. Indonesia tidak membutuhkan pulau buatan karena kita memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau asli. Natuna, Morotai, Biak, Saumlaki, dan Kupang adalah landasan yang tidak bisa ditenggelamkan torpedo, tidak memerlukan retrofit iklim tropis, dan tidak bisa berada di bengkel ketika dibutuhkan.

Indonesia juga menguasai jalur laut yang menjadi urat nadi perdagangan dunia: Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Ombai-Wetar, dan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia. Siapa pun yang ingin bergerak antara Samudra Hindia dan Pasifik harus melewati perairan kita. Inilah modal strategis yang tidak dimiliki kebanyakan negara, dan modal ini justru paling efektif dimanfaatkan dengan doktrin penolakan laut (sea denial), bukan pengendalian laut (sea control) di samudra jauh.

Perangkat sea denial sudah jelas wujudnya: kapal selam, rudal antikapal berbasis pantai yang bergerak, ranjau laut, kapal cepat rudal, drone laut permukaan dan bawah air, pesawat patroli maritim, drone berdaya tahan tinggi, radar pesisir, sensor bawah air di titik-titik sempit, dan satelit pengintai. Semuanya relatif murah, tersebar, sulit dilumpuhkan sekaligus, dan sesuai dengan doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta serta Wawasan Nusantara yang lahir dari Deklarasi Djuanda 1957.

Soal "inward-looking" dan "outward-looking"

Dikotomi inward-looking dan outward-looking sebenarnya kurang tepat untuk membaca persoalan ini. Pertanyaan sesungguhnya bukan apakah kita melihat ke dalam atau ke luar, melainkan apakah kita ingin menguasai laut orang lain atau membuat laut kita tidak bisa dipakai pihak yang memusuhi kita. Untuk negara dengan anggaran pertahanan di bawah satu persen PDB dan perairan seluas lebih dari enam juta kilometer persegi, jawabannya jelas.

Persoalan pertahanan laut Indonesia bukan bagaimana menerbangkan pesawat di tempat jauh, tetapi bagaimana mengetahui siapa yang memasuki perairan kita dan bagaimana membuat mereka menyesalinya. Itu masalah keluasan, bukan masalah jangkauan. Masalah keluasan tidak pernah bisa diselesaikan oleh satu lambung besar yang hanya dapat berada di satu tempat pada satu waktu.

Kehadiran di samudra luas untuk kunjungan pelabuhan, evakuasi WNI, dan misi perdamaian pun tidak memerlukan kapal induk. Fregat baru dan kapal jenis LPD sudah memadai. Indonesia bahkan telah membuktikan kemampuan membangun LPD kelas Makassar dan mengekspornya ke Filipina.

HADR dan kebakaran hutan bukan alasan

Argumen Humanitarian Assistance and Disaster Relief juga tidak memihak kapal induk. Untuk bantuan bencana, yang dibutuhkan adalah kapasitas angkut logistik, dok untuk kapal pendarat, dan fasilitas medis. Kebutuhan itu jauh lebih baik dipenuhi LPD dan kapal rumah sakit seperti KRI dr. Soeharso, dengan biaya operasi yang jauh lebih rendah. Adapun kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan terjadi di pedalaman gambut, puluhan hingga ratusan kilometer dari pantai. Helikopter water bombing jauh lebih efektif bila beroperasi dari bandara terdekat dan mengambil air dari sungai atau kanal di sekitarnya, bukan terbang dari geladak kapal di laut lepas.

Cermin di dekat kita

Thailand menerima HTMS Chakri Naruebet pada 1997. Pesawat Harrier bekasnya berhenti terbang sekitar 2006 karena biaya dan ketiadaan suku cadang. Sejak itu kapal tersebut lebih banyak bersandar dan kerap dijuluki kapal pesiar kerajaan termahal di dunia. Thailand adalah negara maritim tanpa ambisi ekspedisioner, dengan kondisi yang tidak jauh berbeda dari kita. Pelajarannya patut direnungkan sebelum kita mengulangi kesalahan yang sama.

"Belajar mengoperasikan kapal induk" juga bukan investasi bila doktrin yang semestinya kita jalankan tidak memerlukannya. Setiap perwira terbaik, setiap rupiah pemeliharaan, dan setiap jam latihan yang tersedot ke kapal itu adalah sumber daya yang tidak digunakan untuk kapal selam, rudal pantai, drone, dan kesadaran situasional maritim, yaitu hal-hal yang sesungguhnya menentukan.

Penutup

Kejayaan Sriwijaya tidak dibangun di atas satu kapal raksasa. Ia dibangun di atas penguasaan selat dan jaringan pelabuhan yang membuat setiap kapal dagang harus melewati dan menghormati kekuasaannya. Jika kita sungguh ingin meraih kembali kejayaan itu pada 2045, pelajarannya bukan membeli kapal induk, melainkan kembali menguasai selat dan menjadikan setiap pulau sebagai benteng. Kekuatan laut Indonesia modern bukan armada yang berlayar jauh untuk dilihat orang, tetapi kepulauan yang terlalu mahal untuk ditantang siapa pun.