KETIKA MENTERI KEUANGAN MENGINJAK REM, PRESIDEN MASIH MENEKAN GAS
Jakarta 15 September 2026
Oleh : Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B Ponto, ST. SH. MH
Saya mencoba melihat pergantian Menteri Keuangan ini bukan semata-mata dari sudut ekonomi, apalagi sekadar pergantian seorang pejabat.
Saya melihatnya melalui teropong intelijen.
Dalam intelijen, sebuah peristiwa tidak berhenti pada pertanyaan: apa yang terjadi?
Pertanyaan berikutnya justru lebih penting:
Mengapa terjadi sekarang?
Apa yang sedang berubah?
Tekanan apa yang bekerja di belakangnya?
Siapa yang harus menyesuaikan diri?
Dan yang paling penting:
Apa yang mungkin terjadi sesudahnya?
Karena itu, pergantian Menteri Keuangan secara mendadak harus dibaca sebagai sebuah indikator.
Belum tentu indikator krisis.
Belum tentu pula pertanda pertentangan.
Tetapi ia merupakan tanda bahwa ada sesuatu dalam mesin ekonomi negara yang sedang membutuhkan penyesuaian.
Dan di sinilah teropong intelijen mulai diarahkan.
YANG DILIHAT INTELIJEN BUKAN HANYA ORANG, TETAPI TEKANAN
Menteri Keuangan boleh berganti.
Tetapi persoalan sesungguhnya bukan siapa yang duduk di kursi Menteri Keuangan.
Yang harus dilihat adalah beban yang berada di atas meja Menteri Keuangan itu.
Program pemerintah membutuhkan uang.
Makan Bergizi Gratis membutuhkan uang.
Subsidi membutuhkan uang.
Pertahanan membutuhkan uang.
Infrastruktur membutuhkan uang.
Transfer ke daerah membutuhkan uang.
Program kementerian membutuhkan uang.
Proyek strategis membutuhkan uang.
Sementara negara hanya mempunyai tiga jalan utama:
penerimaan, utang, atau mengurangi pengeluaran.
Tidak ada jalan keempat yang bernama uang datang sendiri.
Maka dari perspektif intelijen, ketika kebutuhan politik meningkat sementara kemampuan fiskal terbatas, akan muncul sebuah titik tekanan.
Titik tekanan itu sekarang berada di Kementerian Keuangan.
PRESIDEN MEMEGANG GAS
Presiden tentu mempunyai alasan untuk menekan pedal gas.
Seorang Presiden dipilih bukan untuk menjaga negara tetap diam.
Ia mempunyai janji politik.
Ia mempunyai target pertumbuhan.
Ia mempunyai program.
Ia ingin meninggalkan legacy.
Ia ingin rakyat segera merasakan hasil pemerintahannya.
Semua itu wajar.
Dalam bahasa intelijen, itulah political objective.
Tujuannya harus dicapai.
Masalahnya, setiap objective membutuhkan capability.
Dan dalam pemerintahan, salah satu capability paling menentukan adalah:
uang.
Di sinilah Menteri Keuangan masuk.
MENTERI KEUANGAN MEMEGANG REM
Tugas Menteri Keuangan berbeda.
Ia bukan dibayar untuk bermimpi.
Ia dibayar untuk menghitung berapa harga sebuah mimpi.
Presiden dapat berkata:
"Program ini harus jalan."
Menteri Keuangan harus bertanya:
"Uangnya dari mana?"
Presiden dapat berkata:
"Pertumbuhan harus dipercepat."
Menteri Keuangan harus menghitung:
"Berapa defisitnya?"
Presiden dapat mengatakan:
"Jangan tunda."
Menteri Keuangan terkadang justru harus mengatakan:
"Kalau semua dilakukan sekarang, APBN tidak kuat."
Itulah fungsi rem.
Dan rem bukan musuh mesin.
Rem justru membuat kendaraan dapat tetap berlari tanpa masuk jurang.
DARI SINILAH POTENSI GESEKAN MULAI TERLIHAT
Teropong intelijen tidak harus menunggu orang bertengkar untuk mengatakan terdapat potensi konflik kepentingan.
Intelijen justru harus membaca potensi gesekan sebelum gesekan itu terlihat di permukaan.
Dalam kasus ini, garis gesekannya cukup jelas.
Di satu sisi:
Presiden harus memenuhi janji dan mempercepat program.
Di sisi lain:
Menteri Keuangan harus menjaga kemampuan fiskal negara.
Maka percakapan paling penting dalam pemerintahan mungkin bukan terjadi di depan kamera.
Ia mungkin terjadi di sebuah ruangan tertutup.
Menteri Keuangan membawa angka.
Presiden membawa program.
Menteri Keuangan berkata:
"Pak, kalau ini ditambah, yang lain harus dikurangi."
Presiden bertanya:
"Tidak ada cara lain?"
Di situlah sesungguhnya kualitas sistem pemerintahan diuji.
INTELIJEN AKAN MENCARI INDIKATOR BERIKUTNYA
Kalau menggunakan cara berpikir intelijen, jangan buru-buru membuat kesimpulan.
Kumpulkan indikator.
Pertama, lihat apakah belanja pemerintah mulai diprioritaskan secara lebih ketat.
Kedua, lihat apakah proyek yang tidak mendesak mulai ditunda.
Ketiga, lihat apakah pemerintah semakin agresif mencari penerimaan negara.
Keempat, perhatikan pertumbuhan utang dan biaya bunganya.
Kelima, lihat apakah transfer ke daerah mengalami tekanan.
Keenam, perhatikan hubungan kebijakan fiskal dengan Bank Indonesia.
Dan yang paling menarik:
apakah Menteri Keuangan berani mengatakan "tidak" kepada program yang secara fiskal tidak memungkinkan.
Ini indikator penting.
Karena Menteri Keuangan yang hanya dapat mengatakan "siap" bukan lagi penjaga fiskal.
Ia berubah menjadi kasir.
ANCAMAN TERBESARNYA BUKAN DEFISIT
Banyak orang mengira ancaman terbesar adalah defisit.
Menurut saya belum tentu.
Defisit masih angka.
Utang juga angka.
Yang jauh lebih berbahaya adalah ketika mekanisme koreksi di dalam pemerintahan berhenti bekerja.
Dalam intelijen dikenal pentingnya early warning.
Lampu merah harus menyala sebelum mesin rusak.
Dalam pengelolaan negara, Menteri Keuangan sebenarnya merupakan salah satu early warning system Presiden.
Ketika ia mengatakan uang mulai sempit, itu bukan pembangkangan.
Itu peringatan.
Ketika ia mengatakan program harus dipilih, itu bukan menghambat pembangunan.
Itu mitigasi risiko.
Dan ketika ia mengatakan:
"Pak, jangan dulu,"
kalimat itulah mungkin justru yang menyelamatkan APBN.
TETAPI DI SINILAH MASALAH POLITIK DIMULAI
Kalimat "jangan dulu" sangat mudah diucapkan ekonom di seminar.
Tetapi jauh lebih sulit diucapkan seorang menteri kepada Presiden.
Apalagi kalau program tersebut merupakan program unggulan Presiden.
Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa posisi Menteri Keuangan sangat unik.
Ia harus loyal kepada Presiden.
Tetapi pada saat yang sama ia harus loyal kepada angka.
Masalahnya, angka tidak mengenal loyalitas.
Dua tambah dua tetap empat.
Tidak bisa menjadi enam hanya karena keputusan politik membutuhkan enam.
APBN juga demikian.
Kita boleh mempunyai seribu keinginan.
Tetapi uang negara tetap sejumlah yang tersedia.
DARI TEROPONG INTELIJEN, INILAH TITIK KRITISNYA
Maka saya tidak terlalu tertarik bertanya:
Apakah Menteri Keuangan baru orang yang pintar?
Saya justru bertanya:
Apakah ia mempunyai ruang untuk menjalankan fungsi rem?
Karena kalau Presiden memegang gas dan Menteri Keuangan memegang rem, hubungan keduanya justru seharusnya tidak selalu nyaman.
Sesekali harus ada perbedaan.
Sesekali harus ada argumentasi.
Sesekali Menteri Keuangan harus membawa kabar yang tidak menyenangkan.
Kalau setiap rapat seluruh menteri selalu berkata:
"Siap, Pak Presiden."
Intelijen justru harus mulai waspada.
Sebab dalam pengambilan keputusan strategis, bahaya terbesar bukan adanya orang yang berbeda pendapat.
Bahaya terbesar adalah:
tidak ada lagi orang yang berani berbeda pendapat.
PRESIDEN MEMBUTUHKAN ORANG YANG BERANI MENGINJAK REM
Ini bukan pertarungan antara Presiden dengan Menteri Keuangan.
Justru sebaliknya.
Presiden yang kuat membutuhkan Menteri Keuangan yang kuat.
Sebab Presiden melihat tujuan besar.
Menteri Keuangan melihat kemampuan kendaraan.
Presiden melihat tujuan lima tahun.
Menteri Keuangan melihat tagihan bulan depan.
Keduanya harus bertemu.
Yang satu jangan hanya melihat gas.
Yang lain jangan hanya melihat rem.
Tetapi kalau keduanya berbeda pendapat, yang harus berbicara adalah data.
Bukan ego.
Bukan kepentingan.
Bukan keinginan.
KALAU REM DILARANG BEKERJA
Sekarang kita masuk ke skenario yang harus diantisipasi.
Bagaimana kalau kebutuhan belanja terus meningkat?
Bagaimana kalau semua program dianggap prioritas?
Bagaimana kalau penerimaan tidak memenuhi target?
Bagaimana kalau Menteri Keuangan tidak mempunyai ruang untuk mengatakan cukup?
Maka pilihan pemerintah semakin sempit.
Pajak dinaikkan.
Utang bertambah.
Belanja lain dipotong.
Transfer daerah ditekan.
Atau defisit diperlebar.
Dan setiap pilihan mempunyai konsekuensi politik.
Inilah yang oleh intelijen harus dibaca sebagai cascade effect.
Satu tekanan fiskal dapat berkembang menjadi tekanan ekonomi.
Tekanan ekonomi dapat menjadi tekanan sosial.
Tekanan sosial dapat berubah menjadi tekanan politik.
Itulah sebabnya intelijen tidak boleh baru memperhatikan APBN ketika terjadi krisis.
APBN justru harus dibaca sebagai salah satu indikator stabilitas nasional.
JADI, APA YANG SEBENARNYA SEDANG KITA TUNGGU?
Bukan menunggu apakah Menteri Keuangan bertengkar dengan Presiden.
Itu cara membaca yang terlalu sederhana.
Yang harus dilihat adalah:
Apakah Menteri Keuangan mulai melakukan konsolidasi fiskal?
Apakah program pemerintah mulai dipilah?
Apakah belanja semakin selektif?
Apakah penerimaan negara dapat mengejar pengeluaran?
Apakah pasar tetap percaya?
Dan terutama:
apakah Presiden bersedia mendengar ketika Menteri Keuangan mengatakan rem harus diinjak?
Itulah indikator strategisnya.
CATATAN DARI UJUNG TEROPONG
Saya melihat persoalan ini bukan sebagai konflik pribadi.
Ini adalah persoalan klasik kekuasaan:
keinginan selalu lebih besar daripada kemampuan.
Presiden harus mempunyai ambisi.
Tanpa ambisi, negara tidak bergerak.
Tetapi Menteri Keuangan harus mempunyai keberanian untuk mengukur kemampuan.
Tanpa itu, negara dapat bergerak terlalu cepat.
Maka jangan heran apabila suatu hari Presiden berkata:
"Gas."
Menteri Keuangan menjawab:
"Siap, Pak."
Tetapi kaki kanannya tetap mencari pedal rem.
Bukan karena ia ingin melawan Presiden.
Justru karena ia ingin memastikan kendaraan bernama Republik Indonesia tetap sampai ke tujuan.
Sebab dari ujung teropong intelijen, saya melihat satu prinsip sederhana:
ancaman tidak selalu datang dari musuh.
Kadang-kadang ancaman datang dari keinginan yang terlalu besar, ketika kemampuan tidak lagi dihitung dengan jujur.
Karena itu persoalan kita bukan apakah Presiden boleh menginjak gas.
Tentu boleh.
Bahkan harus.
Pertanyaan strategisnya hanya satu:
ketika tikungan fiskal sudah terlihat di depan, apakah Menteri Keuangan masih diperbolehkan menginjak rem?
