Untuk Apa Presiden Disadap?

Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.H., S.T., M.H., CPM., CPARB.*

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, seorang mantan Kapolri ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden yang sedang menjabat. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang hingga sebulan sebelumnya memimpin Polri, bersama Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di Rutan Mabes Polri.

Langkah ini patut diapresiasi. Tetapi penetapan tersangka barulah pintu masuk. Pertanyaan terbesar justru belum tersentuh: untuk apa seorang Kapolri, orang yang paling memahami aturan penyadapan, menyadap kepala negaranya sendiri?

Apa yang sudah diungkap penyidik cukup mengkhawatirkan. Menurut Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur yang diatur Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Nomor-nomor dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) Polri tanpa surat permohonan penyidik, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan apa pun dengan penegakan hukum. Sasarannya bukan hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Lalu, sekitar Oktober 2026, file hasil sadapan diduga diperintahkan untuk dihapus. Perkara ini baru terbongkar karena seorang petugas berani melapor pada 30 Oktober 2026.

Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 258 KUHP tentang penyadapan ilegal, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE tentang penghapusan data elektronik, dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara. Pasal makar tidak digunakan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum ada indikasi ke arah itu, tetapi ia juga mengaku belum mengetahui tujuan penyadapan tersebut. Kabareskrim pun menyebut motif baru akan diungkap pada tahap berikutnya.

Di sinilah persoalannya. Selama motif belum terang, publik tidak tahu apakah yang terjadi sekadar pelanggaran prosedur, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Indikasi yang tidak boleh diabaikan

Dalam logika intelijen, indikasi bukan kesimpulan. Tetapi indikasi juga bukan sesuatu yang boleh dilewatkan. Ia adalah tanda bahaya yang wajib dibuktikan atau dipatahkan.

Kasus ini memuat indikasi serius. Sasaran utamanya adalah kepala negara. Pelakunya memegang kendali atas alat sadap negara sekaligus atas penyidik yang semestinya mengawasinya. Penyadapan berlangsung sekitar dua tahun, bukan tindakan sesaat. Ada upaya menghapus jejak, tanda pelaku sadar perbuatannya salah. Pelakunya lebih dari satu orang, yang membuka kemungkinan permufakatan. Dan semua ini terjadi di tengah isu pergantian Kapolri yang ramai sejak 2025.

Penyadapan memang tidak dengan sendirinya membuat Presiden tak mampu bekerja. Tetapi hasil sadapan bisa menjadi alat: untuk menekan, memeras, mendestabilisasi, atau memetakan pergerakan Presiden. KUHP baru bahkan secara tegas menyebut “mengumpulkan informasi” sebagai salah satu bentuk persiapan tindak pidana dalam Pasal 15 ayat (1). Jika terbukti informasi itu dikumpulkan untuk melumpuhkan Presiden, jerat persiapan makar dalam Pasal 196 jo. Pasal 191 KUHP dapat diterapkan.

Namun indikasi yang sama juga cocok dengan penjelasan lain: upaya melindungi jabatan, mengumpulkan daya tawar politik, menjalankan kepentingan pihak ketiga, atau pemetaan politik secara umum. Penyidikan yang jujur harus menguji semuanya. Hipotesis makar tidak boleh dikesampingkan hanya karena sulit dibuktikan, tetapi juga tidak boleh dipaksakan tanpa bukti.

Sejak kapan, dan untuk siapa?

Dua pertanyaan kini mengemuka dan wajib dijawab.

Pertama, ke mana hasil sadapan mengalir. Mahfud MD menyatakan yakin informasi hasil penyadapan sampai ke “geng Solo”, istilah yang dikaitkan dengan lingkar mantan Presiden Joko Widodo. Klaim ini bersumber dari informasi anonim dan belum dikonfirmasi penyidik. Mahfud sendiri menyebut hal itu akan dibuktikan di pengadilan. Justru karena itu, klaim ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Ia harus dibuktikan atau dipatahkan.

Kedua, sejak kapan pola ini berjalan. Penyidik baru menyebut periode 2025–2026, padahal Listyo menjabat Kapolri sejak Januari 2021. Publik juga ingat, pada September 2023, Presiden Jokowi saat itu menyatakan ia tahu “dalamnya partai” dari laporan BIN, BAIS, intelijen TNI, dan intelijen Polri, serta menyebut laporan intelijen sebagai “makanan sehari-hari”. Pernyataan itu sendiri tidak melanggar hukum, karena Presiden memang berhak menerima laporan intelijen. Tetapi ia memunculkan pertanyaan yang sah: apakah sebagian informasi tentang partai itu bersumber dari penyadapan tanpa prosedur?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini tuntutan audit. Kebiasaan menyadap tokoh politik jarang muncul tiba-tiba.

Perbuatan yang tidak dibenarkan siapa pun

Apa pun motifnya, menyadap tokoh politik agar aktivitasnya diketahui dan mudah dikendalikan tidak dibenarkan oleh aturan mana pun, siapa pun Presiden atau Kapolrinya.

UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan penyadapan adalah pembatasan hak asasi yang harus diatur ketat dengan undang-undang. UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (1) mewajibkan Polri netral dalam kehidupan politik, bebas dari pengaruh partai dan golongan mana pun. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara hanya memberi kewenangan penyadapan intelijen kepada BIN, terbatas pada ancaman terhadap keamanan nasional seperti terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase, atas perintah Kepala BIN dan dengan batas waktu. Aktivitas normal partai politik bukan ancaman keamanan nasional, dan sistem LIMS Polri dibangun untuk penegakan hukum, bukan pengawasan politik.

Presiden memang pengguna akhir laporan intelijen yang sah. Tetapi yang sah hanyalah laporan yang diperoleh lewat prosedur. Laporan yang bersumber dari penyadapan ilegal tetap hasil perbuatan melawan hukum, siapa pun penerimanya.

Karena itu, penyidik juga tidak boleh berhenti di pasal penyadapan. KUHP baru menyediakan pemberatan hingga sepertiga bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatannya (Pasal 58–59). Penyadapan ini diduga dilakukan memakai sistem negara oleh pejabat tertinggi yang seharusnya menjaganya. Korban yang mencakup jurnalis, aktivis, dan pengusaha juga membuka jerat UU Pelindungan Data Pribadi.

Perlu tim penyelidik dan penyidik gabungan

Kasus luar biasa menuntut penanganan luar biasa. Yang diperiksa adalah mantan Kapolri dan perwira tinggi aktif, sementara alat bukti utamanya adalah sistem penyadapan milik Polri sendiri. Membiarkan Polri memeriksa mantan pimpinannya sendirian berisiko menimbulkan konflik kepentingan, setidaknya di mata publik.

Presiden perlu membentuk tim penyelidik dan penyidik gabungan melalui Keputusan Presiden. Tim ini harus bekerja sejak tahap penyelidikan, bukan hanya penyidikan. Alasannya, perkara ini belum selesai dipetakan: motif belum diketahui, penerima hasil sadapan belum jelas, periode sebelum 2025 belum diperiksa, dan dugaan makar maupun keterlibatan pihak lain belum diuji. Jika tim gabungan baru masuk di tahap penyidikan, ruang lingkupnya akan terkunci pada tiga tersangka dan pasal yang sudah ada.

Susunannya dapat melibatkan Bareskrim sebagai penyelidik dan penyidik utama, Kejaksaan Agung yang mendampingi sejak awal agar berkas kuat, BSSN untuk forensik digital termasuk memulihkan file yang dihapus dan mengaudit log LIMS sejak 2021, PPATK untuk menelusuri aliran dana, Komnas HAM untuk menilai pelanggaran hak privasi korban, Kompolnas untuk mengawasi independensi penyidik, dan LPSK untuk melindungi pelapor serta saksi kunci. Indonesia punya preseden, seperti Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan pada 2022. Bedanya, tim kali ini harus bekerja dalam kerangka penegakan hukum pidana, agar temuannya langsung bisa dibawa ke pengadilan. Jika ditemukan keterlibatan anggota TNI, perkara dapat dilanjutkan melalui peradilan koneksitas.

Tim ini juga wajib melaporkan perkembangan secara berkala kepada publik dan Komisi III DPR. Transparansi adalah satu-satunya cara mencegah spekulasi liar.

Alarm, bukan vonis

Penyadapan terhadap kepala negara oleh pejabat yang paling dipercaya menjaga hukum adalah alarm bagi keamanan negara. Alarm itu tidak boleh dimatikan hanya dengan pasal penyadapan, jika ternyata ada maksud yang lebih berbahaya di baliknya. Tetapi alarm juga bukan vonis. Para tersangka tetap berhak atas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil.

Tugas negara sekarang adalah mengubah indikasi menjadi kepastian, apa pun hasilnya. Jika terbukti hanya penyadapan ilegal, hukum harus ditegakkan dengan pemberatan yang setimpal. Jika terbukti ada persiapan makar, pasal yang lebih berat harus diterapkan tanpa ragu. Dan jika hasil sadapan ternyata mengalir kepada pihak lain, siapa pun dia, hukum tidak boleh berhenti di depan nama besar.

Yang tidak boleh terjadi hanya satu: perkara ini selesai tanpa publik pernah tahu untuk apa Presiden disadap.

*Kabais TNI (2011-2013)

---

Sumber: Liputan6, Kompas.id, Tempo, detikNews, iNews, Tirto, VIVA, IDN Times, Bisnis.com, Djawanews, Pasal.id, Wikisource (UU 1/2023 dan UU 2/2002), Marinews Mahkamah Agung, dan Veritask.

 

Bau Makar di Ujung Alat Sadap

Bau Makar di Ujung Alat Sadap

Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, ST., SH., MH, CPM, CPARB, Kepala BAIS TNI 2011–2013

Ancaman Tercium Sebelum Terlihat

Dalam dunia intelijen, ancaman jarang datang dengan wajah yang terang. Ia lebih dulu tercium: dari pola yang janggal, dari waktu yang kebetulan terlalu pas, dari jejak yang sengaja dihapus. Tugas orang intelijen adalah mengenali bau itu sebelum ancamannya menjadi kenyataan.

Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo, yang kini menjerat tiga jenderal polisi sebagai tersangka, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bagi saya, sebagai orang yang pernah memimpin intelijen strategis, ini bukan bau pelanggaran prosedur. Ini bau makar.

Saya tidak menyimpulkan siapa yang bersalah. Itu tugas penyidik dan pengadilan, dan para tersangka berhak atas proses hukum yang adil. Tetapi bau ini terlalu kuat untuk diabaikan, dan negara wajib menelusurinya sampai ke sumbernya.

Lima Bau yang Menyengat

Pertama, bau dari sasarannya. Yang disadap bukan satu orang dalam satu perkara. Menurut penyidik, sasarannya adalah Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Daftar seperti itu bukan daftar penyelidikan kriminal. Itu peta kekuasaan nasional: siapa pemimpinnya, siapa kawannya, siapa lawannya, siapa penyandang dananya, dan siapa pembentuk opininya.

Kedua, bau dari tujuannya. Penyidik menyebut penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Jika tidak untuk penegakan hukum, lalu untuk apa? Informasi tentang isi kepala Kepala Negara tidak dikumpulkan tanpa tujuan.

Ketiga, bau dari waktunya. Penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Jejaknya dihapus pada Oktober 2026, bersamaan dengan pergantian pucuk pimpinan Polri. Dalam intelijen, waktu yang terlalu pas bukan kebetulan. Pertanyaannya: rencana apa yang terganggu oleh pergantian itu, sehingga jejaknya harus segera dihilangkan?

Keempat, bau dari jejak yang dihapus. Orang yang menjalankan tugas yang sah tidak perlu menghapus log. Penghapusan jejak adalah pengakuan diam-diam bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diketahui. Dan yang paling berbahaya bukan yang dihapus, tetapi yang mungkin sudah disalin dan dibawa keluar sebelum penghapusan itu.

Kelima, bau dari pola penempatan. Pada periode yang sama, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 membuka jalan penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga, termasuk OJK, PPATK, KPK, BIN, dan BSSN, meskipun Mahkamah Konstitusi telah melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Penyadapan terhadap simpul kekuasaan dan penempatan personel di simpul data negara adalah dua sisi dari pola yang sama: menguasai informasi untuk menguasai keadaan.

Makar Hari Ini Tidak Datang dengan Tank

Banyak orang membayangkan makar sebagai pasukan yang mengepung istana. Itu gambaran abad lalu. Makar hari ini bekerja jauh lebih senyap.

Untuk melumpuhkan seorang Presiden, orang tidak perlu menculiknya. Cukup kuasai informasinya. Ketahui setiap rencananya lebih dulu daripada orang lain. Pegang kompromat atas para menteri, politisi, dan pengusaha di sekelilingnya. Arahkan opini lewat media dan ormas yang sudah dipetakan. Lalu kendalikan keputusan negara dari balik layar. Presiden tetap duduk di kursinya, tetapi negara sudah tidak sepenuhnya di tangannya.

Itulah sebabnya Pasal 191 KUHP tidak hanya bicara tentang membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden. Pasal itu juga mengancam makar dengan maksud menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pembuat undang-undang sudah memahami bahwa pemimpin bisa dilumpuhkan tanpa disentuh secara fisik.

Dan pintu masuk menuju semua itu adalah alat sadap. Bukan dengan tank, tetapi dengan data.

Hukum Sudah Menyediakan Jeratnya

Negara tidak perlu menunggu makar terlaksana untuk bertindak. KUHP sudah menyediakan jeratnya.

Pasal 191 mengancam makar terhadap Presiden, termasuk makar yang bermaksud menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Pasal 193 mengancam makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dengan penjara paling lama 12 tahun, dan 15 tahun bagi pemimpin atau pengatur makar.

Yang terpenting, Pasal 196 KUHP, sebagaimana diubah UU Nomor 1 Tahun 2026, menyatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana dimaksud Pasal 191 sampai Pasal 193 sudah dapat dipidana. Artinya, bila penyidik menemukan adanya kesepakatan untuk memanfaatkan hasil sadapan guna melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, hukum dapat bekerja sebelum rencana itu dijalankan.

Saat ini para tersangka baru dijerat pasal penyadapan ilegal, akses ilegal, dan UU ITE. Itu langkah awal yang benar. Tetapi penyidikan tidak boleh berhenti di situ. Pertanyaan yang menentukan adalah satu: untuk apa dan untuk siapa hasil sadapan itu dikumpulkan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan memastikan apakah bau ini memang bau makar.

Yang Harus Dilakukan Negara

1. Perlakukan kasus ini sebagai perkara keamanan negara, bukan sekadar kejahatan siber atau pelanggaran disiplin.

2. Libatkan BIN, BAIS, dan BSSN. BSSN memulihkan data yang dihapus dan mengamankan seluruh barang bukti digital, termasuk data pembanding dari operator telekomunikasi. BIN menjalankan kontra-intelijen untuk melacak ke mana hasil sadapan mengalir. BAIS menilai kerusakan atas informasi pertahanan, karena yang disadap adalah Panglima Tertinggi TNI.

3. Ikuti aliran hasil sadapan sampai ke ujungnya. Siapa penerimanya, berapa salinannya, untuk keputusan apa dipakai, dan siapa yang membiayai.

4. Uji unsur makar dan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 191, 193, dan 196 KUHP, berdasarkan bukti, bukan tekanan politik.

5. Telusuri keterkaitan dengan penempatan polisi aktif di kementerian dan lembaga, untuk memastikan tidak ada data negara lain yang ikut mengalir.

6. Lindungi pelapor internal melalui LPSK. Merekalah yang pertama mencium bau ini dan berani melaporkannya.

Penutup

Bau tidak selalu berarti api. Tetapi orang yang mencium bau asap di rumahnya dan memilih tidur kembali adalah orang yang lalai. Negara pun demikian.

Bau makar di alat sadap ini sudah tercium. Tugas negara sekarang adalah memastikan dari mana bau itu berasal, siapa yang menyalakan apinya, dan seberapa jauh api itu sudah menjalar. Jika ternyata tidak ada makar, negara tetap telah menjalankan kewajibannya. Tetapi jika ada, dan negara memilih menutup hidung, maka yang dipertaruhkan bukan lagi nama baik institusi, melainkan keselamatan republik.

Dalam intelijen, ancaman yang sudah terlihat berarti kita sudah terlambat. Jangan sampai kali ini kita terlambat.

Sindrom Ijazah SMA: Dari Lowongan Kerja Sampai Kursi Wakil Presiden

 Sindrom Ijazah SMA: Dari Lowongan Kerja Sampai Kursi Wakil Presiden

Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, ST, SH, MH

Ada wabah yang sedang menyebar di negeri ini, tapi tak pernah diumumkan oleh kementerian mana pun. Penderitanya bukan rakyat kecil, melainkan pejabat, pengacara, pengamat, dan profesor bergelar guru besar. Gejalanya seragam: mereka percaya bahwa tanpa selembar ijazah SMA, seseorang tak layak bermimpi, tak layak bekerja, dan tak layak dihormati. Inilah Sindrom Ijazah SMA. Dan kini, wabah itu sudah sampai ke kursi wakil presiden.

Gejala yang Makin Parah

Penderita sindrom ini mudah dikenali. Bicara soal pengangguran, jawabannya "pendidikannya rendah". Bicara soal kemiskinan, jawabannya "tidak tamat sekolah". Bicara soal kualitas tenaga kerja, jawabannya lagi-lagi "ijazah". Seolah semua masalah bangsa bisa disembuhkan dengan mencetak lebih banyak lembar kertas bercap kepala sekolah.

Mereka lupa bahwa ijazah hanyalah tanda pernah duduk di bangku sekolah, bukan tanda pernah belajar. Bagi penderita sindrom, itu tak penting. Yang penting kertasnya ada.

Rakyat yang Jadi Korban

Korban paling nyata adalah jutaan orang yang cakap tapi tak punya selembar kertas itu. Tukang bangunan yang membaca gambar teknik lebih baik daripada sarjana. Ibu-ibu yang mengelola warung dengan hitungan untung-rugi yang rapi. Anak muda yang belajar desain atau berjualan daring dari ponsel bututnya. Mereka punya keterampilan nyata, tapi pintu lowongan ditutup dengan satu kalimat sakti: "Minimal lulusan SMA/sederajat." Ini bukan seleksi, ini pengusiran yang dibungkus administrasi.

Ketika Negeri Sibuk Mencari Selembar Kertas

Lihatlah betapa besar energi bangsa ini tercurah untuk satu pertanyaan: apakah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka punya ijazah SMA? Seorang warga Jakarta Barat bernama Subhan menggugatnya secara perdata sebesar Rp125 triliun, dengan alasan Gibran dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan saat mencalonkan diri.

Belum cukup. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bersama 11 pemohon lain membawa perkara syarat pendidikan Gibran ke MK. Kemendikdasmen mengakui tidak menerima ijazah Gibran saat menerbitkan surat keterangan penyetaraan lulus SMA, dan yang mereka terima adalah sertifikat kehadiran.

Hasilnya? MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tak punya kedudukan hukum, meski dalam pertimbangannya MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri yang bisa disetarakan dengan SMA. Kertasnya diperdebatkan, tapi orangnya tetap duduk di kursi wakil presiden.

Para Profesor dan Ahli yang Terjangkit

Prof Uceng. Gejala sindrom ini paling terang terlihat di kalangan akademisi. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar alias Prof Uceng, dikukuhkan sebagai profesor Fakultas Hukum UGM pada Januari 2026 dan menempuh S2 di Northwestern University, Chicago. Dalam perkara ini, ia menyebut sidang ijazah Gibran harus menjadi momen MK membayar "utang" atas Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia sehingga Gibran bisa maju di Pilpres 2024. Menjelang putusan, ia juga memetakan tiga skenario, termasuk kemungkinan pembatalan pencalonan Gibran yang berdampak langsung pada jabatannya.

Seorang guru besar lulusan UGM dan Amerika semestinya paham pepatah lama: banyak jalan menuju Roma. Tapi dalam perkara ini, jalan menuju kursi wakil presiden seolah hanya boleh satu, yaitu lewat pintu sekolah menengah dengan selembar ijazah di tangan.

Refly Harun. Gejala serupa diidap pakar hukum tata negara Refly Harun, kuasa hukum Denny Indrayana dkk. Ia menyimpulkan Gibran tidak punya dokumen apa pun, entah diploma, sertifikat, ijazah, atau STTB, yang bisa disetarakan dengan ijazah SLTA di Indonesia. Ia bahkan menuding ada dugaan kongkalikong penyelenggara pemilu di balik Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang menurutnya membolehkan lulusan luar negeri yang tak bisa menunjukkan ijazah SMA cukup memakai ijazah S1.

Usai putusan, Refly berkata: "Penggugat bahagia karena MK menyatakan Gibran terbukti tidak punya ijazah." Ia lalu meminta Gibran mempertimbangkan mundur dari jabatannya. Padahal amar putusan MK sama sekali tidak menyatakan Gibran bersalah atau tidak sah sebagai Wakil Presiden. Seorang pengamat bahkan mengingatkan bahwa kalimat "MK tidak menemukan bukti dalam persidangan" tidak bisa diubah menjadi "MK menemukan Gibran tidak punya ijazah". Sindrom ijazah rupanya sanggup membuat pakar hukum membaca pertimbangan seolah-olah amar.

Denny Indrayana. Sang pemohon utama pun tak kalah bersemangat. Sehari sebelum putusan, ia menulis di media sosial bahwa esoknya mereka akan bersyukuran karena Gibran dimundurkan. Putusannya tak demikian. Tapi semangat memburu selembar kertas tak juga padam.

Banyak Jalan Menuju Roma, dan Semuanya Diatur Hukum Indonesia

Para profesor dan pakar itu seharusnya paling tahu bahwa untuk memenuhi syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden, jalannya tidak hanya satu. Dan jalan-jalan itu bukan dibuat oleh hukum antah berantah, melainkan oleh hukum Indonesia sendiri.

Jalan pertama, sekolah formal: SMA, madrasah aliyah, SMK, atau madrasah aliyah kejuruan, sebagaimana disebut dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Jalan kedua, "sekolah lain yang sederajat". Pembuat undang-undang sengaja membuka pintu ini, karena sadar tidak semua warga menempuh jalur yang sama.

Jalan ketiga, pendidikan kesetaraan. UU Sistem Pendidikan Nasional mengakui bahwa hasil pendidikan nonformal, seperti Paket C, dapat dihargai setara dengan pendidikan formal setelah melalui penilaian penyetaraan. Ribuan warga yang putus sekolah menempuh jalan ini, dan hukum mengakuinya.

Jalan keempat, penyetaraan pendidikan luar negeri. Negara menyediakan mekanisme agar warga yang bersekolah di luar negeri bisa diakui setara. Itulah sebabnya ada surat keterangan penyetaraan dari kementerian pendidikan.

Jalan kelima, ijazah pendidikan tinggi. Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang dipersoalkan Refly itu, menurut mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, justru lahir dari usulan Kemendikbud, karena kementerian kerap kesulitan menerbitkan penyetaraan bagi pemilik ijazah S1 yang kehilangan ijazah SMA-nya. Klausul itu juga dimunculkan Komisi II DPR, dengan argumen bahwa ijazah adalah dokumen statis yang tak perlu ditunjukkan berulang kali. Jadi ini bukan akal-akalan, melainkan jawaban atas masalah nyata warga negara.

Lima jalan, semuanya sah, semuanya diatur hukum Indonesia. Tapi penderita sindrom ijazah hanya mau melihat satu: selembar ijazah SMA.

Salah Baca Pasal 169 Huruf r: "Berpendidikan Paling Rendah"

Puncak sindrom ijazah terlihat dari cara membaca undang-undang. Pasal 169 huruf r UU Pemilu mengatur syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan wakil presiden, yakni tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Perhatikan frasa paling rendah. Itu adalah lantai, bukan pintu sempit. Siapa pun yang pendidikannya setara SMA atau lebih tinggi sudah melewatinya. Lulusan S1 berdiri jauh di atas lantai tersebut, karena tak ada orang yang bisa lulus sarjana tanpa lebih dulu melewati jenjang setara sekolah menengah.

Lalu perhatikan kata pertamanya: berpendidikan. Pasal itu tidak berbunyi "memiliki ijazah SMA". Bahkan ketika ada pemohon yang ingin menaikkan syarat menjadi sarjana, mereka tetap memakai rumusan "berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat". MK pun menyatakan norma tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kata "berpendidikan" menunjuk pada jenjang pendidikan yang sudah ditempuh seseorang. Yang diukur adalah orangnya, bukan dokumennya. Ijazah hanyalah salah satu alat bukti. Pembuat undang-undang bisa saja menulis "memiliki ijazah", tetapi mereka memilih kata "berpendidikan". Pilihan kata itu bukan kebetulan.

Di sinilah sindrom ijazah bekerja paling licik. "Berpendidikan" diam-diam diganti menjadi "berijazah", lalu dipersempit lagi menjadi "berijazah SMA". Ironisnya, para profesor dan pakar hukum yang setiap hari mengajarkan pentingnya membaca teks undang-undang secara cermat, justru melompati kata pertama dari pasal yang mereka perdebatkan.

Bukti Paling Telak Bahwa Kertas Tak Menentukan Segalanya

Lihat perjalanan Gibran: pengusaha, wali kota Solo, lalu wakil presiden. Ia menegaskan telah menempuh pendidikan hingga S1 di Singapura dan tak mungkin bisa kuliah jika tak lulus SMA. Pihak MDIS Singapura juga mengonfirmasi bahwa ia alumni yang menyelesaikan studinya dan memperoleh kualifikasi setara jenjang atas sebelum melanjutkan ke tingkat lebih tinggi. Hasyim Asy'ari pun menyebut KPU sudah pernah memverifikasi ijazah SMA Gibran saat Pilwalkot Solo 2020.

Lalu mengapa rakyat kecil terus ditakut-takuti bahwa tanpa ijazah SMA hidup mereka tamat?

Standar Ganda yang Menyakitkan

Bagi tukang parkir, penjaga toko, dan pelamar pabrik, syarat "minimal SMA" adalah tembok mati. Tak ada sidang berbulan-bulan, tak ada guru besar yang memetakan tiga skenario untuk nasib mereka, tak ada pakar yang membela mereka di televisi. Kertas tak ada, pintu ditutup.

Sementara di level elite, perdebatan ijazah bisa bergulir bertahun-tahun, dibedah ahli, ditimbang hakim, dianalisis profesor, lalu berakhir tanpa mengubah apa pun.

Waktunya Berhenti Menyembah Kertas

Kasus Gibran seharusnya menjadi cermin bagi para penderita sindrom ijazah, termasuk Prof Uceng, Refly Harun, dan Denny Indrayana. Bangsa ini menghabiskan waktu, biaya sidang, dan energi intelektual terbaiknya untuk memperdebatkan selembar kertas sekolah menengah, sambil melupakan kata "berpendidikan" yang tertulis jelas di undang-undang dan lima jalan sah yang disediakan hukum Indonesia sendiri.

Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan pula menuju kursi presiden dan wakil presiden. Yang tak boleh terjadi adalah para profesor menutup semua jalan itu, lalu menyisakan satu lorong sempit bernama ijazah SMA.

Karena yang sakit bukan rakyat yang tak bersekolah. Yang sakit adalah cara berpikir yang menganggap selembar kertas lebih berharga daripada manusia yang memegangnya.

Penulis adalah mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan pemerhati hukum.

---

Pak, satu catatan teknis: bagian Paket C saya rujuk dari UU Sisdiknas (Pasal 26 ayat 6) berdasarkan pengetahuan saya, bukan dari berita yang saya telusuri tadi, jadi mohon dicek bunyi pasalnya sebelum terbit. Selain itu, PKPU adalah peraturan KPU, bukan undang-undang, sehingga di artikel saya tulis "hukum Indonesia" agar tetap tepat.

Sources:

• iNews – Refly Harun Pede Gugatan Ijazah Gibran Dikabulkan
• Okezone – Refly Harun Minta Hakim MK Putus Berdasarkan Fakta
• Gebrak – Refly Harun: Penggugat dan Tergugat Sama-Sama Bahagia
• Sindonews – Refly Harun soal Putusan MK
• RM.id – Pengamat: MK Tak Pernah Nyatakan Gibran Tak Punya Ijazah
• Sindonews – Denny Indrayana Menduga Putusan Besok
• Katadata – MK Cecar soal Pengecualian Ijazah Cawapres
• iNews – Eks Ketua KPU Ungkap Awal Mula Pasal 18 PKPU
• Sindonews/RCTI+ – PHPU Ijazah Gibran Jadi Momen MK Bayar Utang Putusan 90
• MerahPutih – MK Putus Perkara Ijazah Gibran, 5 Skenario
• Literasi Hukum – Pengukuhan Zainal Arifin Mochtar
• FH UGM – Profil Zainal Arifin Mochtar
• CNN Indonesia – Alasan Subhan Gugat Gibran
• Katadata – Serba-serbi Gugatan Ijazah Gibran
• iNews – Gibran Respons Putusan MK
• iNews – Gibran Buka Suara Soal Ijazah SMA
• Katadata – Gibran: Tak Mungkin Kuliah S1 jika Tak Lulus SMA
• MKRI – Ikhtisar Putusan 87/PUU-XXIII/2025
• MKRI – Ikhtisar Putusan 154/2025

 

Gibran, Ibarat tiada rotan akarpun berguna. Tiada Ijazah SMA, ada  Ijazah S1

Oct 11, 2026 · 
Oleh : Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B Ponto. ST.,SH., MH*)

Artikel opini

Berbulan-bulan publik sibuk memburu satu lembar kertas: ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Ada yang menggelar sayembara berhadiah miliaran, ada yang menggugat ke Komisi Informasi, pengadilan negeri, hingga Mahkamah Konstitusi. Pada 6 Oktober 2026, MK akhirnya menyatakan tidak menemukan ijazah, sertifikat, atau diploma setara SMA milik Gibran; yang ada hanya certificate of attendance dari pendidikan di luar negeri.

Bagi sebagian orang, temuan itu dianggap "bukti" bahwa Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden. Padahal pertanyaan yang lebih penting justru jarang diajukan: apakah undang-undang memang mewajibkan seseorang memegang ijazah SMA, atau mewajibkan seseorang berpendidikan paling rendah setingkat SMA?

Jalur yang memang tidak melewati "SMA"

Ijazah SMA Gibran tidak pernah ditemukan karena jalur pendidikannya memang tidak melewati SMA dalam pengertian sistem pendidikan Indonesia. Setelah pendidikan menengah di Singapura, ia menempuh program di UTS Insearch, Sydney, sebuah lembaga persiapan masuk perguruan tinggi. Dari sana ia melanjutkan ke MDIS Singapura dan meraih gelar Bachelor of Science (S1) dari University of Bradford, Inggris. Ijazah S1 itu sudah pernah ia tunjukkan ke publik saat menjabat Wali Kota Solo.

Dengan kata lain, mencari ijazah SMA Gibran ibarat mencari karcis kereta dari orang yang datang naik pesawat. Karcisnya memang tidak ada, tetapi orangnya sudah tiba di tujuan.

Membaca Pasal 169 huruf r dengan teliti

Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan capres dan cawapres "berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat."

Ada tiga hal yang sering luput dari perhatian:

1.     Frasa "paling rendah" adalah batas bawah, bukan jalur wajib. Pasal ini menetapkan lantai minimum tingkat pendidikan. Ia tidak berkata "wajib memiliki ijazah SMA". Seseorang yang pendidikannya melampaui lantai itu, misalnya lulusan S1, secara logika sudah berada di atas batas minimum.

2.     Ada pintu "sekolah lain yang sederajat". Pembentuk undang-undang sadar bahwa tidak semua warga negara menempuh SMA di dalam negeri. Pendidikan luar negeri, program persiapan universitas, dan jalur lain diakomodasi lewat frasa ini.

3.     Perguruan tinggi sudah "menguji" jenjang sebelumnya. Universitas menerima mahasiswa karena dinilai telah menuntaskan pendidikan prasyarat. Ketika University of Bradford meluluskan Gibran sebagai sarjana, jenjang di bawahnya secara substansial sudah terlewati.

Pasal 227 huruf l UU Pemilu mengatur dokumen bukti pendidikan yang diserahkan saat pendaftaran. Namun pasal tentang dokumen ini melayani syarat substansinya di Pasal 169 huruf r, yaitu tingkat pendidikan minimal, bukan sebaliknya.

Aturan KPU pun memberi jalan

Menurut Denny Indrayana sendiri, salah satu penggugat, Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 18 ayat (3) mengecualikan calon yang lulus pendidikan menengah di luar negeri dari kewajiban menunjukkan ijazah SMA, dan cukup menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga mengungkap bahwa persoalan serupa kerap dialami calon legislatif bergelar S1 yang kehilangan ijazah SMA-nya.

Artinya, sejak awal penyelenggara pemilu memahami logika yang sama: ijazah perguruan tinggi adalah bukti pendidikan yang lebih tinggi dan mencakup jenjang di bawahnya.

Lalu mengapa MK berpendapat lain?

MK dalam pertimbangannya menilai surat keterangan penyetaraan Gibran hanya menyatakan ia "dinilai memiliki pengetahuan setara", dan itu berbeda dengan "tamat" SMA. Bagi MK, bukti utama menamatkan suatu jenjang adalah ijazah atau sertifikat.

Namun perlu dicatat, MK tidak mendiskualifikasi Gibran. MK justru menilai KPU lalai dalam memverifikasi dokumen, dan menyerahkan substansi persoalan ke lembaga lain yang berwenang. Bahkan mantan komisioner KPU I Gusti Putu Artha, yang dihadirkan pihak pemohon, menyatakan pendidikan Gibran "clear" dan sesuai tahapan di Singapura; masalahnya terletak pada dokumen, bukan pada pendidikannya.

Di sinilah titik pentingnya. Yang dipersoalkan sesungguhnya adalah format bukti dan ketelitian administrasi, bukan apakah Gibran berpendidikan setara SMA atau lebih. Seorang sarjana yang tidak memegang ijazah SMA tetaplah sarjana.

Tanpa ijazah SMA pun, Gibran tetap sah sebagai Wapres

Tanpa ijazah SMA sekalipun, Gibran tetap sah menjabat Wakil Presiden, karena ia memegang ijazah S1 yang sah. Ijazah Bachelor of Science dari University of Bradford tidak pernah dinyatakan palsu atau tidak sah oleh lembaga mana pun, termasuk MK.

Ijazah S1 itu adalah bukti pendidikan yang jauh melampaui batas "paling rendah" dalam Pasal 169 huruf r. Mustahil seseorang diwisuda sebagai sarjana tanpa lebih dulu dinilai layak menempuh pendidikan tinggi. Maka syarat substansinya, yaitu berpendidikan minimal setingkat SMA, sudah terpenuhi dengan sendirinya.

Secara hukum pun kedudukannya tidak berubah. Gibran ditetapkan KPU, dilantik pada 20 Oktober 2024, dan putusan MK 6 Oktober 2026 tidak membatalkan pencalonan maupun jabatannya. Hingga hari ini, ia tetap Wakil Presiden Republik Indonesia yang sah.

Yang tidak ada hanyalah selembar ijazah SMA. Yang ada adalah ijazah S1 yang sah, dan itulah bukti pendidikan tertinggi yang ia miliki.

Penutup

Polemik ini semestinya menjadi pelajaran bagi DPR dan KPU: aturan syarat pendidikan perlu memuat ketentuan yang jelas bagi lulusan luar negeri yang jalurnya tidak sama dengan sistem SD–SMP–SMA–S1 di Indonesia. Tanpa kejelasan itu, perdebatan akan terus berputar pada selembar kertas, sementara substansinya, yakni tingkat pendidikan seseorang, terabaikan.

Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Tetapi ia punya ijazah S1 yang sah, dan karena itu ia tetap sah sebagai Wakil Presiden. Pasal 169 huruf r berbicara tentang pendidikan paling rendah, bukan tentang satu-satunya jalan untuk sampai ke sana.

Pandangan yang berbeda

Agar pembaca dapat menimbang sendiri, berikut argumen pihak yang tidak sependapat:

•      Putusan MK. MK menegaskan "memiliki pengetahuan setara" tidak sama dengan "tamat" SMA, dan bukti tamat adalah ijazah atau sertifikat. Menurut tafsir ini, gelar S1 tidak otomatis menggantikan bukti kelulusan jenjang menengah.

•      Kemendikdasmen tidak menerima ijazah. Dalam persidangan, pihak kementerian mengakui hanya menerima sertifikat kehadiran saat menerbitkan surat penyetaraan, padahal ijazah adalah salah satu dokumen persyaratan.

•      PKPU tidak boleh mengesampingkan UU. Para penggugat berpendapat aturan KPU tidak dapat melonggarkan syarat yang ditetapkan undang-undang.

•      Konsekuensi ke depan. Denny Indrayana menilai Gibran tidak dapat maju lagi pada jabatan yang mensyaratkan ijazah SMA, kecuali menempuh Paket C, dan sebagian pihak mendorong DPR menindaklanjuti putusan MK.

Tanggapan atas pandangan yang berbeda

Keempat keberatan itu tidak menggoyahkan kesimpulan bahwa Gibran sah, karena semuanya mempersoalkan bentuk dokumen, bukan tingkat pendidikannya.

1. Soal tafsir MK "pengetahuan setara" bukan "tamat". Tafsir itu ada dalam pertimbangan, sedangkan amar putusannya menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan tidak mendiskualifikasi Gibran. MK sendiri menilai surat keterangan penyetaraan itu secara prosedural memenuhi ketentuan Permendikbud, dan tidak menyatakannya ilegal. Lagi pula, tafsir itu hanya menilai surat penyetaraan. Ijazah S1 Gibran adalah bukti tersendiri yang tidak disentuh MK, dan bukti itu menunjukkan tingkat pendidikan jauh di atas SMA.

2. Soal Kemendikdasmen yang hanya menerima sertifikat kehadiran. Penyetaraan adalah mekanisme resmi negara, dan Gibran menempuhnya lewat kanal resmi kementerian. Jika ada dokumen yang kurang, itu kelalaian verifikasi pejabat yang memproses, bukan kesalahan pemohon. MK pun menunjuk KPU yang lalai, bukan Gibran. Sistem pendidikan luar negeri, termasuk program persiapan universitas seperti UTS Insearch, memang tidak selalu menerbitkan dokumen berbentuk "ijazah SMA" seperti di Indonesia.

3. Soal PKPU yang dianggap mengesampingkan UU. PKPU tidak menurunkan syarat substansi. UU tetap mensyaratkan pendidikan paling rendah setingkat SMA; PKPU hanya mengatur bentuk bukti untuk lulusan luar negeri. Ijazah perguruan tinggi justru membuktikan syarat itu terpenuhi, bahkan terlampaui. Selama tidak dibatalkan lewat uji materi di Mahkamah Agung, PKPU berlaku dan mengikat, sehingga KPU dan peserta pemilu yang mematuhinya bertindak sah.

4. Soal Pilpres 2029 dan dorongan pemakzulan. Klaim bahwa Gibran tidak bisa maju lagi tanpa Paket C adalah tafsir pribadi, bukan bunyi putusan. Persyaratan pemilu berikutnya bergantung pada aturan yang berlaku nanti, dan DPR justru didorong memperjelas ketentuan bagi lulusan luar negeri. Pemakzulan pun bukan perkara wacana: Pasal 7A dan 7B UUD 1945 menuntut usul DPR dengan dukungan dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang paripurna, pemeriksaan MK, lalu keputusan MPR. Seorang sarjana yang menjabat berdasarkan penetapan sah KPU dan pelantikan MPR tidak dapat disebut "tidak memenuhi syarat" hanya karena satu jenjang di bawahnya tidak tercatat dalam format ijazah Indonesia.

Pada akhirnya, hukum menilai substansi, bukan sekadar format. Substansinya jelas: Gibran berpendidikan sarjana, dan jabatannya tidak pernah dibatalkan.

 *)Kabais TNI 2011-2013

Sumber: pemberitaan iNews, Okezone, Katadata, Justisio, Sindonews, Warta Ekonomi, dan Metro TV, 2025–Oktober 2026.

 

Ketika MK Melangkah ke Wilayah Politik

Ketika MK Melangkah ke Wilayah Politik

Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H.

Opini — 10 Oktober 2026

Pada Selasa malam, 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Amar putusannya pendek: permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

Namun di balik amar yang pendek itu, ada pertimbangan yang jauh lebih panjang. MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA. Dokumen yang ada hanya sertifikat kehadiran, catatan akademik, keterangan pernah belajar, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah tahun 2019 — yang menurut MK tidak bisa dijadikan dasar penyetaraan kelulusan.

Di sinilah persoalannya. Jika sejak awal pemohon dianggap tidak berhak menggugat, mengapa MK perlu bersusah payah membuktikan ada atau tidaknya ijazah?

Kodrat MK: Pintu Diperiksa Sebelum Rumah Dimasuki

Dalam hukum acara, legal standing adalah pintu masuk. Siapa yang tidak memiliki kedudukan hukum, permohonannya tidak perlu diperiksa pokoknya. Logikanya sederhana: pengadilan tidak menjawab pertanyaan dari pihak yang tidak berhak bertanya.

Dalam sengketa hasil Pilpres, siapa yang berhak sudah jelas. Berdasarkan peraturan MK, hanya pasangan calon presiden-wakil presiden dan penyelenggara pemilu yang dapat mengajukan PHPU. Para pemohon dalam perkara ini — KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan sejumlah warga — bukan peserta Pilpres 2024.

Artinya, status hukum para pemohon dapat diketahui sejak berkas didaftarkan pada 10 September 2026. Tidak perlu saksi, tidak perlu ahli, tidak perlu sidang pembuktian maraton. Di banyak perkara lain, MK menutup pintu lebih awal karena alasan yang sama.

Anomali: Masuk Rumah, Mencari Ijazah, Lalu Keluar Lagi

Yang terjadi dalam perkara ini justru terbalik. MK membuka sidang perdana pada 21 September, lalu menggelar pembuktian dengan menghadirkan saksi dan keterangan, termasuk dari mantan Ketua KPU. Fokusnya satu: apakah ijazah setara SMA itu ada.

Setelah ijazah itu tidak ditemukan, MK berhenti di dua kesimpulan:

1.        Ijazah setara SMA tidak ditemukan, dan dokumen pengganti dinilai tidak sah sebagai dasar penyetaraan.

2.        Meski begitu, MK tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran, dan pemohon tidak memiliki legal standing.

Urutan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika kesimpulan nomor dua sudah pasti sejak awal, untuk apa kesimpulan nomor satu dicari? Temuan itu tidak mengubah amar putusan. Tidak ada akibat hukum yang dijatuhkan. Persoalannya hanya diserahkan kepada “lembaga lain yang berwenang” tanpa menyebut lembaga mana.

Pertanyaan lain juga menggantung. Sengketa hasil Pilpres 2024 sudah diputus dua tahun lalu, dan tenggat pengajuan PHPU sudah lama lewat. Mengapa perkara yang secara waktu dan subjek sudah tertutup tetap dibuka sampai ke pembuktian?

Dengan kata lain, MK menghasilkan sebuah fakta politik — “ijazah Wapres tidak ditemukan” — tanpa menghasilkan putusan hukum yang menuntaskannya. Fakta itu kini berada di ruang publik, bebas dipakai siapa pun.

Membaca dengan Kacamata Intelijen: Cui Bono?

Dalam analisis intelijen, pertanyaan pertama atas setiap peristiwa yang tidak lazim adalah cui bono — siapa yang diuntungkan. Ketika sebuah lembaga menyimpang dari pola yang selama ini ia jaga, penyimpangan itu jarang terjadi tanpa sebab.

Ada beberapa hipotesis yang layak diuji, bukan disimpulkan:

•          Hipotesis tekanan publik. MK, yang reputasinya terpukul sejak Putusan 90/2023, mungkin ingin menunjukkan diri independen dengan “membuka” fakta tanpa menanggung risiko membatalkan jabatan Wapres.

•          Hipotesis pesan politik. Temuan “ijazah tidak ditemukan” bisa menjadi alat tawar menjelang Pemilu 2029, melemahkan posisi Gibran tanpa pernah menjatuhkan putusan terhadapnya.

•          Hipotesis pergeseran poros kekuasaan. Jika ada kekuatan politik yang berkepentingan agar Gibran tidak menjadi figur dominan berikutnya, putusan yang “menyerahkan ke lembaga lain” membuka jalan bagi proses lanjutan di DPR atau ranah pidana.

•          Hipotesis internal MK. Perbedaan pandangan di antara hakim bisa menghasilkan kompromi: satu kubu memperoleh temuan faktual, kubu lain memperoleh amar yang aman.

Tidak satu pun hipotesis ini terbukti. Namun pola yang terlihat jelas: putusan ini menghasilkan amunisi politik, bukan kepastian hukum. Ketika pengadilan memproduksi amunisi tanpa menembakkannya, wajar publik bertanya siapa yang akan memegang senjatanya.

Bantahan yang Patut Didengar

Argumen di atas tidak luput dari bantahan, dan pembaca berhak menimbangnya.

•          Praktik hukum acara PHPU. Dalam sengketa hasil pemilu, MK kerap memutus eksepsi bersamaan dengan pokok perkara di putusan akhir, bukan di awal. Pada sengketa Pilpres 2024, misalnya, eksepsi juga diputus di akhir. Dari sudut ini, memeriksa bukti sebelum memutus legal standing bukan penyimpangan, melainkan prosedur biasa.

•          Transparansi, bukan politik. Sebagian kalangan menilai temuan faktual justru bentuk keterbukaan: MK menyampaikan apa yang terungkap di persidangan, lalu menahan diri dari kewenangan yang tidak dimilikinya.

•          Bukan berarti tidak punya ijazah. Pihak Istana menegaskan MK menyatakan ijazah belum ditemukan, bukan menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah. KPU pada 2023 juga telah menerima berkas penyetaraan sebagai sah.

•          Spekulasi bukan bukti. Hipotesis kekuatan tersembunyi tetap spekulasi selama tidak didukung data. Menuduh MK tunduk pada kekuatan tertentu tanpa bukti juga berisiko merusak kepercayaan pada lembaga.

Para relawan pendukung Prabowo-Gibran sejak awal meminta MK tidak menerima perkara ini karena MK bukan forum untuk mengoreksi ijazah. Di titik ini, kedua pihak justru sepakat pada satu hal: perkara ini seharusnya tidak masuk MK.

Penutup: MK Penjaga Konstitusi atau Pemain Politik?

MK lahir untuk memberi kepastian, bukan menambah keraguan. Putusan 6 Oktober justru meninggalkan keduanya: Gibran tetap Wapres, tetapi bayang-bayang ijazah kini dilegitimasi oleh lembaga peradilan tertinggi.

Jika MK konsisten pada kodratnya, perkara ini cukup diputus dengan satu kalimat tentang legal standing. Karena MK memilih jalan lain, MK berutang penjelasan kepada publik: mengapa pintu dibuka untuk perkara yang ia sendiri nyatakan tidak berhak masuk?

Selama penjelasan itu tidak ada, pertanyaan tentang kekuatan apa yang bekerja di balik putusan ini akan terus hidup. Dan pertanyaan seperti itu, dalam politik, sering lebih berbahaya daripada jawabannya.

Sumber

•          Katadata — Fakta Hukum Putusan MK atas Perkara Ijazah Gibran

•          Justisio — MK Putuskan Tak Diskualifikasi Gibran

•          Justisio — Istana Tanggapi Putusan MK

•          Gebrak.id — Persoalan Ijazah Diserahkan ke Lembaga Berwenang

•          Metro TV News — Menanti Putusan MK

•          RMOL — RAPI Minta MK Tolak Gugatan