Rp248 TRILIUN MBG: SIAPA SEBENARNYA YANG MENIKMATI UANGNYA—ANAK SEKOLAH ATAU JARINGAN BISNIS DI BELAKANG DAPUR?

Rp248 TRILIUN MBG: SIAPA SEBENARNYA YANG MENIKMATI UANGNYA—ANAK SEKOLAH ATAU JARINGAN BISNIS DI BELAKANG DAPUR?

Jakarta 11 September 2026
Oleh : Soleman B Ponto


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu mempunyai tujuan mulia. Anak-anak harus memperoleh makanan bergizi agar tumbuh sehat, mampu belajar dengan baik, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat.

Tetapi ketika anggaran MBG mencapai sekitar Rp248 triliun, pertanyaannya tidak boleh berhenti pada berapa juta porsi makanan yang telah dibagikan.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Ke mana sebenarnya uang Rp248 triliun itu mengalir?

Apakah sebagian terbesar benar-benar sampai ke piring anak sekolah?

Atau justru sebagian besar berputar di antara dapur, pengelola, pemasok, distributor, penyedia peralatan, transportasi, dan berbagai jaringan bisnis yang tumbuh di belakang program MBG?

Inilah yang harus dibuka kepada publik.

ANAK SEKOLAH HANYA BERADA DI UJUNG RANTAI

Yang terlihat oleh masyarakat hanyalah sepiring makanan.

Tetapi sebelum sepiring makanan itu sampai kepada seorang anak, terdapat rantai ekonomi yang panjang.

Ada pembelian beras.

Ada ayam dan telur.

Ada ikan.

Ada sayur dan buah.

Ada susu.

Ada bumbu.

Ada alat memasak.

Ada dapur.

Ada kendaraan.

Ada distribusi.

Ada tenaga kerja.

Ada pengelola.

Ada pemasok.

Dan tentu ada keuntungan usaha.

Artinya, MBG bukan hanya program gizi.

MBG adalah pasar raksasa yang diciptakan oleh APBN.

Karena itu pertanyaan mengenai siapa yang menguasai rantai pasok MBG menjadi sama pentingnya dengan pertanyaan mengenai kualitas makanannya.

JANGAN HANYA TUNJUKKAN PIRINGNYA, TUNJUKKAN ALIRAN UANGNYA

Pemerintah mudah menunjukkan anak-anak yang sedang makan.

Yang lebih penting adalah menunjukkan:

berapa rupiah dari setiap porsi benar-benar menjadi makanan;

berapa untuk operasional;

berapa untuk distribusi;

berapa untuk pengelolaan;

berapa menjadi keuntungan pemasok;

dan kepada siapa pembayaran itu dilakukan.

Kalau satu porsi menghabiskan sejumlah tertentu dari APBN, rakyat berhak mengetahui komposisinya.

Misalnya dari setiap Rp15.000 uang negara, berapa rupiah yang benar-benar berubah menjadi nasi, lauk, sayur, buah, dan susu di atas piring?

Itulah angka yang penting.

Karena bisa saja anak menerima sepiring makanan senilai beberapa ribu rupiah, sementara rantai bisnis di belakangnya menerima bagian yang jauh lebih besar.

Kalau demikian, yang sedang diberi makan bukan hanya anak sekolah.

Ada ekosistem bisnis besar yang ikut makan dari APBN.

SERIBU RUPIAH DALAM MBG BUKAN UANG KECIL

Dalam skala MBG, jangan pernah meremehkan selisih harga.

Selisih Rp500 mungkin terlihat kecil.

Selisih Rp1.000 juga tampak sepele.

Tetapi kalau dikalikan puluhan juta porsi setiap hari, nilainya berubah menjadi puluhan miliar rupiah.

Kalikan lagi satu bulan.

Kalikan lagi satu tahun.

Angkanya menjadi luar biasa.

Karena itu harga telur, ayam, beras, sayur, susu dan seluruh komponen makanan harus dapat diperiksa.

Berapa harga di tingkat petani?

Berapa harga ketika masuk ke dapur MBG?

Siapa yang mengambil selisih di tengahnya?

Di situlah pengawasan seharusnya bekerja.

SIAPA PEMASOKNYA?

Inilah pertanyaan yang jarang terdengar.

Siapa sebenarnya pemasok makanan MBG?

Apakah petani langsung?

Apakah koperasi?

Apakah UMKM lokal?

Atau perusahaan dan kelompok usaha tertentu yang mempunyai kemampuan menguasai distribusi dalam jumlah besar?

Kalau MBG menggunakan ratusan triliun rupiah APBN, maka struktur pemasoknya tidak boleh menjadi wilayah gelap.

Publik seharusnya dapat mengetahui:

siapa pemasok utama;

berapa nilai transaksinya;

bagaimana pemasok dipilih;

berapa harga barangnya;

dan siapa pemilik perusahaan yang menikmati kontrak tersebut.

Transparansi seperti ini bukan untuk menghambat MBG.

Justru untuk menyelamatkan MBG.

JANGAN SAMPAI PETANI HANYA MENJADI PENONTON

MBG seharusnya menjadi kesempatan luar biasa bagi ekonomi rakyat.

Bayangkan kebutuhan makanan untuk puluhan juta orang setiap hari.

Itu berarti kebutuhan beras yang sangat besar.

Telur dalam jumlah besar.

Ayam dalam jumlah besar.

Ikan.

Sayuran.

Buah.

Susu.

Seharusnya yang pertama menikmati pasar sebesar itu adalah petani, nelayan, peternak, UMKM dan koperasi rakyat.

Bukan hanya perusahaan yang mempunyai modal besar dan akses kepada jaringan pengadaan.

Kalau beras petani tetap dibeli murah, telur peternak tetap ditekan harganya, nelayan tetap kesulitan menjual ikan, tetapi anggaran MBG terus membesar, maka harus ditanyakan:

siapa sebenarnya yang menikmati uang MBG?

KOPERASI JANGAN HANYA DIJADIKAN NAMA

Pemerintah selalu berbicara mengenai ekonomi kerakyatan.

MBG adalah tempat terbaik untuk membuktikannya.

Koperasi yang sudah puluhan tahun berdiri seharusnya diberi ruang untuk menjadi pemasok.

Koperasi petani memasok beras.

Koperasi peternak memasok telur dan ayam.

Koperasi nelayan memasok ikan.

Koperasi lokal mengatur distribusi.

Termasuk koperasi-koperasi yang telah lama hidup dan melayani anggotanya.

Jangan sampai muncul sebuah sistem ekonomi baru yang sepenuhnya ditopang uang negara, kemudian koperasi tradisional justru tersingkir karena kalah akses, kalah modal, dan kalah kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan.

Kalau itu terjadi, MBG dapat berubah dari program pemberdayaan rakyat menjadi proyek konsolidasi pasar baru.

JANGAN UKUR KEBERHASILAN DARI BERAPA TRILIUN YANG HABIS

Ada penyakit lama dalam pengelolaan anggaran negara.

Semakin tinggi penyerapan anggaran dianggap semakin berhasil.

Padahal menghabiskan uang bukan prestasi.

Untuk MBG, keberhasilan harus diukur dari hasil:

Apakah anak menjadi lebih sehat?

Apakah angka kekurangan gizi turun?

Apakah anemia turun?

Apakah konsentrasi belajar meningkat?

Apakah petani memperoleh harga yang lebih baik?

Apakah koperasi berkembang?

Apakah UMKM lokal tumbuh?

Kalau Rp248 triliun habis tetapi ukuran-ukuran itu tidak berubah secara berarti, rakyat berhak mempertanyakan efektivitas program tersebut.

BUKA RANTAI UANG MBG

Karena itu pemerintah seharusnya tidak hanya mempunyai dashboard jumlah penerima MBG.

Buat juga dashboard uang MBG.

Tampilkan secara terbuka:

berapa anggaran yang sudah dibelanjakan;

ke daerah mana uang tersebut mengalir;

siapa penerimanya;

berapa yang dipakai membeli bahan makanan;

berapa biaya operasional;

dan berapa yang diterima pemasok.

Dengan demikian rakyat dapat melihat sendiri apakah MBG benar-benar merupakan program gizi atau sudah berkembang menjadi sebuah industri besar di sekitar APBN.

PERTANYAAN Rp248 TRILIUN

Tidak ada yang mempersoalkan seorang anak mendapat makanan gratis.

Yang harus dipersoalkan adalah apabila atas nama memberi makan seorang anak, terbentuk jaringan bisnis besar yang justru memperoleh manfaat ekonomi jauh lebih besar daripada anak yang menjadi alasan utama program tersebut.

Karena itu, ketika negara mengeluarkan sekitar Rp248 triliun, jangan hanya bertanya:

“Berapa anak yang sudah makan?”

Tanyakan juga:

“Siapa yang menjual makanannya?”

“Siapa yang menentukan harganya?”

“Siapa yang menguasai distribusinya?”

“Siapa yang memperoleh keuntungannya?”

Dan akhirnya pertanyaan terbesar:

Rp248 TRILIUN MBG: SIAPA SEBENARNYA YANG MENIKMATI UANGNYA—ANAK SEKOLAH ATAU JARINGAN BISNIS DI BELAKANG DAPUR?

MBG harus tetap berjalan.

Tetapi dapur MBG harus transparan, dan lebih penting lagi: uang di belakang dapurnya juga harus transparan.

Sebab yang harus dibuat kenyang oleh negara adalah anak Indonesia.

Bukan jaringan bisnis yang tumbuh di belakang piring mereka.