TNI Masuk BNPT? Kayak Buaya Masuk Akuarium!

TNI Masuk BNPT? Kayak Buaya Masuk Akuarium!

Lamunan sore di Jakarta 17 Maret 2025

Oleh: Soleman B Ponto, Detektif Romantika

Pendahuluan

Suatu hari, di sebuah warung kopi, Pak RT, Pak Polisi, dan Pak Tentara lagi asyik ngobrol. Tiba-tiba, datang berita kalau TNI mau ditempatkan di BNPT. Pak RT yang lagi nyeruput kopi langsung tersedak, "Lho, kok tentara malah masuk ke urusan sipil? Bukannya tugasnya operasi militer?" Pak Polisi yang dari tadi diem aja akhirnya buka suara, "Nah, itu dia! Kalau TNI masuk BNPT, trus tugas kita yang menegakkan hukum jadi gimana? Masa iya tentara ngurus surat tilang?" Pak Tentara cuma senyum kecut, "Gue sih ngikut perintah, tapi ya aneh juga kalau kita disuruh main di lapangan yang bukan milik kita."

Kenapa TNI Nggak Cocok di BNPT?

1.     UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

o   Pasal 7 bilang kalau TNI menangani terorisme lewat operasi militer, bukan lewat prosedur hukum seperti BNPT.

o   Operasi ini dilakukan atas keputusan Presiden, bukan kerja harian di kantor BNPT.

2.     UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Terorisme

o   Pemberantasan terorisme itu kerjaannya penegak hukum, bukan tentara.

o   BNPT tugasnya koordinasi, bukan perang. Jadi kalau TNI masuk BNPT, mau koordinasi pakai tank?

3.     UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

o   Polri yang punya tugas utama menegakkan hukum, termasuk soal terorisme.

o   Kalau TNI masuk BNPT, malah bisa bikin tumpang tindih. Masa ada dua koki dalam satu dapur?

Teori Hukum: Kayak Pasang Ban Truk di Sepeda

1.     Teori Supremasi Sipil

o   Negara demokrasi harus dipimpin sipil. Kalau TNI masuk BNPT, bisa-bisa malah bikin militerisasi di institusi sipil.

2.     Teori Pemisahan Fungsi

o   Polisi kerja pakai hukum, TNI kerja pakai strategi perang. Kalau dicampur, bisa-bisa nanti tangkap teroris pakai tank.

Filsafat Hukum: Negara Hukum vs Negara Barak

1.     Negara hukum (rechtsstaat) harus taat aturan. Kalau TNI masuk BNPT, kok rasanya kayak masukin gajah ke dalam kandang ayam?

2.     Montesquieu dan John Locke bilang kalau demokrasi butuh pemisahan kekuasaan. Kalau tentara masuk ke institusi hukum, bisa-bisa ke depannya tentara juga bisa jadi jaksa?

Kesimpulan: Kok Jadi Kayak Pasukan Kavaleri Masuk Kantor Kelurahan?

1.     TNI tugasnya operasi militer, bukan penegakan hukum.

2.     BNPT itu lembaga sipil, ngurus hukum dan koordinasi, bukan perang.

3.     Kalau TNI masuk BNPT, malah bikin pusing dan nggak efektif.

Pak RT, Pak Polisi, dan Pak Tentara akhirnya sepakat. "TNI itu petarung, bukan pengacara! Kalau mau ikut ngurus BNPT, ya pas waktunya OMSP aja, bukan kerja harian!" Kata Pak Tentara sambil ngelus kepala. "Gue ikut perintah, tapi kalau tugasnya nggak jelas, kasian juga anak-anak gue."

Maka dari itu, biarlah TNI tetap dengan tugas utamanya, bukan dimasukkan ke BNPT seperti buaya yang disuruh jadi penjaga kolam ikan! Jelas, tegas, dan masuk akal!