Strategi Penyelesaian Konflik Papua.

 Strategi Penyelesaian Konflik Papua.

 

Jakarta 25 Oktober 2024

Oleh : Laksda TNI (Purn) Adv. Soleman B. Ponto, ST, SH, MH, CPM, CParb.

 

1. Pendahuluan

Papua merupakan wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah namun juga menjadi pusat konflik berkepanjangan yang kompleks. Isu ini melibatkan ketidakpuasan terhadap distribusi ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketegangan antara pemerintah pusat dan kelompok separatis. Presiden Prabowo Subianto, sebagai pemimpin Indonesia, dihadapkan pada tantangan untuk menyelesaikan konflik Papua secara menyeluruh dan damai. Pendekatan yang dipilih harus mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan HAM.

 

2. Pendekatan Dialog dan Diplomasi

Pendekatan pertama yang perlu diambil oleh Presiden Prabowo adalah diplomasi melalui dialog terbuka dengan berbagai elemen masyarakat Papua. Tokoh adat, pemimpin agama, dan perwakilan kelompok separatis harus dilibatkan dalam dialog yang inklusif dan konstruktif untuk memahami keluhan dan aspirasi mereka. Dialog ini bertujuan untuk menciptakan ruang bagi negosiasi damai, yang dapat mengurangi ketegangan dan kekerasan yang selama ini terjadi. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan diplomasi dan dialog memiliki potensi untuk mengurangi konflik separatis di banyak negara (Galtung, 1996).

 

3. Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur

Papua masih berada dalam ketertinggalan ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Prabowo perlu memperkuat program pembangunan ekonomi dan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Program ini harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara langsung dan berkelanjutan. Kebijakan ini selaras dengan teori pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa peningkatan infrastruktur dan akses terhadap pelayanan dasar dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Todaro & Smith, 2015).

 

4. Penguatan Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

Distribusi yang adil terhadap hasil pembangunan dan sumber daya alam menjadi kunci dalam mengurangi ketidakpuasan di Papua. Upaya ini harus melibatkan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan memberikan akses yang lebih luas dan adil terhadap sumber daya dan program kesejahteraan, pemerintah dapat mengurangi ketidaksetaraan dan meminimalkan potensi konflik sosial (Sen, 2000).

 

5. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Pelanggaran HAM di Papua sering menjadi sorotan nasional dan internasional. Oleh karena itu, Presiden Prabowo harus memastikan bahwa operasi keamanan di Papua dilaksanakan sesuai dengan standar HAM dan hukum internasional. Aparat keamanan, seperti TNI dan Polri, harus dilatih untuk menerapkan pendekatan penegakan hukum yang humanis serta memastikan bahwa keamanan masyarakat terjamin tanpa adanya kekerasan berlebihan. Studi oleh Human Rights Watch (2019) menunjukkan bahwa pendekatan keamanan yang humanis dan berbasis HAM dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

6. Reformasi Militer dan Pengurangan Militerisasi

Mengurangi ketergantungan pada pendekatan militer adalah langkah penting yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo. Penarikan sebagian pasukan militer dari Papua dan penguatan polisi lokal (Polri) yang berfokus pada pendekatan humanis dapat membantu meredakan ketegangan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi persepsi militerisasi yang berlebihan di Papua, yang sering kali menjadi sumber ketidakpuasan. Penelitian menunjukkan bahwa desakralisasi wilayah dengan mengurangi kehadiran militer dapat menciptakan ruang dialog yang lebih kondusif (Smith, 2004).

 

7. Peningkatan Kerjasama Internasional

Prabowo dapat menggalang dukungan internasional dengan menunjukkan komitmen dalam menangani masalah Papua secara damai dan inklusif. Kerjasama dengan lembaga internasional, seperti PBB dan negara-negara tetangga, dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum global sekaligus mengurangi tekanan atau intervensi internasional. Dengan demikian, kerjasama ini juga dapat menjadi jaminan bahwa proses penyelesaian masalah Papua dilaksanakan secara transparan dan sesuai dengan norma internasional (Chinkin, 2000).

 

8. Desentralisasi dan Otonomi Khusus yang Efektif

Papua telah diberikan otonomi khusus, namun implementasinya belum optimal. Pemerintah Prabowo perlu memastikan bahwa kebijakan otonomi khusus benar-benar dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama erat untuk memastikan bahwa kebijakan ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya bagi elit politik setempat. Dalam teori otonomi, pemberian kekuasaan dan kewenangan kepada daerah sering kali meningkatkan partisipasi dan legitimasi politik masyarakat lokal (Elazar, 1987).

 

9. Kampanye Kebudayaan dan Persatuan Nasional

Prabowo juga dapat menginisiasi program-program yang mempromosikan keberagaman budaya Papua kepada masyarakat luas serta program edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan empati terhadap masyarakat Papua. Kampanye ini bertujuan untuk memperkuat identitas nasional yang inklusif, di mana masyarakat Papua merasa diakui dan dihargai sebagai bagian integral dari Indonesia.

 

10. Kesimpulan

Pendekatan yang seimbang antara diplomasi, pembangunan ekonomi, penghormatan HAM, dan reformasi militer adalah langkah strategis bagi Prabowo dalam menyelesaikan konflik di Papua. Dengan mengutamakan dialog dan pembangunan yang inklusif, serta meminimalkan penggunaan kekuatan militer, Papua dapat menuju arah yang lebih damai, sejahtera, dan adil dalam kerangka NKRI. Upaya ini harus dilakukan secara konsisten dan melibatkan seluruh elemen pemerintahan serta masyarakat untuk mencapai keberhasilan jangka panjang.

 

Daftar Pustaka

• Chinkin, C. (2000). Human Rights and International Law: The Effect of International Law on Domestic Practice. Oxford University Press.
• Elazar, D. (1987). Federalism and the Way to Peace. Institute of Intergovernmental Relations.
• Galtung, J. (1996). Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization. Sage Publications.
• Human Rights Watch. (2019). Papua: The Path to Peace. Human Rights Watch Report.
• Sen, A. (2000). Development as Freedom. Anchor Books.
• Smith, A. (2004). Military Presence and Political Stability in Divided Societies. University Press.
• Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic Development. Pearson.