Jabatan Wakil Panglima TNI Ditinjau dari Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia

Oleh:  Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH *)

Minggu-minggu ini, masyarakat Indonesia sontak kaget ketika Panglima TNI Jenderal Muldoko memberikan keterangan bahwa jabatan Kasum TNI akan ditiadakan dan akan diganti dengan jabatan Wakil Panglima TNI (WAPANG TNI).

                "Nggak ada Kasum lagi. Jadi Panglima, garis bawah Wakil Panglima, setelah itu  langsung kepala-kepala staf angkatan," tambahnya.[1]

Selanjutnya menurut Panglima TNI, "kalau panglima tidak ada makaWakil Panglima bisa action selaku Panglima.

                "Kalau di dalam organisasi militer, panglima dengan wakil itu satu kotak. Jadi     kalau Panglima nggak ada, Wakil Panglima itu langsung bisa action selaku  panglima," kata Moeldoko, Rabu (18/3).[2]

SelanjutnyaPanglima TNI menyatakan bahwa WAPANG adalah jabatan bintang empat dan tidak memerlukan fit and proper test. 

            Moeldoko pun menegaskan tidak akan ada tumpang tindih tugas, sebab jabatan Kasum akan ditiadakan. Dia juga menilai tidak akan ada fit and  proper  test        untuk pengisian jabatan berbintang empat itu, tinggal menunggu  penunjukan      langsung oleh Presiden JokoWidodo sebagai panglima tertinggi.[3]

Pada peringatan ke 68 Hari Ulang Tahun TNI di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengapresiasi reformasi di tubuh TNI yang sudah berjalan 15 tahun. Menurut Presiden agenda reformasi TNI dinilai berhasil karena sejak tahun 1998 TNI konsisten melakukan reformasi internalnya, yang sejak awal dikawal sendiri oleh beliau.

                "Saya sendiri ikut aktif dalam proses awal reformasi yang tidak mudah itu,"    ungkap SBY. dalam pidato upacara Peringatan ke-68 Hari TNI Tahun 2013, Sabtu (5/10/2013) di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta. "Saya berterima kasih kepada segenap keluarga besar TNI atas peran, kontribusi dan  kesungguhannya dalam menuntaskan proses panjang reformasi TNI," kata SBY.[4]

Salah satu dari keberasilan reformasi TNI adalah disahkannya UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan negara dan UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.  

            Salah satu dari isi reformasi TNI menurut Puspen TNI adalah disahkannya UU     No.         3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 2004              tentang                TNI.[5]

Hal ini mengartikan bahwa sejak tahun 2004 TNI akan patuh dan taat kepada kedua Undang-undang yang telah disahkan itu.  Ketaatan TNI dalam melaksanakan ketentuan yang ada dalam Undang-undang tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan dari reformasi TNI yang mendapat apresiasi dari Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Dengan demikian, keberadaanj abatan Wakil Panglima TNI perlu dianalisa berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2002 danUndang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

KetentuanPerundangan.

1.         Pasal 13Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

      (1).  TNI dipimpinoleh seorang Panglima.

      (2).  Panglima sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan      diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

      (3).  Jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijabat      secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap-tiapAngkatan yang       sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

      (4).  Untuk mengangkat Panglima sebagai mana dimaksud pada ayat (3),     Presiden mengusulkan satu orang calon Panglima untuk mendapat  persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketentuan pada ayat 1 dengan jelas mensyaratkan bahwa TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang telah mendapat persetujuan DPR.Tidak diatur disana ada Wakil Panglima. Artinya, apabila akan dibentuk jabatanWakil Panglima, maka jabatan itu derajatnya lebih rendah dari Panglima TNI, selevel dengan Kasum TNI saat ini. Dengan demikianWakil Panglima TNI tidak bisa berada satu kotakdengan Panglima TNI.

Pada ayat 2 ditegaskan bahwa Panglima TNI hanya bisa diangkat oleh Presiden setelah setelah mendapat persetujuan DPR. Sedangkan Wakil Panglima hanya diangkat oleh Presiden tanpa perlu mendapat persetujuan DPR. Kembali terlihat bahwa kedudukan Wakil panglima satu level lebih rendah dari Panglima TNI, sehingga tidak bisa berada satu kotak dengan Panglima TNI.

Pada ayat 4 ditegaskan bahwa jabatan panglima TNI hanya bisa dijabat dari Pati yang sedang atau pernah menjabat kepala Staf Angkatan.  Jadi Kepala Staf Angkatan adalah Pat iterbaik yang dimiliki oleh Angkatan masing masing yang nantinya akan mejabat panglima TNI. Dengan perkataan lain Kepala Staf Angkatan adalah calon Panglima TNI yang levelnya langsung berada dibawah Panglima TNI dan diatur oleh Undang-undang. Jadi Pati bintang empat yang menjabat Wakil Panglima TNI nantinya adalah Pati yang level kualitasnya berada dibawah para kepala Staf Angkatan serta tidak akan bisa menjadi panglima TNI.

2.         Pasal 15 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. 

            Ketentuan pada Pasal ini mengatur tentang tugas Panglima TNI dalam hal ini Panglima TNI yang telah mendapat persetujuan DPR.

3.         Pasal 19 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tetang TNI.                                             

Ketentuan Pasal 19 ini secara tegas mengatur bahwa kewenangan penggunaan kekuatan TNI hanya berada pada Panglima TNI (yang telah mendapatkan persetujuan DPR). Mengingat Wakil Panglima TNI tidak melalui proses fit and proper test di DPR,  sehingga tidak melalui persetujuan DPR, makaWakil panglima tidak bisa action selaku Panglima TNI, ketika Panglima tidak berada di tempat.

4.         Pasal 17 Undang-undangnomor 3 tahun 2002 tentangPertahanan Negara

            (1) Presiden mengangkat dan memberhentikan Panglima setelah           mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

            (2) Pengangkatan Panglima, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),      diangkat dari perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang sedang atau        pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Ketentuan pada ayat 1dan 2 seirama dengan ketentuan yang terdapat pada ayat 2 dan 4 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. 

Wapang TNI yang akan dibentuk,  Matahari tidak, ban serep pun bukan,.. mubazir

Mengalir dari ketentuan yang terdapat pada kedua Undang-undang itu maka sangat jelas bahwa tiak ada pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Wakil Panglima TNI.  Secara tegas Panglima TNI Jenderal Muldoko menyatakan bahwa Wakil Panglima akan "in action"  (menggunakan TNI) apabila Panglima TNI tidak berada di tempat. Hal ini mengartikan bahwa jabatan Wapang adalah sebagai ban serep. 

Tapi ternyata penggunaan TNI tidak bisa dilakukan oleh Wapang, tetapi hanya bisa dilakukan oleh Panglima TNI yang sudah disetujui oleh DPR, sehingga  Wapang untuk jadi ban serep pun tidak bisa. Selanjutnya, bila Panglima berada di tempat, maka akan terjadi matahari kembar. 

Tapi ternyata, tugas panglima hanya bisa dilakukan oleh Panglima TNI yang telah disetujui oleh DPR, artinya Wakil Panglima tidak boleh melakukan tugas Panglima TNI, sehingga untuk menjadi matahari pun tidak bisa. Malang nian nasib jabatan Wapang yang mau dibentuk ini, mubazir.

Kepala Staf Angkatan,Wapang TNI  Sejati.                                                             

Jabatan Wapang adalah jabatan yang strategis, yang level kualitasnya setidaknya sama dengan Panglima. Menurut Undang-undang, dibawah panglima TNI ada 3 Kepala staf Angkatan. Dengan demikian maka Pati bintang empat yang akan menjabat Wapang level kualitasnya sudah pasti dibawah level kualitas ketiga kepala Staf Angkatan. Padahal, menurut Panglima TNI, Muldoko, apabila ia tidak berada di tempat, maka Wapang lah yang akan action sebagai Panglima TNI. Artinya pada saat itu, TNI dipimpin oleh Pati yang level kualitasnya masih berada dibawah kualitas ketiga kepala staf angkatan serta tidak memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-undang. 

Dapat dipastikan bahwa ketiga kepala staf angktan tidak akan patuh kepada Wapang selaku pengganti panglima, karena selain tidak memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-undang, level kualitasnya berada dibawah ketiga Kepala staf Angkatan, juga karena ketiga Kepala Staf Angkatan memiliki kewenangan mutlak terhadap angktannya sesuai dengan Undang-undang, yang justru tidak dimiliki oleh Wapang. Dapat dibayangkan bagaiman kacaunya situasi komando di tubuh TNI bila hal itu terjadi.

Kekacauan rantai komando ini sepertinya sudah diwaspadai oleh para perwira senior pembuat Undang-undang, sehingga jabatan Wapang tidak lagi ditemukan dalam Undang-undang, karena sebelumnya jabatan Wapang ini pernah ada dalam organisasi TNI.

Sebenarnya, para kepala staf angkatan adalah Wakil-wakil Panglima ketika Panglima tidak berada di tempat. Apabila Panglima tidak berada di tempat, ia dapat menunjuk salah satu dari ketiga kepala staf itu untuk melaksanakan pekerjaan administrasi kepanglimaan seperti yang sudah dilakukan selama 11 tahun belakangan ini. Tapi apabila situasi yang mengharuskan Panglima in action menggunakan kekuatan TNI,  para kepala staf walaupun mereka juga tidak bisa melakukan tugas Panglima TNI, tetapi  dapat melaksanakan tugas Angkatannya masing-masing berdasarkan pasal 4 Undang-undang nomor 34 tahun 2004. Sedangkan bila Panglima TNI berada di tempat, pasal 4 ini tetap dapat dilakukan oleh para kepala staf tersebut. Dengan demikian, para Kepala Staf itulah Wakil Panglima TNI sejati.

Kesimpulan.

Jabatan Wapang sejatinya telah melekat kepada ketiga kepala staf Angktan, sehingga tidak diperlukan lagi pembentukan jabatan Wakil kepala Staf Angkatan yang baru.

Pembentukan jabatan Wapang bertentangan dengan Undang-undang nomor 3 tahun 3002 tentang Pertahanan Negara danUndang-undangnomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan mengakibatkan gagalnya reformasi TNI yang selama ini telah dinilai berhasil dengan baik.

Para perwira senior TNI yang merancang kedua Undang-undang sudah mengetahui dengan baik bahwa jabatanWapang TNI tidak perlu dibentuk, sehingga dalam Undang-undang TNI, jabatan Wapang ditiadakan.

Pembentukan jabatanWapang dapat mengakibatkan kekacauan kewenangan dan kekacauan rantai komando.Hal ini tentunya sangat membahayakan kualitas organisasi TNI.

Pembentukan jabatanWakil Panglima TNI sebaiknya dibatalkan, karena tidak ada manfaatnya, alias MUBAZIR....

*) Purnawirawan TNI AL, Pengamat Maritim, Kabais TNI 2011-2013

[1]http://news.detik.com/read/2015/03/18/174653/2862721/10/panglima-tni-jelaskan-pentingnya-jabatan-wakil-panglima

[2]http://news.detik.com/read/2015/03/20/004325/2864156/10/mendagri-nilai-posisi-wakil-panglima-tni-strategis-dan-perlu

[3]http://news.detik.com/read/2015/03/18/174653/2862721/10/panglima-tni-jelaskan-pentingnya-jabatan-wakil-panglima

[4]http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/05/reformasi-15-tahun-berhasil-kembalikan-fungsi-dan-peran-tni

[5]http://www.tni.mil.id/view-2447-reformasi-internal-tni.html