Kejaksaan, Garda Hukum Negara: Saatnya Militer Turun Melindungi

 Kejaksaan, Garda Hukum Negara: Saatnya Militer Turun Melindungi

Jakarta 12 Mei 2025

oleh: Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H., CPM, CParb*)

Dalam senyap mereka bekerja. Di balik sorotan publik, para jaksa menjalankan tugas suci negara—menegakkan hukum, menuntut keadilan, menyingkap kejahatan. Namun, ketika hukum dilawan dengan peluru, ketika jaksa menjadi sasaran ancaman, intimidasi, bahkan pembunuhan karakter dan fisik—maka negara harus menunjukkan taringnya. Negara tidak boleh tinggal diam. Negara harus menanggapi ancaman terhadap jaksa seperti ancaman terhadap panglima perang.

Hukum Harus Dijaga Dengan Kekuatan

Kejaksaan bukan sekadar institusi administratif. Ia adalah tombak keadilan, alat negara untuk menjerat para pengkhianat hukum. Tapi seberapa tajam tombak itu bila ia dibiarkan sendiri menghadapi kekuatan jahat yang terorganisir, bersenjata, dan brutal? Maka, dalam situasi tertentu, di saat hukum ditantang dengan kekuatan kekerasan, jawabannya bukan lagi hukum saja, tapi juga kekuatan bersenjata negara: Tentara Nasional Indonesia.

Mengapa Militer Harus Turun?

Bukan untuk mengambil alih peran kejaksaan untuk mengamankan diri sendiri, tetapi untuk mengamankan proses hukum, mengawal penegak hukum, dan menciptakan efek gentar bagi siapa pun yang berniat mengacaukan jalannya keadilan.

Kita tidak sedang berbicara soal keseharian. Kita berbicara tentang kasus-kasus luar biasa: mafia narkoba, terorisme, kartel kejahatan terorganisir, bahkan oknum berseragam atau berkekuatan politik yang hendak membungkam para penegak hukum.

Jaksa adalah garis depan melawan pembusukan negara. Ketika garis itu diserang, negara harus memobilisasi pertahanannya.

Landasan Legal dan Filosofis

Pasal 30 UUD 1945 menegaskan peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan, dan juga dapat dikerahkan dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk membantu tugas pemerintah dalam mengatasi ancaman terhadap objek vital dan penegak hukum.

UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan TNI untuk membantu tugas kepolisian dan menjaga stabilitas nasional. Ketika kejaksaan adalah bagian dari sistem hukum negara, maka melindunginya adalah bagian dari stabilitas negara.

Landasan filosofinya jelas: Tanpa perlindungan terhadap penegak hukum, negara akan kehilangan gigi dan akhirnya runtuh dari dalam.

Contoh Negara Lain: Ketika Militer Menjaga Jaksa

- Italia (1990-an): Pasca pembunuhan Jaksa Giovanni Falcone oleh mafia Sisilia, pemerintah Italia mengerahkan militer ke Sisilia. Mafia pun gentar. Keberanian para jaksa dibayar lunas oleh kekuatan negara yang nyata.

- Kolombia: Dalam perang melawan kartel narkoba, militer secara langsung menjaga jalannya persidangan dan penyidikan kasus-kasus narkotika besar. Pesan yang dikirim jelas: “Ganggu proses hukum, hadapi tentara.”

- Filipina: Militer digunakan untuk melindungi jaksa dan pengadilan dari serangan kelompok pemberontak dan kartel narkoba, sebagai bentuk perlindungan menyeluruh atas sistem hukum.

Menghasilkan Daya Gentar (Deterrence)

Musuh hukum tak lagi takut pada pidana. Mereka takut pada kehadiran kekuatan. Maka kehadiran TNI bukan sekadar pengamanan fisik, melainkan pesan strategis: “Siapa yang menyentuh jaksa, menyentuh negara.” Di sinilah letak pentingnya pelibatan TNI. Negara tidak boleh tampil lemah. Negara harus hadir sebagai tembok baja yang melindungi para pejuangnya di medan hukum.

Kesimpulan: Negara Tidak Boleh Diam.

Kita sedang menghadapi era perang hibrida: kejahatan bercampur politik, hukum bercampur ancaman. Negara tak bisa membiarkan kejaksaan bertarung sendirian. Jika kita ingin hukum ditegakkan, maka pelindung hukum pun harus dijaga. Dan penjaganya—adalah mereka yang bersumpah setia kepada merah putih, mereka yang siap mati demi kedaulatan: TNI.

Bukan untuk mengintervensi hukum. Tapi untuk memastikan hukum tetap hidup dan bekerja di medan yang penuh ancaman.

*) Kepala BAIS TNI 2011–2013