Pengadilan HAM bagi Pelaku Operasi Intelijen yang Gagal: Kasus Prabowo

Ringkasan
Gagalnya suatu operasi intelijen dapat berbuntut sangat panjang bagi para pelakunya, baik itu agen handler maupun agennya sendiri. Oleh karenanya, kasus yang menimpa Prabowo Subianto hendaknya menjadi pelajaran bagi setiap pelaku operasi intelijen. Doktrin operasi intelijen mutlak untuk dilaksanakan tanpa pengecualian. Bila terjadi kegagalan operasi intelijen, tuduhan sebagai pelanggar HAM berat sudah menunggu, dan pintu pengadilan HAM terbuka lebar, karena tidak ada alasan pembenaran bagi para pelakunya.

JAKARTA, 22 Juni 2014. Tahun 1998, terdengar berita, Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dari dinas militer. Dikabarkan bahwa beliau diberhentikan karena diduga terlibat dalam penculikan aktifis, dimana beberapa orang dari yang diculik itu dikembalikan, dan masih ada lagi 13 orang aktifis yang belum diketahui rimbanya.

Sekarang, tahun 2014, dikejutkan dengan beredarnya Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merupakan dasar pemberhentian Letjen Prabowo Subianto dari dinas militer. Salah satu pertimbangan yang digunakan untuk memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas militer adalah titik d yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Memerintahkan anggota satgas Mawar, satgas Merpati melalui Kolonel Inf Chairawan (Dan Grup 4) dan Mayor Inf Bambang Kristiono untuk melalukan pengungkapan, penangkapan, dan penahanan aktivis kelompok radikal dan PRD yang diketahuinya bukan menjadi wewenangnya yang mengakibatkan Andi Arif, Aan Rudianto, Mugianto, Nezar Patria, Pius Lustrilanang dan Desmon J. Mahesa menjadi korban.

Kolonel Inf Chairawan, Mayor Inf Bambang, para Perwira dan para Bintara anggota satgas Merpati dan satgas mawar yakin akan kebenaran tugas karena menurut Danjen “sudah dilaporkan ke Pimpinan” dan “atas perintah Pimpinan”.

Dari pertimbangan ini terlihat bahwa ada perintah dari Prabowo untuk menangkap dan menahan aktifis kelompok radikal dan PRD. Perintah ini selanjutnya dilakukan khususnya oleh Satgas Mawar dimana beberapa orang yang ditangkap dan ditahan kemudian dibebaskan. Masih ada 13 orang aktifis yang belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Karena perbuatan inilah maka Prabowo dalam surat DKP dinyatakan telah melakukan tindak pidana PERAMPASAN KEMERDEKAAN ORANG LAIN (Ps 55(1) ke 2 jo Ps 333KUHP) dan PENCULIKAN (Ps 55 (1) ke 2 jo Ps 328 KUHP).

Penculikan, termasuk dalam Pelanggaran HAM berat, sehingga pengadilannya harus dilakukan oleh Pengadilan HAM.

Doktrin Operasi Intelijen

 Semboyan yang terkenal di lingkungan intelijen adalah, berangkat tugas dianggap mati, hilang tidak dicari, kalah dicaci maki, dan menang tidak dipuji. Setiap orang yang telah memilih berkarier di bidang intelijen pasti sangat mengenal semboyan ini.

Dalam doktrin operasi intelijen, orang yang menerima perintah disebut agen, sedangkan orang yang memberi perintah disebut agen handlers. Operasi dilakukan dengan sistim Sel. Artinya antara agen dan agen handlers tidak boleh ada bukti sama sekali bahwa mereka memiliki hubungan. Secara resmi diantara keduanya tidakboleh ada hubungan sama sekali. Artinya hubungan diantara keduanya harus dirahasiakan. Apabila agen kita tertangkap, maka agen handlers secara terbuka akan menyangkalnya. PENCULIKAN atau PENGHILANGAN PAKSA, dalam operasi intelijen dikenal sebagai penggalangan keras, yaitu korban DIHILANGKAN SAMA SEKALI.

Dari Surat rekomendasi DKP diketahui bahwa Prabowo Subianto melakukan operasi Intelijen PENCULIKAN atau lebih dikenal dengan PENGHILANGAN PAKSA. Hal  ini bukanlah luar biasa, karena setiap anggota Kopasus memiliki kemampuan untuk melaksanakan operasi intelijen. Dengan demikian bila ditinjau dari sisi operasi Intelijen, maka tidaklah salah bila Pak Wiranto menyangkal adanya perintah untuk melakukan operasi penculikan aktifis. Demikian juga anggota Tim Mawar, tidaklah salah apabila mereka dalam persidangan menyangkal adanya perintah dari atasan. Mereka menyatakan bahwa penculikan itu dilakukan atas inisiatif sendiri.

Yang  jadi permasalahan utama adalah :

Pertama,operasi intelijen itu terbongkar, karena korban yang diculik dilepaskan kembali. Hal ini telah melanggar doktrin operasi intelijen, yaitu korban harus betul–betul hilang tanpa jejak.

Kedua, tim DKP telah mengetahui adanya perintah dari Pak Prabowo (sebagai agen handlers dalam operasi intelijen) sebagai Danjen Kopassus kepada Tim Mawar dan Tim Merpati.

Ketiga, adanya pengakuan secara tidak langsung dari Pak Prabowo ketika menjawab pertanyaan Pak Yusuf Kalla dalam debat pilpres beberapa hari lalu. Pak Prabowo berkata :atasan saya sudah tahu. Seharusnya jawaban beliau sama dengan jawaban anggota Tim Mawar.

Dari ketiga permasalahan itu dapat disimpulkan bahwa Operasi Intelijen yang dilakukan oleh Pak Prabowo telah gagal bila ditinjau dari doktrin operasi intelijen.

Tidak Ada Alasan Pembenaran bagi para Pelaku Operasi Intelijen yang Gagal.

 Suatu Operasi intelijen akan dikatakan gagal, apabila operasi itu terbongkar. Dalam kasus PakPrabowo, operasi intelijen yang dilakukan oleh tim mawar dapat dikatakan gagal. Kegagalan operasi oleh tim itu disebabkan karena 3 permasalahan yang telah disebutkan diatas. Akibat dari kegagalan operasi itu maka para pelakunya secara otomatis akan tertuduh sebagai pelanggar hukum.

Hukum-hukum yang dilanggar antara lain :

 a. Pasal 55 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

 b. Pasal 328 KUHP

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

c. Pasal 333 KUHP

(1)Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum member tempat untuk perampasan kemerdekaan.

d. Pasal 4 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM           

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

e. Pasal 1 Konvensi Internasional tentang Perlindungan semua orang dari Penghilangan Paksa.

1.   Tidak seorangpun dapat dihilangkan secara paksa.

2.   Tidak ada pengecualian dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lainnya, dapat dijadikan pembenaran tindak penghilangan paksa.

f. Pasal 2 Konvensi Internasional tentang Perlindungan semua orang dari Penghilangan Paksa.

Untuk tujuan Konvensi ini, "penghilangan paksa" diartikan sebagai penangkapan, penahanan, penculikan atau bentuk lain perampasan kebebasan oleh aparat negara atau orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang bertindak atas persetujuan, dukungan atau sepengetahuan Negara, yang diikuti dengan penolakan untuk mengakui adanya tindakan perampasan kebebasan atau pengungkapan tentang nasib atau keberadaan orang hilang, sehingga menempatkan orang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

g. Pasal 6 Konvensi Internasional tentang Perlindungan semua orang dari Penghilangan Paksa.

1. Setiap  Negara  Pihak   akan  mengambil   langkah-langkah       yang  diperlukan  untuk menghukum orang-orang yang bertanggung jawab, setidaknya bagi:

(a) Setiap orang yang melakukan, memerintahkan, meminta atau menyebabkan upaya-upaya untuk melakukan, sebagai pelaku atau turut berperan dalam penghilangan paksa;

(b) Seorang atasan yang:

(i) mengetahui,   atau   secara  sadar  mengbaikan   informasi   yang jelas mengindikasikan bahwa anak buah yang berada dalam kekuasaannya dan pengawasannya melakukan atau akan melakukan kejahatan penghilangan paksa

 (2). Tidak satu pun perintah atau instruksi dari pejabat publik, sipil atau militer manapun dan lainnya, dapat dijadikan pembenaran tindakan penghilangan paksa.

h. Pasal 4 Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

i. Pasal 7 Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a. kejahatan genosida;

b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

j. Pasal 9 Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

          i. penghilangan orang secara paksa; atau……

Dengan demikian, sangat terlihat bahwa gagalnya suatu operasi intelijen dapat berbuntut sangat panjang bagi para pelakunya, baik itu agen handler maupun agennya sendiri. Oleh karenanya, kasus yang menimpa Pak Prabowo ini hendaknya menjadi pelajaran bagi setiap pelaku operasi intelijen, khususnya para pelaku operasi intelijen di lingkungan TNI. Doktrin operasi intelijen mutlak untuk dilaksanakan tanpa pengecualian. Terlalu mahal harga sebuah pelanggaran terhadap doktrin operasi intelijen. Bila terjadi kegagalan operasi intelijen, tuduhan sebagai pelanggar HAM berat sudah menunggu, dan pintu pengadilan HAM terbuka lebar, karena tidak ada alasan pembenaran bagi para pelakunya.

Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH, adalah Kabais TNI 2011-2013