Catatan dan Analisis Soleman B. Ponto: PENDAPAT HUKUM Tentang: Keabsahan Sidang Musyawarah Nasional V IKAL Lemhannas Tahun 2025

26 Agustus 2025

PENDAPAT HUKUM Tentang: Keabsahan Sidang Musyawarah Nasional V IKAL Lemhannas Tahun 2025

PENDAPAT HUKUM

Tentang:

Keabsahan Sidang Musyawarah Nasional V IKAL Lemhannas Tahun 2025

Mengingat adanya penjelasan dari Marsekal Madya TNI (Purnawirawan) Daryatmo menyatakan, Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas ditunda berdasarkan hasil konsultasi pimpinan sementara Munas ke-5 IKAL dan Ketua Umum IKAL Lemhanas, periode 2020-2025 Agum Gumelar dan para kandidat, serta adany penjelasan juga dari pihak yang melanjutkan Munas V, maka untuk mendapatkan kesimpulan yang seimbang kedua situasi itu ditulis lengkap kemudian kedua situasi itu dihadapkan kepada AD ART Ikal 2020-2025. Sihakan setiap orang punya hak mentuk menilai mana yang seiraman dgn ad art dan mana yang tidak seirama dgn ad art. Hal itu saya tulis dgn judul LAPORAN PIMPINAN SIDANG SEMENTARA DAN SITUASI MUNAS V IKAL LEMHANNAS 2025

1 komentar:

Anonim26 Agustus 2025 pukul 22.12
Yg lama sudah jiwa besar dan lanjutkan ke bpk dudung..malu kt semua pemahaman soal persatuan di atas rata2
BalasHapus
Balasan

Tambahkan komentar

Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto lahir di Sangir-Tahuna, Sulawesi Utara, 6 November 1955. Mengenyam pendidikan TNI di Akabri AL/1978, kariernya di Angkatan Laut diawali sebagai pelaut. Ia melewati sejumlah pos hingga akhirnya terjun ke dunia intelijen TNI pada Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sejak tahun 1996 hingga pensiun pada Desember 2013 dengan jabatan terakhir Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais TNI). Berbagai buah pikirannya, antara lain ia tuliskan dalam buku berjudul TNI dan Perdamaian di Aceh, Catatan 880 Hari Pra dan Pasca-MoU Helsinki (Penerbit Rayyana Komunikasindo, 2013). Sampai saat ini ia masih tekun memberikan sumbangan pemikiran, antara lain melalui tulisan dan wawancara di media massa. Ia tinggal di Jakarta.

Tentang "Jangan Lepas Papua"

Jika konflik meletus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), satuan-satuan TNI (hampir) selalu diterjunkan untuk menghadapinya. TNI dipercaya seakan-akan sebagai satu-satunya obat mujarab yang dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Apalagi jika konflik itu menyangkut gerakan separatis bersenjata, termasuk di Papua.

Kenyatannya, konflik di Papua tidak terselesaikan. Masih saja terjadi penembakan-penembakan secara sporadis terhadap anggota TNI dan Polri maupun masyarakat sipil. Tidak ketinggalan media asing juga memberitakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua.

Buku ini lahir untuk 'menggugat' pelaksanaan operasi militer di Papua. Di satu sisi dari segi hukum, UU No 34 tahun 2004 tentang TNI memang mengatur operasi militer untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Tetapi ia tidak mengatur konflik bersenjata internal. Selain itu ditinjau dari hukum HAM, operasi militer tersebut justru dinilai melanggar.

Adakah peluang Papua lepas dari NKRI seperti Timor Timur? Buku ini merupakan pemikiran Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto, yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitiannya untuk tesis meraih gelar magister hukum berjudul "Operasi MIliter TNI dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Bersenjata di Indonesia (Tinjauan Hukum Humaniter dan Hukum HAM)