Catatan dan Analisis Soleman B. Ponto: WILAYAH LAUT INDONESIA DAN PARA PENYIDIKNYA

17 Juli 2023

WILAYAH LAUT INDONESIA DAN PARA PENYIDIKNYA

3 komentar:

Anonim17 Juli 2023 pukul 06.33
Terima kasha atas pencerahannya Pak, Semoga semua stakeholder di bidding maritim khususnya Indonesia lebih mengerti pemahaman dari aturan yang berlakusehingga dalag menjalankan tugasnya dilakukan dgn tepat dan MAritim Indonesia akan lebih baik kedepannya.
BalasHapus
Balasan
Anonim17 Juli 2023 pukul 10.53
Terimakasih atas ilmu dan pencerahaannya Jendral,. Semoga ilmu yg diberikan menjadi ladang amal dan ibadah bagi Jenderal,. Semoga sehat selalu Jendral
BalasHapus
Balasan
Anonim18 Juli 2023 pukul 17.18
Terima kasih Ilmunya Pak.
BalasHapus
Balasan

Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto lahir di Sangir-Tahuna, Sulawesi Utara, 6 November 1955. Mengenyam pendidikan TNI di Akabri AL/1978, kariernya di Angkatan Laut diawali sebagai pelaut. Ia melewati sejumlah pos hingga akhirnya terjun ke dunia intelijen TNI pada Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI sejak tahun 1996 hingga pensiun pada Desember 2013 dengan jabatan terakhir Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais TNI). Berbagai buah pikirannya, antara lain ia tuliskan dalam buku berjudul TNI dan Perdamaian di Aceh, Catatan 880 Hari Pra dan Pasca-MoU Helsinki (Penerbit Rayyana Komunikasindo, 2013). Sampai saat ini ia masih tekun memberikan sumbangan pemikiran, antara lain melalui tulisan dan wawancara di media massa. Ia tinggal di Jakarta.

Tentang "Jangan Lepas Papua"

Jika konflik meletus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), satuan-satuan TNI (hampir) selalu diterjunkan untuk menghadapinya. TNI dipercaya seakan-akan sebagai satu-satunya obat mujarab yang dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia. Apalagi jika konflik itu menyangkut gerakan separatis bersenjata, termasuk di Papua.

Kenyatannya, konflik di Papua tidak terselesaikan. Masih saja terjadi penembakan-penembakan secara sporadis terhadap anggota TNI dan Polri maupun masyarakat sipil. Tidak ketinggalan media asing juga memberitakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Papua.

Buku ini lahir untuk 'menggugat' pelaksanaan operasi militer di Papua. Di satu sisi dari segi hukum, UU No 34 tahun 2004 tentang TNI memang mengatur operasi militer untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Tetapi ia tidak mengatur konflik bersenjata internal. Selain itu ditinjau dari hukum HAM, operasi militer tersebut justru dinilai melanggar.

Adakah peluang Papua lepas dari NKRI seperti Timor Timur? Buku ini merupakan pemikiran Laksda TNI AL (Purn) Soleman B. Ponto, yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitiannya untuk tesis meraih gelar magister hukum berjudul "Operasi MIliter TNI dalam Mengatasi Gerakan Separatisme Bersenjata di Indonesia (Tinjauan Hukum Humaniter dan Hukum HAM)