TANGGAPAN ATAS HASIL WAWANCARA KEPALA BAKAMLA YG DITULIS PADA ZONAJAKARTA.COM
OLEH : LAKSDA TNI (PURN) SOLEMAN B. PONTO ST, SH, MH
Saya hari ini membaca Zonajakarta.com. Untuk itu saya perlu meluruskannya, karena banya isi berita itu masuk dalam klasifikasi hoax, karena tidak punya dasar yang jelas.
Adapun tulisan itu adalah sebagai berikut :
Tertulis :
1. Zonajakarta.com - Sering hadapi ancaman China di Laut Natuna Utara, Indonesia yang selama ini dijaga Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) rupanya belum memiliki Indonesian Coast Guard.
Tanggapan :
Pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Ancaman China di Laut Natuna Utara.
Bakamla tidak jelas menyebutkan apa ancaman China di Laut Natuna Utara. Penyebutan Laut natuna Utara itu tidak jelas, apakah milik Indoneisa atau bukan. Belum ada UU yang mengatur hak Indonesia di laut Natuna Utara. Yang sudah ada UU nya yaitu wilayah laut ZEE Indonesia yang diatur oleh UU 5/1983 ttg ZEEI.
Laut Natuna Utara itu adalah wilayah laut ZEE Indonesia. Diwil laut ZEEI Indonesia memilik hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, ekspolitas dan konservasi sumda alam dan hayati yang ada di ZEE Indonesia.
Mari kita lihat aturannya:
Pasal 56 UNCLOS
Hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban Negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif
1. Dalam zona ekonomi eksklusif, Negara pantai mempunyai :
(a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
Pasal 58 UNCLOS
Hak-hak dan kewajiban Negara lain di zona ekonomi eksklusif
1. Di zona ekonomi eksklusif, semua Negara, baik Negara berpantai atau tak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.
Pasal 4 UU 5/1983 TTG ZEE
(1) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan :
a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
(3) Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.
Sangat jelas terlihat baik Unclos dan UU 5/1983 ttg ZEE mengatur 2 hal :
Pertama di ZEEI berlaku aturan kebebasan berlayar. Artinya Kapal semua negara bebas berlayar di ZEEI.
Kedua di ZEEI berlaku aturan bahwa kapal yang berlayar dilarang keras untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dgn eksplorasi eksploitasi sumda alam hayati (ikan) dan non hayati di ZEE.
Dengan demikian maka kapal-kapal China selama mereka hanya berlayar tanpa kegiatan menangkap ikan itu sah sah saja. Tapi kalau mereka melakukan penangkapan ikan, itu adalah pelanggaran terhadap UU 45/2009 ttg Perikanan.
Jadi ancaman kapal-kapal China selama di ZEEI adalah:
1. Ancaman pelanggaran thd UU 17/2008 ttg Pelayaran, dimana penyidiknya adalah Pwa TNI dan PPPNS Hubla (KPLP).
2. Ancaman Pelanggaran thp UU 45/2009 ttg Perikanan diman penyidiknya adalah Pwa TNI AL dan PPPNS Kem KKP (PSDKP)
3. Ancaman dari kapal perang China, yang merupakan ancaman militer, yang merupakan tugas TNI AL utk mengatasinya. Hal itu tegas diatur oleh UU 34/2004 ttg TNI.
Dengan demikian, semua ancaman yang ada di ZEEI sudah ada yang menjaganya yaitu kapal-kapal TNI AL, kapal-kapal KPLP (PPPNS HUBLA) dan kapal-kapal PSDKP (PPPNS KKP). Sehingga kehadiran Bakamla tidak diperlukan lagi.
Pada UU 32/2014 ttg Kelautan juga secara tegas mengatur bahwa tugas Bakamla hanya melaksanakan patroli saja. Status Bakamla juga bukan penyidik jadi tidak bisa melaksanakan penegakan hukum, statusnya juga bukan militer, sehingga tidak bisa melaksanakan operasi militer yang diatur oleh UU 34/2004 ttg TNI.
Lalu utk apa hadir di ZEEI kalau tidak punya kewenangan sama sekali ? Kehadiran Bakamla hanya pemborosan uang negara. Jangan dikira hanya Bakamla yang selalu ada di ZEEI. Sepanjang tahun kapal kapal TNI selalu ada di Laut China Selatan. Demikian pula dgn kapal-kapal dari PSDKP dan kapal-kapal KPLP.
Tertulis :
2. Meski sudah lama memiliki Bakamla dan KPLP, Indonesia baru akan membentuk Indonesian Coast Guard.
Tanggapan.
Mohon maaf, ini masuk dalam klasifikasi berita bohong.
Bakamla baru lahir sejak dibentuk oleh UU 32/2014 tag Kelautan pada tahun 2014, jadi masih BELUM LAMA.
KPLP sudah dibentuk sejak tahun 1936, jadi sudah lama sekali.
Indonesia baru akan membentuk Coast Guard. Ini betul betul pembohongan publik. UU tentang pembentukan Coast Guard sudah ada sejak tahun 2008.
Pada penjelasan paragraf 14 UU 17/2008 ttg Pelayaran tertulis :
"Selain hal tersebut di atas, yang juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai (Sea and Coast Guard) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri".
Pada paragraf 14 penjelasan UU 17/2008 ttg Pelayaran tertulis dgn jelas bahwa UU ini (UU 17/2008 ttg Pelayaran ada pembentukan Institusi Pejagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard).
Jadi secara de yure Indonesia Coast Guard sudah terbentuk. Sehingga sama sekali tidak benar bahwa Indonesia baru akan membentuk Coast Guard.
Lalu pada Bab XVII UU 17/2008 ttg Pelayaran tertulis jelas PENJAGA LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD). Selengkapnya pasal 276 itu berbunyi :
BAB XVII PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (SEA AND COAST GUARD)
Pasal 276
UU 17/2008 ttg Pelayaran
(1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang- undangan di laut dan pantai.
(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penjaga laut
dan pantai.
(3) Penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan
bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.
Itu bukti bahwa UU tentang Pembnetukan Coast Guard sudah ada sejak tahun 2008.
Tertulis :
3. Pembentukan Indonesian Coast Guard baru disepakati di tahun 2023 ini.
Tanggapan.
Orang-orang yang menyepakati hal ini sangat jelas belum membaca UU 17/2008 ttg Pelayaran. Atau pura-pura tidak tahu. Yang disepakati tahun 2023 ini adalah revisi UU 32/2014 ttg Kelautan yang akan menyebut Bakamla adalah Indonesia Coast Guard. Ini memperlihatkan KETIDAK MENGERTIAN APA ITU COAST GUARD.
Pada paragraf 14 penjelasan UU 17/2008 ttg Pelayaran menyatakan bahwa yang dibentuk itu adalah INSTITUSI yang bernama Penjaga laut dan Pantai (Sea and Coast Guard). Lalu dipertegas pada pasal 276 UU 17/2008 ttg Pelayaran bahwa yang dibentuk itu INSTITUSI bernama Penjaga Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard)
Lalu kalau disepakati Bakamla adalah Indonesia Coast Guard, bagaimana mungkin Institusi Bakamla menjadi Institusi Coast Guard hanya berdasarkan KESEPAKATAN ? Kalau mau membentuk Indonesia Sea and Coast Guard tidak perlu pakai kesepakatan, karena itu sangat lemah kekuatan hukumnya. Bikinlah PP tentang pembentukan Sea and Coast Guard berdasarkan pasal 281 UU 17/2008 ttg Pelayaran. Beres. Mudah kan ? Tidak perlu susah susah merevisi UU 32/2014 ttg Kelautan. Untuk membentuk Coast Guard, cukup gunakan UU 17/2006 ttg pelayaran, nanti KPLP digabung dgn Bakamla jadilah Coast Guard Indonesia. Mudah kan ?
Tertulis :
4. meski sejak tahun 2020 lalu Presiden Jokowi sudah menyebut Bakamla sebagai embrio Indonesian Coast Guard.
Tanggapan.
Betul Presiden Jukowi sudah menyebut bahwa BAKAMLA SEBAGAI EMBRIO INDONESIAN COAST GUARD. Itu kan sebagai penegasan bahwa BAKAMLA BUKAN INDONESIAN COAST GUARD.
Untuk menjadi Indonesia Coast Guard, si Embrio itu harus "berubah bentuk". Seperti kecebong yang berubah bentuk menjadi Kodok. Demikian pula Bakamla si embrio, harus berubah bentuk menjadi Indonesia Coast Guard. lalu bagaimana caranya Bakamla si embrio Indonesia coast Guard menjadi Indonesia Coast Guard ?
Gampaang sekali, sangat mudah, caranya adalah robah dasar hukum pembentukan Bakamla yang sekarang ini menggunakan UU 32/2014 ttg Kelautan dirobah dgn menggunakan UU 17/2008 ttg Pelayaran. Selesai mudah kan ? Itulah harapan presiden. Pada saat yang sama KPLP pun ikut bersama Bakamla bergabung menjadi Indonesia Sea and Coast Guard.
Tertulis :
5. ”Jadi Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa ada harmonisasi. Kemudian, saya juga berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, ya diberi kewenangan di perairan kita,” tutur Presiden Jokowi usai pelantikan Kepala Bakamla di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (12/2/2020) dikutip Zonajakarta.com dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Tanggapan :
Lagi lagi presiden menyatakan bahwa Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Presiden tetap konsisten bahwa Bakamla BUKAN Indonesia Coast Guard. Hanya serupa Coast Guard. Untuk menjadi Indonesia Coast Guard masih perlu proses regulasi untuk merobah dasar hukum Bakamla dari UU 32/2014 ttg Kelautan menjadi UU 17/2008 ttg Pelayaran. Kira kira seperti itulah yang ada didalam pemikiran presiden.
Tapi Aan Kurnia Kepala Bakamla tidak mengerti maksud presiden ini. Malah membuat manover untuk merevisi UU 32/2014 ttg Kelautan dengan "mentorpedo" UU 17/2008 ttg Pelayaran.
Tertulis :
6. Pembentukan Indonesian Coast Guard sendiri baru disetujui pada 27 Juni 2023.
Ini berita hoax, karena pembentukan Indonesia Coast Guard secara de yure sudah terlaksana sejak tahun 2008.
Tertulis :
Hal ini seperti dikutip Zonajakarta.com dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kesepatakan pembentukan Coast Guard Indonesia ini merupakan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait pembahasan Daftar Inventarisasi
Tanggapan :
Mohon maaf kalau dapat saya katakan bahwa para peserta rakor ini semuanya pada apatis. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Indonesia Sea and Coast Guard sudah ada UU nya. Kalau memang benar tujuannya adalah untuk MEMBENTUK INDONESIA SEA ANDA COAST GUARD, pakai aja UU 17/2008 ttg pelayaran sebagai dasar hukumnya. Bakamla digabung dengan KPLP dengan menggunakan UU 17/2008 ttg Pelayaran. Selesai, tidak perlu lagi susah-susah untuk merevisi UU 32/2014 ttg Kelautan.
Tertulis :
7. Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang diajukan oleh DPR RI atas usul DPD kepada Pemerintah, di kantor Kemenko Marves, Kamis (27/06/2023) yang dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Tanggapan :
Mohon maaf, kepada senior menko Marves Jendral Luhut Binsar Panjaitan, saya menyarankan kalau hanya untuk membentuk Indonesia Sea and Coast Guard sebagaimana perintah presiden, tidak perlu bapak susah susah untuk mengobrak abrik UU 17/2008 ttg Pelayaran dan merevisi UU 32/2014 ttg Kelautan. Bpk gunakan saja UU 17/2008 ttg Pelayaran sebagai dasar hukum pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard. Bakamla dan KPLP bergabung jadi sati dibawa naungan UU 17/2008 ttg Pelayaran sebagai dasar pembentukannya.
Untuk pembentukan Coast Guard ini, mohon mengingatkan bahwa bpk pernah berjanji sama saya untuk membahas bersama UU 17/2008 ttg pelayaran dan UU 32/2014 ttg Kelautan. Tapi janji itu belum bapak tepati, bapak sudah memutuskan utk merevisi UU 32/2014 ttg Kelautan dgn "mentorpedo" UU 17/2008 ttg Pelayaran.
Untuk NKRI, mohon maaf, saya sarankan kepada bapak, kalau hanya untuk membentuk Indonesia Sea and Coast Guard, bapak tidak perlu merevisi UU 32/2014 ttg Kelautan, apalagi sampai mengacak-acak UU 17/2008 ttg Pelayaran. Cukup saja gunakan UU 17/2008 ttg Pelayaran sebagai dasar hukum pembentukan Indonesia Sea and Coast Guard, dengan cara membuat PP penbentukan Indonesia Sea and Coast Guard berdasarkan ps 281 UU 17/2008 ttg Pelayaran.
Tertulis
8. Pada wawancara dengan zonajakarta Kepala Bakamla Aan Kurnia menyatakan :
"Karena sekarang ada dualisme coast guard. Mungkin temen-temen tau ya, pernah baca".
Tanggapan.
Tidak ada dualisme Coast Guard. UU 17/2008 ttg Pelayaran membentuk Coast Guard.
Hal itu jelas tertulis pada Pada paragraf 14 penjelasan UU 17/2008 ttg Pelayaran tertulis dgn jelas bahwa UU ini (UU 17/2008 ttg Pelayaran ada pembentukan Institusi Pejagaan Laut dan Pantai (Sea and Coast Guard). Lalu pada pasal 276 ayat 2 diatur tentang Pembentukan Coast Guard.
Sedangkan pada Pasal 59 UU 32/2014 ttg Kelautan, yang dibentuk adalah Bakamla, bukan Coast Guard. Hal itu jelas bisa dibaca pada ayat 3 yang selengkapnya berbunyi :
(3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.
Jadi tidak benar ada dualisme Coast Guard.
Tertulis :
9. Selanjutnya Aan menyatakan bahwa :
"Undang-undang 17 tahun 2008, itu salah satu fungsi dari kplp di situ disebutkan adalah sebagai Sea Coast Guard, betul nggak?".[1]
Tanggapan.
Ini lagi lagi tidak benar. Pada paragraf 14 Penjelasan UU 17/2008 ttg Pelayaran jelas tertulis bahwa yang dibentuk itu adalah Institusi Coast Guard. Jadi Coast Guard itu BUKAN FUNGSI dari KPLP. Tapi Coast Guard adalah INSTITUSI. Sampai disini kepala Bakamla mengarang bebas.
Pada penjelasan UU 17/2008 ttg Pelayaran tertulis bahwa Coast Guard itu adalah Perkuatan KPLP saya ulangi Perkuatan KPLP dan Pemberdayaan Bakorkamla.
Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Coast Guard adalah fungsi KPLP.
Tertulis :
10. Selanjutnya dikatakannya bahwa :
"Nah, Bakamla, dibentuk tahun 2014 berdasarkan Undang-undang 32, makanya, pemerintah ingin membentuk Indonesian Coast Guard dan merevisi Undang-undang 32.
Bakamla, siap kemanapun, apa yang diperintahkan oleh pemerintah kita akan loyal.
Tanggapan.
Lagi lagi kepala Bakamla tidak berkata benar. UU 32 itu jelas membentuk Bakamla. Sedangkan Cosat Guard dibentuk oleh UU 17/2008 ttg Pelayaran. Itu fakta. Kalau pemerintah ingin membentuk Coast Guard gampang saja, pakai UU 17/2008 ttg Pelayaran, tinggal bikin PP Pembentukan Coast Guard berdasarkan ps 281 UU 17/2008 ttg Pelayaran. Selesai. Jadi itu Coast Guard. Tapi apa yang terjadi sekarang ? Sepertinya Kepala Bakamla masih ngotot aja ingin Bakamla jadi Coast Guard. Sudahilah sandiwara menggunakan tangan DPD untuk merevisi UU 32 agar Bakamla jadi Coast Guard. Kalau bapak loyal kepada pemerintah, seperti yang bapak sendiri katakan, mohon sampaikan saja, bahwa untuk membentuk Coast Guard pemerintah tidak perlu revisi UU 32. Terlalu membuang waktu dan tenaga. Tapi cukup membuat PP pembentukan Coast Guard berdasarkan ps 281 UU 17/2007 ttg Pelayaran. Kalau bapak berpikir untuk kepentingan negara mengapa tidak menyarankan pembentukan Coast Guard berdasarkan UU 17 ? Mengapa bapak masih ngotot merevisi UU 32 walaupun dgn jalan "mentorpedo" UU 17. ??? Sekali lagi lagi saran saya, sudahi upaya reviso UU 32. Manfaatkan UU 17 yang sudah ada. Sudahi berita bohong atau berita yang hanya untuk memperlihatkan bahwa Bakamla hrs berubah jadi Coast Guard.
Tertulis :
11. Kepala Bakamla menyatakan bahwa :
Mau bergabung, mau digabung, yang penting harus ada satu dulu Coast Guard , tapi sementara, sekarang Bakamla sudah acting seperti Coast Guard, hanya nanti diperkuat dengan Undang-undang.
Tanggapan :
Kepala Bakamla ini tidak mengerti apa itu Coast Guard. Sudah ditulis pada penjelasan UU 17/2008 bahwa Coast Guard itu adalah INSTITUSI. Lalu ketika sekarang Aan katakan bahwa Bakamla ber acting "seperti Coast Guard". Artinya bukan Coast Guard kan, artinya lagi Bakamla selama ini adalah Coast Guard Palsu. Bapak bisa dituntut sudah melakukan PEMBOHONGAN PUBLIK.
Sekali lagi saya sarankan baca baik baik UU 17. Itu satu satunya UU yang membentuk Coast Guard. Jadi tidak usah bermimpi lagi ada satu UU baru apalagi revisi dari UU 32 yang akan jadi UU pembentukan Coast Guard. Itu bagaikan bermimpi disiang hari.
Mengalir dari seluruh tanggapan itu dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala Bakamla, Aan Kurnia, dapat dikatagorikan sebagai kabar angin karena bertentangan dengan fakta yang ada. Hal ini sangat berbagaya, karena dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan sehingga mereka mengambil keputusan yang tidak benar. Sebagai kontor yang paling jelas, ada revisi UU 32/2014 ttg Kelautan TIDAK PERLU dilakukan kalau hanya untuk membentuk Coast Guard. UU 17/2008 ttg Pelayaran sudah sangat bagus, tinggal melaksanakannya saja.
[1] https://www.zonajakarta.com/internasional/6739498765/kepala-bakamla-bongkar-dualisme-yang-bikin-indonesian-coast-guard-harus-dibuat-kenapa?page=2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar