Pembentukan POM TNI Pemborosan dan Membangkitkan Masalah Lama

Oleh :

Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH *)

PanglimaTNI Jenderal TNI Dr.Moeldoko memimpin upacara peresmian Polisi Militer (POM) TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (4/5/2015). Pada kesempatan itu beliau antara lain mengatakan, “Dalam kaitan semua itu, pada kesempatan pertama ini, saya perintahkan kepada komandan Polisi Militer TNI untuk melakukan tindakan korektif terhadap sistem dan mekanisme hubungan kerja POM TNI beserta seluruh jajaran POM TNI, terkait penyelenggaraan penguatan SDM POM TNI”, tegas Panglima TNI.

Mengingat Polisi Militer ini sangat berkaitan erat dengan aturan perundangan, maka keberadaan POM TNI ini perlu dikaji dari aturan perundangan yang berlaku di Indonesia khususnya TNI. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

1.        Pasal 4

   (1) TNI terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan         TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

          (2) Tiap-tiap angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.

Jadi, menurut pasal ini, apabila ada AD, AL dan AU yang bertugas secara gabungan baru dapat disebut TNI, dan pemimpinnya adalah Panglima TNI. Apabila yang ada hanya AD, atau AL atau AU, maka mereka tidak disebut TNI. Tapi sebutannya Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara yang kedudukannya sederajat serta memiliki tugasnya masing-masing.

2.        Pasal 7

   (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik       Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar           Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap    bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan         gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pasal 7, memberikan penegasan bahwa TNI memiliki tugas sendiri, yang dilaksanakan secara gabungan oleh AD,AL dan AU dibawah pimpinan Panglima TNI.

3.        Pasal 8

   Angkatan Darat bertugas:

   a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;

   b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah          perbatasan darat dengan negara lain;

   c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan     pengembangan kekuatan matra darat; dan

   d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Pasal 8, memberikan penegasan bahwa Angkatan Darat memiliki tugas sendiri, yang hanya dapat dilaksanakan oleh Angkatan Darat dibawah pimpinan KSAD. Sudah pasti bahwa tugas ini tidak bisa dilaksanakan oleh AL maupun AU, ataupun secara gabungan, karena kalau gabungan maka sudah menjadi TNI yang tugasnya ada pada pasal  7.

4.        Pasal 9

   Angkatan Laut bertugas:

   a. melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;

   b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut          yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan          hukum internasional yang telah diratifikasi;

   c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka           mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh   pemerintah;

   d. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan     pengembangan kekuatan matra laut;

   e. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Pasal 9, memberikan penegasan bahwa Angkatan Laut memiliki tugas sendiri, yang hanya dapat dilaksanakan oleh Angkatan Laut dibawah pimpinan KSAL. Sudah pasti bahwa tugas ini tidak bisa dilaksanakan oleh AD maupun AU, ataupun secara gabungan, karena kalau gabungan maka sudah menjadi TNI yang tugasnya ada pada pasal 7.

5.        Pasal 10

   Angkatan Udara bertugas:

   a. melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan;

   b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara      yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum            nasional        dan hukum internasional yang telah diratifikasi;

   c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan     pengembangan kekuatan matra udara; serta

   d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.

Pasal 10, memberikan penegasan bahwa Angkatan Udara memiliki tugas sendiri, yang hanya dapat dilaksanakan oleh Angkatan Udara dibawah pimpinan KSAU. Sudah pasti bahwa tugas ini tidak bisa dilaksanakan oleh AL maupun AD, ataupun secara gabungan, karena kalau gabungan maka sudah menjadi TNI yang tugasnya ada pada pasal 7.

Jadi sangat jelas bahwa Pasal 7, 8 9 dan 10 ini merupakan penegasan dan tindak lanjut dari pasal 4, yang menjelaskan bahwa ada tugas gabungan yang dilaksanakan oleh TNI, serta ada tugas dari masing-masing Angkatan.

Mati dan bangkit kembali.

Mengalir dari pasal 4, dapat disimpulkan bahwa POM TNI hanya ada bila ada penggabungan personil ketiga angkatan untuk melaksanakan tugas secara bersama. Bila tidak ada penggabungan maka kembali ke masing-masing angkatan sesuai tugas masing-masing.

Dengan demikian, maka POM TNI hanya dibutuhkan bila ada penggabungan personil ketiga angkatan untuk melaksanakan tugas secara bersama misalnya Mabes TNI. Dalam perkataan lain, POM TNI yurisdiksinya hanya di Mabes TNI saja yang jumlah personilnya sangat sedikit apabila dibandingkan personil yang ada di ketiga angkatan. Oleh karena itu maka POM TNI tidak bisa mengangkat dirinya atau diangkat menjadi "bossnya" POM ketiga angkatan.

Mengingat personil gabungan itu juga adalah personil dari ketiga angkatan, maka hal inilah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan bahkan terjadinya tabrakan kewenangan antara POM TNI dan POM yang ada di ketiga angkatan.

POM TNI ini dulu pernah ada, kemudian dibubarkan. Hal ini merupakan bukti bahwa POM TNI sebenarnya tidak dibutuhkan. Keberadaan POM TNI justru menyebabkan terjadinya tabrakan tugas antara POM TNI dan POM yang ada di masing-masing angkatan.

Entah mengapa, POM TNI yang sudah mati kemudian dibangkitkan kembali, tentunya permasalahan yang dulunya sudah dikubur bersama akan bangkit kembali.

Pemborosan

Dengan lahirnya POM TNI maka akan diikuti dengan pembelian perlengkapan yang tidak sedikit jumlahnya. Ini merupakan pemborossan, karena tugas POM TNI sebenarnya bisa dilaksanakan oleh POM yang ada di masing-masing angkatan.

Di kala Presiden Jokowi sedang gencar-gencarnya membubarkan badan-badan yang tidak efisien, sebaliknya TNI membesarkan organisasinya bahkan dengan membangkitkan kembali satuan yang dulu sudah dibubarkan. Pom TNI yang dulu sudah dibubarkan, Sekarang dihidupkan lagi, ini artinya merupakan suatu kemunduran bagi TNI.

*) Purnawirawan TNI AL, Kabais TNI 2011-2013