5 September 2025

“Kontrak Bakamla USD 125 Juta: Sudah buat Kontrak ?, Baru Minta Anggaran – Potensi Skandal Seperti Satelit Kemhan”

“Kontrak Bakamla USD 125 Juta: Sudah buat Kontrak, Baru Minta Anggaran – Potensi Skandal Seperti Satelit Kemhan”

Jakarta 05 September 2025
Oleh : Laksda TNI Purn Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPARB.

Pendahuluan

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla) diperkirakan telmenandatangani kontrak pembelian National Maritime Security System (NMSS) pada 17 Mei 2023 dengan SRT Marine System Solutions Ltd asal Inggris senilai USD 125 juta atau setara Rp 1,9 triliun

Ironisnya, setelah kontrak dibuat, Bakamla baru mengajukan tambahan anggaran Rp 5,6 triliun kepada DPR RI untuk membangun 35 pos pantau NMSS. Fakta ini memunculkan pertanyaan besar:

  • Mengapa Bakamla membuat kontrak sebelum ada anggaran yang jelas?
  • Mengapa Bakamla membeli peralatan yang secara hukum bukan kewenangannya?
  • Apakah proyek ini berpotensi memunculkan skandal seperti kasus satelit Kemhan?

1. Fakta Kontrak NMSS Bakamla

  • Tanggal Kontrak: 17 Mei 2023
  • Nomor Kontrak: 001/PPK-NMSS/V/2023
  • Nilai Kontrak: USD 125 juta ≈ Rp 1,9 triliun
  • Pihak Penjual: SRT Marine System Solutions Ltd, Inggris
  • Pihak Pembeli: Badan Keamanan Laut RI (Bakamla)
  • Tujuan Kontrak: Pengadaan NMSS yang mencakup:
    • Radar dan menara pantau pesisir di 35 titik
    • Sistem drone pengawasan
    • Pusat data dan pusat komando nasional
    • Sistem integrasi kapal patroli

Namun, pada September 2025, Bakamla baru meminta tambahan anggaran Rp 5,6 triliun ke DPR untuk membangun infrastruktur pendukung NMSS.

2. Permasalahan Utama

a. Kontrak Sudah Jalan, Anggaran Belum Ada

  • Bakamla menandatangani kontrak internasional dengan pihak asing tanpa kepastian anggaran.
  • Padahal, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara menegaskan:

“Setiap pengeluaran negara harus ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN dan tidak boleh ada perikatan sebelum anggaran tersedia.”

  • Ini berpotensi melanggar Pasal 17 UU Keuangan Negara dan Pasal 23 UU Perbendaharaan Negara.

b. Bakamla Tidak Punya Kewenangan

  • UU No. 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran:
    • Pasal 276–281 menetapkan KPLP (Kesatuan Pengawas Laut dan Pelayaran) sebagai pihak yang berwenang mengoperasikan sistem pengawasan kapal.
  • Perpres No. 178/2014 tentang Bakamla:
    • Bakamla hanya berwenang koordinasi dan patroli terbatas, bukan sebagai operator utama NMSS.
  • Artinya, sekalipun NMSS dibeli, Bakamla tidak bisa mengoperasikannya secara legal.

c. Duplikasi Sistem dan Pemborosan APBN

  • Indonesia sudah memiliki:
    • Vessel Traffic Service (VTS) di bawah KPLP
    • Radar maritim di bawah TNI AL
  • NMSS akan menduplikasi sistem yang sudah ada, sehingga memboroskan APBN.
  • Jika DPR menyetujui tambahan Rp 5,6 triliun, maka potensi kerugian negara semakin besar.

3. Risiko Jika Kontrak Tidak Dijalankan

Jika kontrak NMSS dibatalkan atau tidak dijalankan, risikonya sangat mirip dengan kasus Satelit Kemhan:

a. Studi Kasus Satelit Kemhan

  • Kronologi:
    • Kemhan menandatangani kontrak satelit senilai USD 800 juta pada 2015.
    • Proyek gagal dijalankan karena anggaran tidak tersedia dan masalah perizinan.
    • Vendor asing menggugat Indonesia melalui arbitrase internasional.
  • Hasilnya:
    • Indonesia kalah dan dihukum membayar lebih dari Rp 8 triliun.

b. Potensi Risiko Sama untuk Bakamla

  • Vendor asing: Sama-sama kontrak dengan pihak luar negeri (SRT Marine, Inggris).
  • Binding agreement: Kontrak NMSS bersifat Purchase Contract dengan klausul governing law dan arbitrase.
  • Jika kontrak tidak dijalankan:
    • Vendor berhak menggugat Indonesia ke LCIA atau SIAC.
    • Potensi ganti rugi: Rp 3–5 triliun, termasuk denda dan bunga.
    • Sama seperti kasus satelit Kemhan, pembayaran diambil dari APBN.

4. Pertanyaan Kunci

  1. Mengapa Bakamla menandatangani kontrak USD 125 juta tanpa persetujuan DPR?
  2. Mengapa Bakamla baru minta tambahan Rp 5,6 triliun setelah kontrak berjalan 2 tahun?
  3. Mengapa Bakamla membeli peralatan yang secara hukum tidak bisa mereka operasikan?
  4. Apakah ada kajian kelayakan, legal audit, dan analisis tupoksi sebelum kontrak diteken?
  5. Apakah ada potensi konflik kepentingan atau intervensi vendor asing?

5. DPR Tidak Boleh Diam

Kontrak NMSS bukan sekadar urusan Bakamla. Ini menyangkut:

  • APBN Rp 1,9 triliun + tambahan Rp 5,6 triliun.
  • Kewenangan kelembagaan antara Bakamla, KPLP, dan TNI AL.
  • Potensi kerugian negara triliunan rupiah.

Oleh karena itu, DPR tidak boleh hanya menerima penjelasan internal. DPR wajib memanggil:

  1. Kepala Bakamla.
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kontrak NMSS.
  3. Kementerian Keuangan dan Kemenko Polhukam.

6. Publik Harus Diberi Tahu

  • DPR wajib mempublikasikan hasil rapat, notulen, dan temuan awal terkait kontrak NMSS.
  • Jangan ada kesan deal-deal politik atau perlindungan pejabat tertentu.
  • Publik berhak mengetahui:
    • Alasan kontrak diteken sebelum ada anggaran.
    • Mengapa Bakamla membeli peralatan yang tidak bisa dipakai.
    • Apa langkah mitigasi agar tidak terjerat arbitrase internasional.

7. Rekomendasi Tindakan

A. Untuk DPR RI

  • Panggil Kepala Bakamla dan PPK NMSS untuk klarifikasi.
  • Bekukan sementara pembahasan tambahan anggaran Rp 5,6 triliun.
  • Bentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk audit kontrak NMSS.

B. Untuk BPK, Kejaksaan dan KPK

  • Audit investigasi terhadap kontrak NMSS senilai USD 125 juta.
  • Periksa potensi pemborosan APBN dan indikasi kerugian negara.

C. Untuk Presiden dan Kemenko Polhukam

  • Evaluasi peran dan tupoksi Bakamla.
  • Jika terbukti melanggar aturan, batalkan kontrak NMSS atau alihfungsikan peralatan ke KPLP.

Kesimpulan

Bakamla sudah membuat kontrak USD 125 juta (Rp 1,9 triliun) tanpa anggaran yang jelas dan tanpa kewenangan hukum.
Sekarang Bakamla meminta tambahan Rp 5,6 triliun.

Jika kontrak tidak dijalankan, risiko gugatan arbitrase internasional sangat besar, dan Indonesia bisa mengalami kerugian seperti kasus Satelit Kemhan.

DPR, BPK, Kejaksaan dan KPK harus segera bertindak untuk mencegah skandal NMSS menjadi beban APBN.

 

NMSS Duplikasi IMSS: Proyek Mubazir, DPR Wajib Tolak Rp 5,6 Triliun Sebelum Rakyat Marah!

 NMSS Duplikasi IMSS: Proyek Mubazir, DPR Wajib Tolak Rp 5,6 Triliun Sebelum Rakyat Marah!

Oleh: Laksda TNI Purn Adv Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPARB
KABAIS TNI 2011-2013

Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuat langkah kontroversial dengan mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,6 triliun untuk membangun National Maritime Surveillance System (NMSS) di 35 titik wilayah Indonesia.
Alasannya, untuk meningkatkan pengawasan kapal dan menjaga keamanan laut.
Namun, faktanya NMSS hanyalah duplikasi IMSS milik TNI AL dan berpotensi menjadi proyek mubazir yang membakar uang rakyat di tengah situasi ekonomi sulit.

Kalau proyek ini dipaksakan, Bakamla bisa bernasib sama seperti DPR: menjadi sasaran kemarahan rakyat.

1. IMSS TNI AL Sudah Ada dan Berfungsi Optimal

Sejak 2007, TNI Angkatan Laut telah membangun dan mengoperasikan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS).
IMSS dilengkapi radar canggih, kamera, sensor, dan pusat kendali terpadu di berbagai titik strategis, termasuk Selat Malaka — jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia.
Sistem ini lahir dari kesepakatan empat negara: Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand

IMSS berfungsi optimal sebagai alat deteksi dini terhadap ancaman maritim seperti penyelundupan, perompakan, dan kapal ilegal.
Dengan IMSS yang sudah berjalan, proyek NMSS tidak punya urgensi.

2. Bakamla Tidak Punya Taring, NMSS Jadi Mainan Mahal

Perlu masyarakat tahu: Bakamla bukan penegak hukum.
Sesuai UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla hanya punya kewenangan memantau dan berkoordinasi, bukan menindak.
Jika NMSS dibangun, Bakamla tetap tidak bisa menangkap kapal asing ilegal, penyelundup narkoba, atau perompak tanpa melibatkan:

  • TNI AL → penegakan kedaulatan dan pertahanan negara,
  • KPLP → keselamatan pelayaran,
  • Polri → penegakan hukum pidana.

Artinya, NMSS hanya akan menjadi mainan mahal tanpa fungsi nyata, sementara Rp 5,6 triliun uang rakyat terkuras.

3. Fungsi KPLP Sudah Ada, NMSS Picu Konflik Kewenangan

Selain TNI AL, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) di bawah Kementerian Perhubungan sudah mengoperasikan Vessel Traffic Service (VTS) dan radar di pelabuhan utama.
Tugasnya memantau pergerakan kapal, memberi peringatan dini, dan menjaga keselamatan pelayaran.

Kalau NMSS dipaksakan, akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI AL, KPLP, dan Bakamla.
Alih-alih memperkuat keamanan laut, hal ini justru menambah konflik antarinstansi dan membuat koordinasi semakin kacau.

4. DPR Wajib Tolak Anggaran Mubazir Rp 5,6 Triliun

Kondisi ekonomi sedang sulit. APBN dalam tekanan.
Di tengah situasi ini, DPR tidak boleh mengamini proyek raksasa yang tidak relevan.
Kalau DPR meloloskan anggaran NMSS, maka DPR ikut bertanggung jawab atas pemborosan uang negara.

Daripada menghamburkan Rp 5,6 triliun, dana tersebut lebih bermanfaat bila digunakan untuk:

  • Memperkuat IMSS TNI AL yang sudah terbukti efektif,
  • Menambah armada patroli gabungan TNI AL, KPLP, dan Polri,
  • Memberdayakan nelayan dan membangun pelabuhan rakyat untuk menopang ekonomi maritim.

5. Bakamla Harus Waspada, Rakyat Sedang Sensitif

Gelombang kemarahan rakyat terhadap DPR beberapa waktu lalu menjadi peringatan keras.
Publik sudah muak melihat proyek-proyek besar yang menghamburkan uang negara tanpa manfaat nyata.
Jika Bakamla memaksakan NMSS, bukan mustahil Bakamla akan menjadi sasaran kemarahan publik berikutnya.

Rakyat sekarang kritis, punya data, dan siap melawan kebijakan yang merugikan negara.

Bakamla harus paham, ini bukan soal membangun radar atau menambah pos pantau,
tetapi soal kepercayaan publik.
Dan setiap rupiah APBN sekarang dipantau rakyat dengan ketat.

Kesimpulan :

  • IMSS TNI AL sudah ada dan bekerja optimal.
  • KPLP punya radar dan sistem pemantauan sendiri.
  • NMSS hanya duplikasi, tanpa nilai tambah.
  • Bakamla tidak punya kewenangan menindak.
  • DPR wajib menolak Rp 5,6 triliun untuk proyek mubazir ini.

“Jika NMSS dipaksakan, Bakamla akan menghadapi gelombang kemarahan publik, sama seperti DPR.”
“Hentikan proyek duplikasi, perkuat IMSS, integrasikan KPLP, dan selamatkan APBN!”

 

“Rp 5,6 Triliun untuk Bakamla Hanya Pemborosan! NMSS Tumpang Tindih dengan KPLP, DPR Harus Tolak!”

“Rp 5,6 Triliun untuk Bakamla Hanya Pemborosan! NMSS Tumpang Tindih dengan KPLP, DPR Harus Tolak!”

Oleh: Laksda TNI Purn Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPARB
KABAIS TNI 2011-2013

1. Usulan Anggaran Bakamla Sangat Bermasalah

Badan Keamanan Laut (Bakamla) kembali membuat kejutan dengan mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,6 triliunpada APBN 2026 untuk pembangunan National Maritime Surveillance System (NMSS) di 35 titik perairan Indonesia.
Alasan Bakamla sederhana: untuk memantau pergerakan kapal, terutama di perbatasan.

Namun, sebagai ahli hukum maritim, saya menilai proyek ini bukan prioritas, melainkan pemborosan. Bukan hanya karena kondisi keuangan negara sedang ditekan, tapi juga karena secara hukum dan fungsi, Bakamla tidak tepatmelaksanakan proyek ini.

2. Bakamla Hanya Bisa Memantau, Bukan Menindak

Bakamla dibentuk melalui UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan tugasnya jelas: patroli keamanan dan keselamatan laut.
Namun, Bakamla tidak memiliki kewenangan penegakan hukum penuh. Jika ada pelanggaran, Bakamla tetap harus menyerahkannya kepada TNI AL, Polri, PSDKP, atau KPLP.

Artinya, meskipun NMSS dibangun secanggih apa pun, Bakamla hanya bisa melihat, tidak bisa bertindak. Menghabiskan Rp 5,6 triliun untuk sistem pemantauan yang tidak disertai kewenangan penindakan adalah pemborosan anggaran negara.

3. Fungsi Sudah Dimiliki KPLP: Ini Duplikasi Anggaran

Perlu diingat, pemantauan pergerakan kapal bukanlah wilayah kosong.
Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) sudah memiliki infrastruktur modern seperti Vessel Traffic Service (VTS) dan Automatic Identification System (AIS) untuk memantau kapal di seluruh perairan Indonesia.

Hal ini ditegaskan dalam:

  • Pasal 276 ayat (1) UU No. 66/2024 tentang Perubahan UU 17/2008 ttg Pelayaran

Jika Bakamla memaksakan NMSS, maka akan ada duplikasi sistem, duplikasi anggaran, dan duplikasi kewenangan.
Dalam kondisi fiskal yang ketat, ini jelas tidak bisa diterima.

4. APBN Sedang Krisis, DPR Harus Bersikap Tegas

Pemerintah saat ini sedang menjalankan kebijakan penghematan anggaran karena beban subsidi, pembiayaan IKN, dan proyek strategis nasional lainnya.
Menganggarkan Rp 5,6 triliun untuk sistem pemantauan kapal yang fungsinya sudah dimiliki Kemhub adalah bentuk pemborosan APBN.

DPR harus bersikap tegas dan menolak usulan ini. Dana sebesar itu lebih tepat digunakan untuk:

  • Meningkatkan fasilitas dan sistem KPLP yang sudah ada
  • Memperkuat patroli TNI AL dan PSDKP
  • Membenahi koordinasi antarinstansi agar tidak tumpang tindih

5. Rekomendasi: Integrasi, Bukan Duplikasi

Indonesia tidak butuh proyek mahal yang fungsinya tumpang tindih.
Solusinya adalah:

  1. Integrasikan NMSS ke KPLP di bawah Kementerian Perhubungan.
  2. Fokuskan Bakamla pada koordinasi lintas instansi, bukan membangun sistem sendiri.
  3. Optimalkan teknologi yang sudah ada seperti VTS dan AIS.
  4. Pastikan setiap rupiah anggaran digunakan efektif dan tepat sasaran.

Penutup

Keamanan laut memang vital, tetapi menghamburkan Rp 5,6 triliun untuk proyek yang tidak sesuai kewenangan dan tumpang tindih fungsi jelas tidak dapat dibenarkan.
Bakamla seharusnya fokus pada patroli dan koordinasi, bukan membangun infrastruktur mewah tanpa kejelasan manfaat.

DPR RI harus menolak proyek NMSS Bakamla. Indonesia butuh integrasi, bukan duplikasi.