Tantangan Stabilitas Politik dan Pertahanan Pasca Kekalahan Prabowo-Hatta

Oleh Laksda TNI AL (Purn) Soleman B.Ponto ST, MH 

                                                              Kabais TNI 2011-2013

JAKARTA, 19 Agustus 2014. Salah satu isu yang sering diangkat salah satu pasangan capres/cawapres dalam masa kampanye Pilpres ialah lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan di masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri. Dengan mengangkat isu ini, dimunculkan kekhawatiran ancaman keutuhan wilayah NKRI di masa mendatang.

Saat ini, dari sudut keutuhan wilayah, ada dua wilayah yang bila tidak diurus dengan baik dapat mengikuti jejak Sipadan dan Ligitan. Kedua wilayah itu adalah Aceh dan Papua. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam masalah Aceh, komitmen pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Aceh tetap dalam bingkai NKRI telah dituangkan dalam MoU Helsinki. Hanya sayangnya, sampai saat ini, sudah sembilan tahun sejak MoU Helsinki ditandatangani, masih ada beberapa janji Pemerintah Indonesia yang belum dilaksanakan, misalnya, Pembentukan Pengadilan HAM di Aceh.

Menurut pendapat saya, tidak ada alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk tidak memenuhi isi MoU Helsinki, karena hal itu sudah disepakati bersama. Selanjutnya dalam masalah Papua, konflik Pemerintah Indonesia dengan kelompok pengacau keamanan yang ingin melepaskan diri dari NKRI yang tidak jarang mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak,  juga masih akan terus terjadi.

Selama ini, pasukan TNI didatangkan ke Papua agar dapat membantu POLRI untuk mengatasi para pengacau keamanan. Tidak disadari bahwa hal itu justru sangat rentan terhadap terjadinya kasus pelanggaran HAM yang dapat dijadikan alasan dunia internasional untuk bersimpati kepada kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Untuk itulah maka penggunaan TNI dalam meredam situasi di Papua sangat perlu memperhatikan hukum-hukum yang berlaku, baik itu hukum nasional maupun hukum internasional.

Sementara itu dalam politik dalam negeri, ada kemungkinan stabilitas politik akan sangat dinamis mengingat oposisi yang dimotori kandidat yang kalah dalam Pilpres akan berusaha memperlihatkan kelemahan dan inkompetensi Jokowi-JK. Sampai dimana hal ini berdampak pada keamanan dan pertahanan?

Setidaknya dalam dua tahun ke depan, situasi politik dalam negeri akan sangat dipengaruhi oleh kesiapan mental Prabowo-Hatta beserta simpatisannya dalam menerima kenyataan hasil pilpres. Sebagai seorang petempur yang pernah ditempa  di AMN Lembah Tidar, semangat pantang menyerah seorang Prabowo Subianto sudah mendarah daging. Segala macam upaya akan dilakukan untuk memenangkan suatu pertempuran atau untuk merebut suatu kemenangan yang hilang.

Tidak itu saja, purnawirawan TNI yang terkenal solid pun terbelah. Terbelahnya para purnawirawan ini sedikit banyak mempengaruhi anggota TNI yang masih berdinas aktif. Itulah sebabnya apabila Prabowo Subianto dan para simpatisannya belum dapat menerima kenyataan hasil pilpres, maka sangat mungkin ia akan memainkan segala akses yang dimilikinya termasuk anggota TNI aktif yang bersimpati kepadanya untuk menciptakan suasana yang dapat melemahkan pemerintahan Jokowi-JK. Terlihat jelas, lembaga riset abal-abal digunakan untuk mempengaruhi opini masyarakat terhadap hasil pilpres. Ujung-ujungnya, para simpatisan itu dapat saja membuat kerusuhan-kerusuhan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada Jokowi – JK, yang pada akhirnya memaksa DPR untuk melaksanakan impeachment seperti yang pernah terjadi saat presiden Gus Dur.

Untuk melakukan impeachment ini bukanlah pekerjaan yang sulit, karena jumlah anggota DPR koalisi Prabowo-Hatta melebihi jumlah anggota koalisi JKW-JK. Untuk itulah bagi kedua pasang capres, bagi pemenang pertama hendaknya tetap rendah hati, sedangkan bagi pemenang kedua, anggaplah ini  sukses yang tertunda, segera persiapkan diri lagi untuk menghadapi pertandingan lanjutan pada lima tahun mendatang (*).