Tol Laut yang Membingungkan dan Negara Maritim yang Diidamkan

Tol Laut, Negara Maritim, tiba-tiba menjadi populer karena diucapkan dalam janji kampanye pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Yusuf Kalla. Negara Maritim dapat ditemui dalam Misi ke-3, mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan Misi ke-6, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Sedangkan Tol Laut diketahui pada Liputan6.com, Surabaya –“Calon presiden (Capres) Joko Widodo mengaku akan membangun tol laut untuk memperlancar lalu lintas kapal-kapal pengangkut barang dan penumpang jika nantinya terpilih menjadi Presiden Indonesia periode 2014-2019.”

Negara Maritim

Menurut KBBI, Kata maritim /ma·ri·tim/a berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut; jadi, secara umum kata Maritim mengindikasikan tentang penggunaan dari laut itu sendiri untuk menghasilkan uang. Artinya penggunaan laut untuk kepentingan ekonomi. Contoh elemen dari kata Maritim yang sangat berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut dapat dilihat pada Yurisdiksi Hukum Maritim.

Hukum Maritim (Maritime Law) menurut kamus hukum Black’s Law Dictionary, bahwa maritime law itu adalah the body of law governing marine commerce and navigation, the transportation of persons and property and marine affairs in general; the rules governing contract, tort and workers’ compensation claims arising out of commerce on or over water. Also termed admiralty law ( Black’s Law Dictionary, Seventh Edtion / Bryan A. Garner, Editor In Chief halaman 982). Bahwa dalam pengertian ini tidak termasuk hukum laut dalam arti the Law of the Sea. 

Jadi, Hukum maritim adalah hukum yang mengatur pelayaran dalam arti pengangkutan barang dan orang melalui laut, kegiatan kenavigasian, dan perkapalan sebagai sarana / moda transportasi laut termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata / dagang maupun yang diatur dalam hukum publik . 

Yang bersangkut paut dalam lingkungan hukum kemaritiman itu antara lain dapat dibedakan menjadi 2 batasan antara lain :

a. Subyek Hukum Maritim

contoh  I : manusia ( Natuurlijke persoon)

1. Nakhoda kapal (Ship’s Master)

2. Awak kapal (Crew’s)

3. Pengusaha kapal (Ship’s operator)

4. Pemilik kapal (Ship’s owner)

5. Pemilik muatan (Cargo owner)

6. Pengirim muatan (Cargo shipper)

7. Penumpang kapal (Ship’s passangers)

Contoh II : Badan hukum (Recht persoon)

8. Perusahaan Pelayaran (Shipping company)

9. Ekspedisi Muatan Kapal Laut ( EMKL )

10. International Maritime Organization (IMO)

11. Ditjen Peruhubungan Laut

12. Administrator Pelabuhan

13. Kesyahbandaran

14. Biro Klasifikasi

b. Obyek Hukum Maritim

Contoh I : benda berwujud

1. Kapal (dalam arti luas)

2. Perlengkapan kapal

3. Muatan kapal

4. Tumpahan minyak dilaut

5. Sampah dilaut

Contoh II : benda tak berwujud

6. Perjanjian-perjanjian

7. Kesepakatan-kesepakatan

8. Surat Kuasa

9. Perintah lisan

Contoh III : benda bergerak

10. Perlengkapan kapal

11. Muatan kapal

12. Tumpahan minyak dilaut

13. Galangan kapal

Dengan demikian penggunaan kata Maritim adalah hal-hal yang menyangkut dengan transportasi laut atau pengangkutan laut untuk meningkatkan perekonomian nasional. Jadi, Negara Maritim yang dimaksud oleh Joko Widodo dan Yusuf Kalla bahwa  Negara Maritim adalah negara yang menggunakan transportasi laut atau angkutan sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Selama ini memang Indonesia hanyalah merupakan Negara Laut karena memiliki banyak wilayah laut. Laut belum dimanfaatkan sebagai penggerak utama ekonomi nasional. Sangat disayangkan, Indonesia yang memiliki wilayah laut yang terluas didunia gagal menjadi negara maritim. Belanda, Inggris yang wilayah lautnya sangat sedikit, tapi mereka tampil sebagai negara maritim yang tangguh didunia, karena mereka dapat memanfaatkan laut untuk meningkatkan perekonomian nesionalnya. Kehadiran kapal niaga berbendera Belanda dan Inggris dapat terlihat hampir diseluruh pelabuhan laut yang ada diseluruh dunia.

Untuk menjadi Negara Maritim maka obyek yang akan dibangun mau tidak mau adalah hal-hal yang termasuk dalam yurisdiksi hukum maritim, misalnya pembangunan kapal dan perlengkapannya, perusahaan pelayaran dll. Misalnya, apabila kita akan membangun rumah, maka kita akan membuat jendela, dan pintu. Tapi bila kita akan membangun sebuah mobil, maka yang akan dibuat roda dan setir. Oleh karena itu, jangan sampai maksud hati membangun rumah, tapi kenyataannya yang dibuat adalah roda dan setir. Demikian pula dalam membangun Negara Maritim, Jangan sampai maksud hati membangun Negara Maritim namun yang dibangun adalah Angkatan Laut. Kalau ini yang terjadi maka cita cita membangun negara Maritim tidak akan tercapai. Untuk menjadi Negara Maritim yang tangguh, maka yang harus dibangun adalah Angkutan laut yang tangguh, bukan Angkatan Laut yang tangguh.

Tol Laut

Masih banyak yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan Tol Laut. Hal ini sangat berbahaya, karena bila dibiarkan, maka pembangunan seperti yang dikehendaki oleh Jokowi-JK akan salah arah. Ketidak mengertian ini dapat dilihat dari keterangan antara lain Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bobby Mamahid. Dia mengaku istilah tol laut yang digunakan Jokowi kurang tepat.

"Sekarang ibaratnya begini, gelas ini fungsinya untuk minum, kalau mau jadi tempat pensil juga bisa, tapi kan tidak lucu. Istilah yang tepat saja, setahu saya di istilah maritim itu tidak ada istilah tol," katanya di Hotel Novotel, Surabaya, Senin (23/6/2014).

Demikian pula proyek tol laut yang digagas capres nomor dua Jokowi-JK belum dimengerti sepenuhnya oleh Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Indonesia (Indonesian National Shipowners Association/INSA), Carmelita Hartoto.

"Tol laut masih belum jelas, kami belum bisa melihat keseluruhan dari yang dimaksud Pak Jokowi," tutur dia saat Konferensi Pers Dialog Kadin dengan Capres dan Cawapres di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Harus dipahami bahwa kata Tol Laut itu diucapkan pada saat kampanye calon presiden. Artinya itu merupakan jargon politik. Sebagai jargon politik mereka bebas untuk mengatakan apa saja. Tapi dalam pelaksanaannya nanti, maka yang hanya akan bisa dilakukan adalah hal-hal yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kata tol selama ini hanya dikenal sebagai jalan tol yang berada di daratan. Memang belum ada jalan tol laut. Tapi yang jelas, siapapun pasti tahu bahwa jalan tol itu dibangun untuk memperlancar angkutan barang dan orang. Jadi tol laut adalah bangunan dilaut yang akan memperlancar angkutan barang dan orang. Satu-satunya bangunan di laut yang dapat memperlancar angkutan barang dan orang adalah kapal. Jadi, membangun tol laut dalah membangun kapal dengan segala macam sarana pendukungnya, dimana secara keseluruhan dikenal dengan Angkutan Laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membangun tol laut adalan membangun Angkutan Laut.Disini sangat terlihat sinerginya, bila pembangunan tol laut  berhasil, maka secara otomatis Negara Maritimpun akan terwujud.

Intelijen Maritim

Di dunia ini Indonesia tidak sendirian. Ada negara lain yang juga ingin berhasil menjadi Negara Maritim. Kebangkitan Indonesia menjadi Negara Maritim tentunya merupakan ancaman baru bagi mereka. Dengan demikian pembangunan tol laut untuk menuju Negara Maritim tidak akan pernah lepas dari ancaman. Oleh karena itu, untuk keberadaan Intelijen Maritim menjadi suatu keharusan. Tanpa Intelijen Martim yang dapat mendeteksi dan mencegah dini ancaman terhadap angkutan laut, atau tol laut, maka keberhasilan Indonesia untuk menjadi Negara Maritim  jauh panggang dari api.

Laut

Menurut KBBI, kata laut berarti kumpulan air asin (dalam jumlah yg banyak dan luas) yg menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Salah satu ciri khas dari laut adalah  tidak bisa dibatasi. Ikan yang berada di dalam laut bebas berenang kemana dia suka. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya pertikaian dalam penggunaan laut ini, maka dibuatlah kesepakatan antar negara-negara didunia tentang wilayah laut masing-masing negara penggunaan laut. Kesepakatan itu diatur dalam Hukum Laut atau Law of the Sea.

Hukum Laut  adalah hukum yang mengatur laut sebagai obyek yang diatur dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan seluruh negara termasuk negara yang tidak berbatasan dengan laut secara fisik (Landlock Countries) guna pemanfaatan laut dengan seluruh potensi yang terkandung didalamnya bagi umat manusia sebagaimana yang tercantum dalam UNCLOS 1982, beserta konvensi-konvensi Internatioanal yang terkait langsung dengan nya.

Hukum Laut dalam arti the Law of the Sea sebagaimana tercantum dalam The United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982 , bahwa laut beserta potensi yang terkandung didalamnya sebagai milik bersama umat manusia (common heritage of mankind) dimana laut sebagai obyek yang diatur oleh negara-nagara termasuk negara tidak berpantai (landlock countries). Disini terlihat bahwa, bila berbicara laut, maka akan menyangkut negara.

Dalam Unclos 82 antara lain diatur cara-cara pembagian wilayah laut sebuah negara, serta petugas yang akan mengawasi pelanggaran wilayah laut dll. Dengan demikian apabila membangun laut, artinya membagi peruntukan wilayah laut. Misalnya membagi wilayah laut penangkapan ikan, wilayah laut pengeboran laut, wilayah laut konservasi ikan dll termasuk menyiapkan para petugas yang akan menjamin keamanan pengguna wilayah laut itu. Salah satu petugas yang akan mengawasi pelanggaran yang terjadi diwilayah laut adalah Angkatan Laut. Oleh karena itu kegiatan Angkutan Laut akan bisa terlaksana tanpa gangguan akan sangat tergantung kepada Angkatan Laut yang akan mengamankan wilayah laut yang dilewati oleh Angkutan Laut. Oleh karenanya, Pembangunan Angkutan Laut, harus seimbang dengan pembangunan TNI Angkatan Laut.

Kementerian Maritim

Dari informasi yang masuk, ada rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk membentuk Kementerian Maritim. Apa saja yang akan menjadi ruang lingkup pekerjaan Kementerian ini ? Kalau kementerian ini dibentuk untuk mewujudkan pembangunan Tol Laut agar terbentuk Negara Maritim, maka ruang lingkup pekerjaannya harus konsisten dengan elemen yurisdiksi Hukum Maritim. Kalau ruang lingkup pekerjaannya masih tercampur aduk dengan hal-hal diluar unsur Maritim, maka tidak ada bedanya dengan situasi saat ini. Maksud hati membangun Negara Maritim, apadaya yang terwujud Negara Laut. Beberapa contoh kebingungan yang dialami pemerintahan yang lalu, dapat dilihat dari fakta sebagai berikut :

1. Pada tahun 1960, Presiden Sukarno membentuk Dewan Maritim melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1960 Tanggal 30 Agustus 1960

2. Pada tahun 1996 Presiden Suharto membentuk Dewan Kelautan Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1996Tentang : Dewan Kelautan Nasional

3. Pada tahun 1999, membentuk Dewan Maritim Indonesia melalui  Presiden Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 1999Tentang Dewan  Maritim Indonesia

4. Pada tahun 2007, membentuk Dewan Kelautan Indonesia melalui  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007Tentang Dewan Kelautan Indonesia

Sangat terlihat betapa bingungnya pemerintah Indonesia untuk menentukan penggunaan kata yang tepat, apakah Laut, atau Maritim. Sudah dapat dipastikan tidak tepatnya penggunaan kata itu berakibat pada tidak tepatnya pembangunan yang dilakukan.

Semoga tulisan ini dapat menghilangkan kebingungan yang telah terjadi selama ini, sehingga anugerah Tuhan, yaitu wilayah laut yang sedemikian luasnya dapat dimanfaatkan utuk kesejahteraan bangsa Indonesia yang tercinta ini.

Jakarta 27 Agustus 2014

 Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH

Kabais TNI 2011-2013