24 September 2025

Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 45

Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 45

Jakarta 24 September 2025

Oleh :Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPARB

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu alat negara yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945. Kedudukan ini menempatkan Polri sejajar dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Namun, dalam praktik kelembagaan dan hukum, masih terdapat kelemahan yang dapat mengganggu profesionalitas dan loyalitas Polri terhadap rakyat.

Kelemahan itu tampak pada tiga aspek utama:

  1. Anggaran Polri tidak diatur secara tegas bersumber dari APBN, sehingga terbuka kemungkinan adanya pembiayaan dari pihak non-negara.
  2. Alih status anggota Polri ketika ditempatkan di luar struktur kepolisian masih memiliki celah hukum.
  3. Diskresi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, belum memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang ketat dan menempatkan kode etik sejajar dengan undang-undang.

Oleh karena itu, reformasi Polri diperlukan untuk memastikan Polri sepenuhnya menjadi alat negara yang berada di bawah kebijakan umum Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan, serta bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

B. Landasan Konstitusional (UUD 1945)

  1. Pasal 30 ayat (2):
    "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung."

            Norma ini menegaskan bahwa Polri, bersama TNI, adalah kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Perbedaannya hanya pada sifat ancaman       yang dihadapi: TNI menghadapi ancaman militer, sedangkan Polri menghadapi     ancaman non-militer.

  1. Pasal 30 ayat (4):
    "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."

            Norma ini mengaskan bahwa konstitusi memberikan mandat jelas bahwa Polri bukan      hanya aparat penegak hukum, tetapi juga komponen utama dalam sistem          pertahanan keamanan nasional, khususnya    untuk menjaga keamanan dan          ketertiban masyarakat (kamtibmas).

C. Landasan Hukum (UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)

  1. Pasal 4:
    "Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman."

            Norma ini mengatur bahwa Pertahanan negara dibentuk untuk mengatasi segala    macam ancaman, baik itu ancaman militer maupun             ancaman non-militer.

  1. Pasal 7 ayat (2):
    "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung."

            Norma ini mengatur bahwa TNI adalah kekuatan utama dalam menghadapi ancaman        militer.

  1. Pasal 7 ayat (3):
    "Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non-militer menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman, didukung unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa."

            Norma ini mengatur bahwa Untuk menghadapi ancaman non-militer, Polri adalah             unsur utama.

  1. Pasal 13 ayat (1):
    "Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan negara."

Norma ini mengatur bahwa Presiden yang berwenangn dan bertanggung jawad atas Sistim Pertanan Negara.

  1. Pasal 13 ayat (2):
    "Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara."

            Norma ini mengatur bahwa Presiden memegang otoritas penuh atas kebijakan umum        pertahanan negara, termasuk kebijakan umum kamtibmas dan penegakan hukum oleh         Polri.

  1. Pasal 16 ayat (2):
    "Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara."

            Norma ini mengatur bahwa Menteri Pertahanan berfungsi membantu Presiden dalam        perumusan teknis.

  1. Pasal 16 ayat (6):
    "Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya."

            Norma ini mengatur bahwa anggaran Polri juga harus selaras dengan kebijakan     Menhan, karena Polri merupakan komponen pertahanan non-militer. Artinya anggran Polri harus berasal dari Menhan

  1. Pasal 25 ayat (1):
    "Pertahanan negara dibiayai dari APBN."

    Norma ini mengatur bahwa semua kebutuhan untuk pertahan negara baik itu untuk menghadapi ancaman militer maupun ancaman non militer semuanya berasal dari APBN

  2. Pasal 25 ayat (2):
    "Pembiayaan pertahanan negara ditujukan untuk membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan TNI serta komponen pertahanan lainnya."

            Norma ini mengatur bahwa Polri sebagai komponen pertahanan menghadapi ancaman      non-militer, seharusnya dibiayai hanya dari APBN. Tidak bolah ada biaya dari luar  APBN, misalnya tidak boleh ada hibah tanah dari swasta untuk membangun asrama. 

D. Landasan Hukum (UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri)

            1. Kedudukan Polri di Bawah Presiden

            Pasal 8 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002:
            "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden."

  Norma ini menegaskan bahwa secara kelembagaan, Polri tidak tunduk kepada    menteri, tetapi langsung kepada Presiden sebagai kepala negara dan kepala  pemerintahan.

            2. Kebijakan Umum Presiden dalam Pertahanan Negara

            Pasal 13 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002:
            "Presiden berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem pertahanan        negara."

            Pasal 13 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002:
            "Dalam pengelolaan sistem pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),      Presiden             menetapkan kebijakan umum pertahanan negara yang menjadi acuan bagi perencanaan,                             penyelenggaraan, dan pengawasan sistem pertahanan negara."

   Norma ini menjadikan Presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam            menetapkan kebijakan umum pertahanan negara termasuk kebijakan umum dalam       keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum

            3. Keterkaitan Logis

·      Karena Polri berada di bawah Presiden (UU Polri), maka segala arah kebijakan Polri tidak boleh dilepaskan dari kebijakan umum Presiden.

·      Karena Presiden menetapkan kebijakan umum pertahanan negara (UU Pertahanan), maka kebijakan umum Polri di bidang kamtibmas dan gakkum otomatis menjadi bagian dari kebijakan umum pertahanan negara.

·      Dengan demikian, Polri tidak boleh membuat kebijakan umum sendiri, melainkan tunduk pada kerangka kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden.

            4. Implikasi Normatif

          Kebijakan Umum Kamtibmas = Kebijakan Umum Pertahanan Negara
          Polri menghadapi ancaman non-militer → termasuk dalam pertahanan negara. Jadi, kebijakan                umum kamtibmas dan gakkum yang dilaksanakan Polri adalah bagian dari kebijakan umum                    Pertahanan Negara.

         Koordinasi oleh Menhan
          Karena Menhan membantu Presiden merumuskan kebijakan umum pertahanan negara                           (Pasal 16 ayat (2) UU 3/2002), maka otomatis arah kebijakan Polri juga harus                                     dikoordinasikan oleh Menhan.

   Anggaran Polri
   Karena Menhan menetapkan kebijakan penganggaran (Pasal 16 ayat (6) UU 3/2002), maka      anggaran Polri seharusnya masuk dalam mekanisme Kementerian Pertahanan.

            Dengan begitu, jelas sekali jalur hukumnya:

            a. UU Polri: Polri di bawah Presiden.

            b. UU Pertahanan: Presiden tetapkan kebijakan umum pertahanan negara.

            c. Implikasi: Kebijakan umum Polri adalah bagian dari kebijakan umum                                   pertahanan negara Presiden.

E. Usulan Reformasi

1. Reformasi Anggaran

            Tidak ada pasal tentang anggaran Polri:
            Berpotensi menyebabkan ketergantungan pada sumber non-negara. Polri harus tunduk      pada mekanisme APBN melalui Menhan (Pasal 16 ayat (6) & Pasal 25 UU     3/2002).

Usulan Pasal Baru:
Pasal….

     (1) Polri dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari        Anggaran    Pendapatan dan Belanja Negara. sesuai kebijakan umum             pertahanan negara yang        ditetapkan Presiden."

   (2) Keperluan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan      oleh   Kementrian Pertahanan.

2. Reformasi Alih Status.

Pasal 28 ayat (3):
Mengatur alih status, tetapi penjelasan memberi celah penempatan Polri aktif di lembaga lain.

Usulan Revisi:
"Anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar Polri setelah mengundurkan diri atau pensiun. Penugasan sementara hanya dimungkinkan untuk kepentingan negara yang bersifat teknis, terbatas, tidak menduduki jabatan struktural, dan tidak boleh bertentangan dengan tugas utama Polri."

3. Reformasi Diskresi.

Pasal 18:
Mengatur diskresi, tetapi memberi kewenangan luas tanpa batas definisi pejabat, tanpa mekanisme pelaporan, dan menempatkan kode etik sejajar dengan UU.

Usulan Revisi:

  1. “Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat Polri dalam keadaan yang sangat perlu, dengan dasar UU, dan dalam kerangka kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan Presiden.”
  2. “Kode Etik Profesi Kepolisian berfungsi sebagai pedoman perilaku tambahan, tidak dapat menggantikan UU.”
  3. “Setiap penggunaan diskresi wajib dilaporkan segera kepada atasan langsung baik secara lisan maupun tertulis.”
  4. “Atasan langsung wajib mengevaluasi penggunaan diskresi dan dapat memberikan sanksi jika ditemukan penyimpangan.”

 

5. Reformasi Kebijakan

    Usulan Rumusan Baru dalam UU Polri

Pasal Baru:

     "Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri tunduk pada kebijakan umum           pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden. Kebijakan umum Polri di bidang            kamtibmas dan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan umum pertahanan negara. Perumusan dan penganggarannya dilakukan        melalui mekanisme Kementerian Pertahanan sesuai peraturan perundang-          undangan."

F. Penutup

Reformasi Polri harus dimulai dari UUD 1945 yang menegaskan Polri sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan keamanan negara, diturunkan ke dalam UU No. 3 Tahun 2002 yang menempatkan Presiden sebagai penentu kebijakan umum pertahanan, lalu dipertegas dalam UU No. 2 Tahun 2002 dengan mengatur ulang tiga aspek penting: anggaran, alih status, dan diskresi.

Dengan reformasi ini:

  1. Anggaran Polri sepenuhnya berasal dari APBN melalui Menhan.
  2. Anggota Polri tidak bisa otomatis menduduki jabatan di luar Polri tanpa alih status.
  3. Diskresi Polri menjadi akuntabel dan selalu berada dalam bingkai hukum serta kebijakan umum Presiden.

 

17 September 2025

Mengapa Anggaran Polri Harus Melalui Kementerian Pertahanan

Mengapa Anggaran Polri Harus Melalui Kementerian Pertahanan

Jakarta 17 Septembar 2025

Oleh: Laksda TNI Purn Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPARB


Integrasi Pertahanan dan Keamanan dalam UUD 1945.

Konstitusi kita, UUD 1945, dengan tegas menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945:

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Dengan demikian, TNI dan Polri bukan dua entitas yang terpisah, melainkan bagian integral dari satu sistem yang utuh: Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

Fungsi Pertahanan Negara: Menghadapi Segala Ancaman

Menurut Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, fungsi pertahanan negara adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman.

  • Pasal 7 ayat (2): Dalam menghadapi ancaman militer, TNI menjadi komponen utama.
  • Pasal 7 ayat (3): Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan menjadi unsur utama — di sini Polri adalah garda terdepan untuk menghadapi ancaman kamtibmas.

Dengan kerangka ini, jelas bahwa Polri adalah bagian dari sistem pertahanan negara, hanya saja perannya difokuskan pada ancaman nonmiliter.

Peran Menteri Pertahanan: Menyatukan Militer dan Nonmiliter

Selanjutnya, Pasal 16 ayat (6) UU Pertahanan Negara menegaskan:

“Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen pertahanan lainnya.”

Frasa komponen pertahanan lainnya secara logis mencakup Polri, karena Polri ditetapkan oleh Pasal 7 sebagai unsur utama menghadapi ancaman nonmiliter. Artinya, Menteri Pertahanan berwenang menetapkan kebijakan penganggaran untuk Polri sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

Masalah Fragmentasi Anggaran

Dalam praktiknya, saat ini terdapat perbedaan jalur anggaran:

  • TNI: Anggaran melalui Kementerian Pertahanan.
  • Polri: Anggaran langsung dari APBN, tidak melewati Kementerian Pertahanan. Dan hal yang menyedihkan Adalah pada UU 2/2002 tentang Polri tidak terdapat pasal yang mengatur bahwa Segala biaya penyelenggaraan tugas Polri dibebankan pada APBN. Akibatnya Polri dapat menerima sumbangan dari pihak manapun sehingga dikhawatirkan hal ini aka mempengaruhi nteralitas Polri. Contohnya pada tahun 2023 Pt Agung Sedayu menghibahkan tanah di PIK 2 kepada Polri seluas 4,8 hektare yang kemudian diatasnya dibagun markas Brimob. Pada Tempo edisi 6 Apri 2023 tertulis “Kapolri  Listyo Sigit menjelaskan bahwa  gedung Batalion A Pelopor Brimob ini dibangun di atas tanah seluas 4,8 hektare yang merupakan tanah hibah dari PT Agung Sedayu Group dengan kapasitas 250 personel”[1]. Hal ini tentu akan mempengaruhi sikap dari Polri terhadap Pt Agung Sedayu Grup. Hal semcam ini tidak boleh terjadi lagi dimasa yang akan datang. Bila ada pihak pihak yang ingin menyumbang, atau menghibahkan, maka sumbangan itu diserahkan dulu kepada negara dhi Menteri Keuangan, lalu disalurkan lagi lewat APBN. Sehingga pembiyaan Polri hanya berasal dari APBN saja. Hany ini cara untuk menjamin neteralitas dan profesionalisme Polri. 

Kondisi ini melahirkan fragmentasi pertahanan-keamanan yang bertentangan dengan amanat konstitusi. Akibatnya:

  1. Kebijakan pertahanan negara timpang — Menteri Pertahanan tidak memiliki kendali penuh atas ancaman nonmiliter.
  2. APBN tidak efisien — karena pengelolaan anggaran pertahanan dan keamanan berjalan sendiri-sendiri.
  3. Integrasi Sishankamrata terganggu — padahal UUD 1945 menuntut adanya sistem pertahanan dan keamanan yang terpadu.

Urgensi Reformasi Anggaran Polri.

Agar sistem pertahanan negara dapat berjalan sesuai UUD 1945 dan UU Pertahanan Negara, anggaran Polri harus dialirkan melalui Kementerian Pertahanan. Dengan demikian:

  • Menteri Pertahanan dapat menyusun kebijakan pertahanan negara yang komprehensif mencakup ancaman militer dan nonmiliter.
  • Presiden dapat menetapkan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) yang sesuai dengan konstitusi.
  • APBN dikelola lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai Pasal 23 UUD 1945.

Kesimpulan

Menempatkan anggaran Polri di luar Kementerian Pertahanan bukan hanya soal teknis birokrasi, tetapi juga soal kepatuhan konstitusional. UUD 1945 menuntut adanya integrasi antara TNI dan Polri dalam satu sistem pertahanan dan keamanan negara.

Karena itu, revisi UU Polri mendesak dilakukan, dengan memasukkan norma bahwa:

“Segala biaya penyelenggaraan tugas Polri dibebankan pada APBN melalui Kementerian Pertahanan.”

Hanya dengan cara inilah, Indonesia dapat memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang benar-benar utuh, efisien, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

 



[1] https://www.tempo.co/arsip/polri-bangun-gedung-brimob-polda-metro-di-pik-2-di-atas-tanah-hibah-agung-sedayu--200910



7 September 2025

Ferry Irwandi, Tan Malaka, dan Strategi Revolusi Digital

 Ferry Irwandi, Tan Malaka, dan Strategi Revolusi Digital

Jakarta 07 September 2025

Oleh: Laksda TNI Purn Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPARB
KABAIS TNI 2011-2025


Pendahuluan

Beberapa bulan terakhir, publik Indonesia diguncang oleh gelombang konten digital dari Ferry Irwandi yang viral di media sosial. Dalam orasi, podcast, dan videonya, ia menggaungkan istilah “pasukan revolusi”, memprovokasi publik dengan narasi “penjahatnya bukan kita, tapi mereka”, serta memunculkan ketidakpercayaan terhadap TNI dengan isu darurat militer.

Melalui Beasiswa Malaka dan glorifikasi sosok Tan Malaka, Ferry membangun strategi revolusi intelektual yang sistematis, menyasar mahasiswa dan generasi muda. Pola komunikasi ini menunjukkan indikasi mobilisasi publik melalui brainwashing digital dengan pendekatan edukasi, retorika, dan simbolisme.

1. Tan Malaka: Simbol Revolusi, Inspirasi Ferry

Ferry Irwandi sangat erat mengaitkan narasinya dengan Tan Malaka, tokoh revolusioner Indonesia:

  • Ferry mendirikan Malaka Project, dinamai untuk menghormati Tan Malaka sebagai simbol perjuangan intelektual dan perlawanan.
  • Dalam kontennya, Ferry menyebutkan bahwa sejarah Tan Malaka sengaja dihapus oleh negara, memposisikannya sebagai korban penindasan.
  • Ia mempopulerkan konsep “revolusi intelektual” ala Tan Malaka: perubahan pola pikir masyarakat sebagai fondasi revolusi sosial.
  • Dalam sebuah video, Ferry membahas pandangan Tan Malaka dengan judul “Tan Malaka, Revolusi, dan Sejarah yang Hilang”, menyandingkan pemikiran Tan dengan gagasannya sendiri.

Kesimpulan awal: Ferry menggunakan simbol Tan Malaka untuk membangun legitimasi revolusi berbasis pengetahuan, dengan pendekatan digital.

2. Beasiswa Malaka: Alat Brainwashing Generasi Muda

Pada 8 Agustus 2025, Ferry meluncurkan Beasiswa Revolusi Malaka dengan pendanaan lebih dari Rp420 juta yang terkumpul hanya dalam 24 jam dari penjualan kaos bertema revolusi.

Beasiswa ini menyasar mahasiswa kritis di seluruh Indonesia dengan syarat membuat esai dan video edukasi tentang kritik sosial dan politik.

Bahaya tersembunyi di sini:

  • Target utama: mahasiswa, aktivis, dan generasi digital-native.
  • Instrumen ideologisasi: mahasiswa diarahkan pada narasi tunggal tentang “kita vs mereka”.
  • Simbol “Malaka” menegaskan kedekatan agenda beasiswa dengan konsep revolusi Tan Malaka.
  • Brainwashing digital: melalui komunitas dan edukasi, mahasiswa dibentuk menjadi agen penyebar narasi revolusi di media sosial.

Dampaknya, opini publik dimobilisasi secara sistematis, tanpa publik sadar mereka sedang diarahkan.

3. Narasi “Darurat Militer” dan Strategi Melemahkan TNI

Ferry memanfaatkan narasi darurat militer untuk memengaruhi persepsi publik terhadap TNI:

  • Dalam beberapa video, ia meninggalkan kesan bahwa TNI adalah ancaman bagi kebebasan sipil.
  • Dalam tayangan televisi, Ferry menyoroti visual kerusuhan yang melibatkan TNI, namun mengabaikan video klarifikasi polisi yang menegaskan TNI bukan pelaku perusakan.
  • Strategi ini membangun ketidakpercayaan publik terhadap TNI dan memaksa militer “diam” dalam menghadapi potensi kerusuhan.

Tujuan tersembunyi: ketika militer dilemahkan oleh tekanan opini publik, ruang gerak massa revolusi menjadi bebas.

4. Pernyataan Ferry tentang Filsafat: Mengarahkan Publik pada Rasionalisme Radikal

Ferry juga pernah memicu kontroversi dengan pernyataannya:

“Jurusan filsafat dihapus saja!”

Banyak pihak menolak pernyataan ini, tetapi analisisnya menunjukkan pola retorika:

  • Ferry mengarahkan publik pada rasionalisme ekstrem ala Tan Malaka (Madilog).
  • Ia menolak pendekatan metafisika, mempromosikan logika materialistik sebagai basis perlawanan intelektual.
  • Dalam konteks “revolusi digital”, pernyataan ini menjadi alat provokasi publik agar memikirkan ulang struktur pendidikan dan otoritas negara.

Ini bukan sekadar debat akademis, tetapi bagian dari strategi ideologisasi untuk membentuk kesadaran kolektif.

5. Pola Revolusi Digital ala Ferry Irwandi

Jika ditarik garis besar, strategi revolusi Ferry Irwandi terlihat jelas:

Tahap

Strategi

Alat & Kanal

Dampak

1. Penyemaian Ide

Menggunakan simbol Tan Malaka sebagai ikon perjuangan

Malaka Project, konten edukasi

Membentuk legitimasi ideologis

2. Brainwashing

Beasiswa Malaka menarget mahasiswa kritis

Esai, video, komunitas beasiswa

Membentuk agen penyebar narasi

3. Provokasi Publik

Menggaungkan pasukan revolusi dan narasi kita vs mereka

Instagram, TikTok, YouTube

Polarisasi masyarakat

4. Melemahkan TNI

Mengangkat isu darurat militer dan framing TNI negatif

Orasi publik, televisi

Membuat militer ragu bertindak

5. Mobilisasi Massa

Memanfaatkan kerusuhan sosial untuk menciptakan momentum

Demo, media sosial

Membuka jalan revolusi inkonstitusional

 

6. Ancaman Nasional: Revolusi Digital yang Tak Disadari

Pola ini sangat mirip dengan colour revolutions di Ukraina, Georgia, dan Kyrgyzstan, di mana media digital dipakai untuk:

  • Menggerus legitimasi militer dan pemerintah.
  • Memprovokasi massa dengan isu ketidakadilan sosial.
  • Menciptakan chaos terkendali untuk membuka ruang perubahan rezim.

Indonesia berpotensi menjadi sasaran jika pola ini tidak diantisipasi secara strategis.

Penutup

Ferry Irwandi membangun strategi revolusi digital dengan cara halus dan sistematis.
Melalui simbol Tan Malaka, Beasiswa Malaka, dan narasi provokatif, ia menanamkan ide perlawanan ke dalam kesadaran generasi muda.

Bahaya utamanya adalah brainwashing terstruktur yang membuat publik merasa bagian dari “pasukan revolusi” tanpa menyadari mereka sedang diarahkan pada destabilisasi nasional.

Indonesia tidak butuh revolusi yang menghancurkan.
Indonesia butuh reformasi konstitusional, bukan chaos digital.

 

“Bahaya profokasi Ferry Irwandi tentang Darurat Militer : Tindakan Ini Bisa Memecah Persatuan Bangsa, mendiskreditkan TNI”

 “Bahaya profokasi Ferry Irwandi tentang Darurat Militer : Tindakan Ini Bisa Memecah Persatuan Bangsa, mendiskreditkan TNI”

Jakarta, 7 September 2025
Oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPABR

1. Pendahuluan.

Pernyataan Ferry Irwandi melalui media sosial dan penampilannya di iNews TV terkait isu darurat militer dan dugaan kudeta oleh TNI memicu polemik tajam di tengah masyarakat.
Unggahannya dinilai menyesatkan, provokatif, dan mencederai kehormatan Tentara Nasional Indonesia (TNI)sebagai institusi pertahanan negara.

Apa yang dilakukan Ferry bukan sekadar penyampaian opini, tetapi upaya menggiring persepsi publik yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan mengganggu stabilitas nasional.

2. Kronologi Aktivitas Ferry Irwandi

a. Unggahan di Media Sosial

Sejak 28 Agustus 2025, Ferry Irwandi secara aktif menyebarkan narasi sensitif melalui akun Instagram dan Threads. Beberapa pernyataannya di antaranya:

  • 28 Agustus 2025 (Instagram):

“Sepanjang sejarah, darurat militer selalu hadir dengan janji menstabilkan keadaan. Tapi faktanya, kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor…”

  • 29 Agustus 2025 (Video Instagram):

“Jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer. Kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata.”

  • 31 Agustus 2025 (Threads):

“Update terkini. Darurat militer hari ini bisa kita cegah, terima kasih kerja keras dan kerjasamanya…”

  • 5 September 2025 (Instagram Reels):

“Darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih kerja keras dan dukungan teman-teman.”

b. Penampilan di iNews TV

Pada awal September 2025, Ferry Irwandi tampil dalam salah satu program berita di iNews TV.
Dalam kesempatan itu, ia menayangkan sebuah potongan video kerusuhan yang menggiring opini publik seolah-olah oknum TNI menjadi pelaku perusakan fasilitas umum, yang disebut sebagai perusuh.

Namun, Ferry tidak menanggapi video tandingan yang dikeluarkan oleh Kepolisian, yang jelas menyatakan bahwa orang yang ditangkap itu TNI yang bukan perusuh.

Alih-alih mengklarifikasi fakta tersebut, Ferry justru mengalihkan pembahasan ke isu lain.
Akibatnya, tayangan tersebut meninggalkan kesan sepihak dan menciptakan persepsi publik seolah TNI adalah perusuh.

3. Bahaya Narasi Ferry Irwandi

a. Manipulasi Fakta dan Penggiringan Opini

Ferry menayangkan video sepihak tanpa memberikan informasi lengkap.
Dengan mengabaikan bukti dari polisi, Ferry secara sengaja membentuk persepsi publik yang salah.

b. Menimbulkan Stigma Negatif Terhadap TNI

Sikap ini berpotensi menurunkan citra dan kehormatan TNI, karena publik disuguhi informasi yang tidak berimbang.

c. Memecah Persatuan Bangsa

Narasi yang tidak diverifikasi dapat memicu ketegangan sosial, konflik horizontal, dan perpecahan di tengah masyarakat.

d. Mengganggu Stabilitas Nasional

Konten sepihak seperti ini dapat dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan nasional.

4. Analisis Hukum Lengkap

Berdasarkan aktivitas dan pernyataannya, Ferry Irwandi diduga melanggar sejumlah ketentuan pidana berikut:

Pasal

Peraturan

Ancaman Hukuman

Relevansi

Pasal 207 KUHP

Penghinaan terhadap lembaga negara

1 tahun 6 bulan

Menyerang kehormatan TNI

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE

Pencemaran nama baik melalui media elektronik

4 tahun + Rp750 juta

Menayangkan video sepihak yang merugikan citra TNI

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE

Menyebarkan informasi memicu kebencian

6 tahun + Rp1 miliar

Menggiring opini publik negatif terhadap TNI

Pasal 14 UU No. 1/1946

Menyiarkan berita bohong menimbulkan keonaran

10 tahun

Menyebarkan informasi yang belum diverifikasi

Pasal 15 UU No. 1/1946

Menyiarkan kabar tidak pasti

2 tahun

Mengabaikan fakta video tandingan polisi

Pasal 310 KUHP

Pencemaran nama baik

9 bulan

Jika diarahkan pada pejabat TNI tertentu

 

5. Pandangan Pakar Keamanan Nasional

Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, pakar keamanan nasional, menyatakan:

“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Menayangkan video sepihak dan mengabaikan bukti tandingan adalah tindakan provokatif yang dapat merusak kepercayaan publik, mencoreng nama baik TNI, dan mengancam stabilitas keamanan nasional.”

6. Seruan untuk Aparat Penegak Hukum

Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera:

  • Memeriksa seluruh unggahan Ferry Irwandi dan penampilannya di iNews TV,
  • Mengumpulkan bukti digital berupa video, postingan, dan rekaman siaran,
  • Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran UU ITE dan KUHP,
  • Menindak tegas tindakan yang mencemarkan nama baik institusi negara.

7. Seruan kepada Publik

Masyarakat diminta untuk:

  • Tidak mudah percaya pada informasi sepihak yang belum diverifikasi,
  • Menyaring konten sebelum membagikannya,
  • Menjaga persatuan bangsa dan mengutamakan stabilitas nasional.

8. Penutup

Unggahan Ferry Irwandi dan penampilannya di iNews TV yang menampilkan video sepihak tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi menyesatkan publik.
Aparat penegak hukum diminta untuk bertindak cepat dan tegas demi menjaga wibawa TNI, keamanan nasional, dan persatuan bangsa.