ANCAMAN BAHAYA DIBALIK STARLINK
Jakarta 23 Mei 2024
Oleh :
Laksda TNI (Purn) Adv Soleman B. Ponto, ST, SH, MH, CPM, CParb
Pemerintah Indonesia baru saja menanda tangani kerja sama dengan dengan Starlink dalam menyediakan layanan internet di Indonesia. Kerjasama yang terkesan tergesa-gesa ini sejatinya dapat membawa berbagai dampak yang perlu diperhatikan dari perspektif keamanan negara. Starlink, yang merupakan proyek dari SpaceX, menyediakan akses internet berbasis satelit yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani.
Keuntungan dari Kerjasama dengan Starlink
- Peningkatan Aksesibilitas: Starlink dapat menyediakan internet di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh infrastruktur internet konvensional.
- Kecepatan dan Kualitas: Teknologi satelit dari Starlink menawarkan kecepatan internet yang tinggi dan kualitas koneksi yang stabil.
- Cadangan Infrastruktur: Dalam situasi darurat di mana infrastruktur komunikasi konvensional rusak, Starlink bisa menjadi alternatif untuk memastikan komunikasi tetap berjalan.
Risiko dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia
- Ketergantungan pada Entitas Asing
- Kekuasaan Asing: Ketergantungan pada Starlink berarti Indonesia memberikan sebagian kontrol atas infrastrukturnya kepada entitas asing. Ini dapat menimbulkan risiko geopolitik jika hubungan dengan negara asal perusahaan tersebut memburuk.
- Gangguan Layanan: Dalam situasi konflik atau ketegangan internasional, layanan dapat terganggu oleh keputusan pihak asing, mengakibatkan gangguan komunikasi yang signifikan.
- Keamanan Data
- Penyadapan dan Pengawasan: Data yang dikirim melalui satelit dapat disadap oleh pihak ketiga. Meskipun enkripsi digunakan, tetap ada risiko keamanan siber, termasuk peretasan dan pengawasan oleh negara lain atau aktor non-negara.
- Kerentanan Teknologi: Teknologi satelit rentan terhadap serangan siber. Peretasan terhadap satelit atau stasiun bumi yang mengelola layanan dapat mengakibatkan gangguan luas dan eksfiltrasi data sensitif.
- Kendali atas Kedaulatan
- Regulasi dan Pengawasan: Infrastruktur asing bisa berada di luar jangkauan pengawasan penuh pemerintah Indonesia, mengurangi kemampuan negara untuk memastikan bahwa data dan komunikasi nasional aman dan tidak disalahgunakan.
- Dominasi Pasar: Ketergantungan pada satu penyedia layanan asing dapat mengurangi kompetisi dan inovasi lokal, serta membuat Indonesia rentan terhadap kebijakan dan harga yang ditentukan oleh pihak asing.
- Akibat atas Peralatan Intelijen : Alat sadap tidak akan ada manfaatnya. Para petugas Intelijen tidak bisa menyadap. Sebaliknnya orang-orang yang berada dibalik Starlink dapat dengan mudah menyadap bahkan mengendalikan pemanfaatan Starlink
Evaluasi Regulasi di Indonesia
Regulasi Saat Ini
- Undang-Undang ITE: Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur penggunaan dan keamanan teknologi informasi. Namun, fokus utama undang-undang ini lebih pada penggunaan teknologi dan perlindungan data pribadi.
- Peraturan Menteri: Ada beberapa peraturan menteri yang mengatur tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan penyediaan layanan internet, tetapi mungkin belum secara spesifik mengaddress teknologi satelit seperti yang digunakan oleh Starlink.
Kebutuhan untuk Regulasi Tambahan
- Kebijakan Keamanan Negara : Perlu ada kebijakan yang lebih spesifik mengatur penggunaan teknologi satelit asing, termasuk persyaratan keamanan dan pengawasan.
- Perlindungan Data: Peningkatan regulasi terkait perlindungan data dan privasi untuk mengatasi risiko penyadapan dan pengawasan.
- Audit dan Pengawasan: Membuat badan pengawas independen yang memiliki wewenang untuk mengaudit dan memonitor penyedia layanan satelit asing untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal.
- Kewajiban Penyimpanan Data: Mengatur agar data yang dikumpulkan oleh layanan satelit disimpan di dalam negeri dan dapat diakses oleh otoritas Indonesia sesuai dengan hukum lokal.
- Kerja Sama Internasional: Meningkatkan kerja sama dengan negara lain dan badan internasional untuk memastikan keamanan dan standar operasional satelit sesuai dengan kepentingan nasional.
Contoh Negara yang Mengalami Masalah dengan Starlink
1. Ukraina
Pada saat konflik dengan Rusia, Starlink digunakan oleh Ukraina untuk memastikan kontinuitas komunikasi setelah banyak infrastruktur telekomunikasi hancur akibat serangan. Meskipun demikian, penggunaan Starlink juga membawa beberapa tantangan:
- Potensi Target Militer: Satelit dan infrastruktur yang terkait dengan Starlink bisa menjadi target serangan siber atau fisik oleh pihak lawan.
- Interferensi dan Pemantauan: Ada kekhawatiran bahwa sinyal Starlink bisa diinterferensi atau dipantau oleh lawan, mengancam keamanan komunikasi yang seharusnya bersifat rahasia.
2. India
India sempat menunda layanan Starlink karena kekhawatiran terhadap regulasi dan keamanan nasional. Pemerintah India menekankan perlunya memastikan bahwa layanan tersebut mematuhi regulasi domestik dan tidak mengancam keamanan negara India.
Kesimpulan
Perkembangan penggunaan Starlink penting untuk terus dipantau. Kerjasama dengan Starlink ini perlu dievaluasi lebih detil lagi. Keuntungan yang ditawarkan harus diimbangi dengan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk memastikan bahwa komunikasi dan data kepentingan negara tetap aman dari ancaman pihak luar. Regulasi yang tepat dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi ini sangat diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
Regulasi yang ada di Indonesia perlu ditingkatkan dan disesuaikan untuk menghadapi tantangan dan risiko yang muncul dari penggunaan layanan satelit asing seperti Starlink. Langkah-langkah konkret seperti kebijakan keamanan negara, perlindungan data yang lebih kuat, audit dan pengawasan, serta kerja sama internasional perlu diperkuat untuk memastikan bahwa keamanan dan kedaulatan Indonesia tetap terjaga dalam era digital ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar