Tinjauan Hukum Pembentukan Bakamla

 Oleh Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, ST, MH

JAKARTA, 14 Januari 2015 - Ditengah sibuknya pembubaran lembaga non struktural, justru presiden membuat lembaga non struktural yang baru yang bernama Badan Keamanan Laut, yang disingkat menjadi BAKAMLA. Badan baru ini menambah panjangnya lembaga yang  bertugas di laut. Untuk itu perlu dianalisis urgensi dari pembentukan Bakamla ini. Analisa dilakukan dengan menggunakan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

                                      

1.         Perpres nomor 178 tahun 2014.

Bakamla dibentuk melalui Perpres nomor 178 tahun 2014 berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Hierarki Pembentukan Undang-undang, maka Perpres tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya dan perpres dibuat berdasarkan undang-undang yang memerintahkannya.

Pasal 2 Perpres nomor 178 tahun 2014 berbunyi, Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menko Polhukam. Sedangkan pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menyatakan bahwa Badan Keamanan Laut berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.

Timbul pertanyaan siapa sebenarnya Menteri yang berhak untuk mengoordinasikan Bakamla ?.

Seperti diketahui bahwa Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dibuat untuk menjadi pedoman bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dalam membangun Kelautan. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang berada dibawah Koordinasi Menteri Koordinator Kemaritiman. Perpres nomor 178 tahun 2014 tentang Pembentukan Bakamla adalah perintah dari Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan sehingga perpres tersebut tidak boleh bertentangan dengan dengan Undang-undang yang memerintahkannya. Dengan demikian, maka Bakamla yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bertanggung jawab kepada presiden hanya dapat melalui MKelautan dan Perikanan. Mengingat Menteri Kelautan dan Perikanan berada dibawah Menteri Koordinator Kemaritiman, maka Menko Kemaritiman dapat juga menjadi Koordinator Bakamla. Menteri Kelautan dan Perikanan tidak berada dibawah Koordinasi Kemenko Polhukam. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak ditemukan sama sekali ketentuan yang mengatur hubungan antara Bakamla dengan Menkopolhukam. Dengan demikian maka Pasal 2 Perpres 178 tahun 2014 bertentangan Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang menjadi landasan pembentukan Bakamla.

2.         Tugas Bakamla

            Tugas Bakamla diatur pada ketentuan yang terdapat pada pasal Pasal 61 yang berbunyi :

   Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan         keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

           

            Sangat jelas tugas Bakamla hanya melakukan patroli. Tidak ada tugas spesifik yang hanya dapat dilakukan oleh Bakamla sehingga Bakamla menjadi penting untuk segera dibentuk.  Hal semacam inilah yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antar satuan yang beroperasi di laut.

            Bandingkan dengan tugas-tugas dari KPLP (Sea and Coast Guard) yang terdapat pada  BAB XVII Pasal 277 ayat 1 Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang berbunyi :

            (1)  Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276             ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

            a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;

            b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan       pencemaran di laut;

            c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;

            d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air,    serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;

            e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan

            f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

Terlihat tugas KPLP lebih jelas dan luas. Misalnya tugas yang terdapat pada huruf  d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;Tugas ini sangat luas sampai mencakup eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut. Jadi kegiatan pengeboran minyak di laut dan penangkapan ikanpun diawasi dan dapat ditertibkan oleh KPLP, karena kegiatan itu dapat mengganggu dan membahayakan pelayaran.

3.         Pelaksanaan tugas.

            Bakamla bukan penegak hukum, anggotanya bukan penyidik, sehingga penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan tidak mutlak harus dilakukan oleh Bakamla, tetapi dapat dilakukan oleh satuan lain sepanjang diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-undang.  Hal ini terlihat pada bunyi ketentuan yang terdapat pada pasal 59 Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan yang berbunyi :

(1)                    Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan hukum internasional.

(2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Pada Pasal 59 ayat 1 dan 2 kalimat “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”  menegaskan bahwa penegakkan kedaulatan dan hukum atas pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dilakukan oleh satuan lain sepanjang diberikan kewenangan oleh Undang-undang. Misalnya, TNI AL berdasarkan Undang-undang TNI atau Sea and Coast Guard berdasarkan Undang-undang nomo 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

4.         Kewenangan.

            Kewenangan Bakamla diatur dalam ketentuan Pasal 63 yang bunyinya :

(1)  Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, Badan Keamanan Laut berwenang : a.      melakukan pengejaran seketika; b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan c. mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

Bandingkan dengan kewenangan KPLP seperti yang tercantum pada ketentuan Pasal 278  Undang-udang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi :

            (1)  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277,                         penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk: 
a. melaksanakan               patroli laut;
b. melakukan pengejaran seketika (hotpursuit);
c.                                               memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan d. melakukan penyidikan.

            (2)  Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                   huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat                                   Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-                  undangan.

Dari kewenagan yang diberikan oleh Undang-udang sangat jelas bahwa Kewenangan KPLP lebih besar daripada Bakamla. KPLP adalah penyidik, sedangkan Bakamla bukan penyidik. sehingga kapal tangkapannya harus diserahkan kepada penyidik sesuai dengan bentuk peanggarannya.

5.         Tidak memerlukan kapal.

            Dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang mengamanatkan untuk melengkapi Bakamla dengan kapal. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya Bakamla "tidak memerlukan Kapal". Hal ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada KPLP dan Kapal Pengawas perikanan.

          Bagi KPLP, sangat jelas dinyatakan bahwa KPLP dilengkapi dengan armada kapal bahkan dapat juga menggunakan pesawat udara sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 279 ayat 1 yang berbunyi :

(1)  Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

          Demikian pula pada Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Laut, dimana dinyatakan bahwa Pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal sebagaimana ketentuan pasal 66 C ayat 2 yang berbunyi  :

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.

Oleh karena menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang merupakan landasan hukum pembentukannya, bahwa Bakamla "tidak perlu" dilengkapi dengan kapal, maka semua aset Bakamla saat ini yang berhubungan dengan kapal, seperti, dermaga, kapal, radar dll menjadi ilegal. Bagi TNI AL pun, tidak ada alasan untuk menghibahkan kapal kepada Bakamla, karena tidak ada landasan hukumnya.

6.         Personil.

            Saat ini sebagian besar personil Bakamla diisi oleh anggota TNI AL aktif, bahkan pimpinannya pun ditunjuk dari perwira TNI AL berpangkat Laksamana Madya. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, sebagaimana ketentuan pasal 47 yang berbunyi :

(1)	Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.
(2)	Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Saat ini, Bakamla tidak berada langsung dibawah Kemenkopolhukam, sebagaimana Bakorkamla, yang Ketuanya adalah Menkopolhukam. Bakamla adalah organisasi sipil, dan tidak termasuk dalam daftar jabatan yang diizinkan oleh Undang-undang 34 tahaun 2004 tentang TNI untuk diawaki oleh personil TNI aktif.

Kesimpulan.

            Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan Bakamla merupakan pemborosan dan sia-sia, serta tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku saat ini. Tidak ada tugas spesifik Bakamla yang hanya dapat dilaksanakan oleh Bakama sendiri. Tugas Bakamla dapat dilaksanakan oleh satuan lainya seperti KPLP, dan TNI AL. Tugas dan kewenangan Bakamla sangat kecil jika dibandingkan dengan satuan lainnya yang telah ada, demikian pula tidak ada sarana dan prasarana, seperti kapal yang dimilikinya. Juga tidak ada alasan untuk memberikan hibah kapal kepada Bakamla, karena sesuai ketentuan Undang-undang bahwa Bakamla memang tidak dilengkapi dengan kapal. Personil Bakamla yang mayoritas berasal dari TNI AL juga bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

            Keadaan ini sepertinya sangat disadari oleh Menkopolhukam 2009-2014 Marsekal TNI (purn) Joko Suyanto sehingga ia menyatakan bahwa belum ada ide besar untuk membentuk Bakamla. Pernyataan itu disampaikan Menkopolhukan sebagai Ketua Bakorkamla usai serah terima jabatan Kalakhar Bakorkamla.

“Belum ada ide besar untuk menjadi badan keamanan laut karena konsekuensi aspek legalnya harus dikaji lebih dalam. Tidak mudah,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto seusai serah terima jabatan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Bakorkamla dari Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto ke Laksamana Muda TNI Desi Albert Mamahit di Kantor Bakorkamla, Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Banyaknya pemangku kepentingan, disadari menjadi satu kendala tersendiri dalam menangani keamanan di laut. Karena itu, selama ini sudah ada kajian-kajian untuk menyatukan banyaknya stakeholder tersebut dalam satu atap yang khusus menangani masalah ini.

Namun, kata dia, pembahasan belum mengerucut pada pembentukan suatu badan yang mempunyai aspek legal tinggi. “Harus dipikirkan lebih dalam, lebih tajam untuk membentuk badan semacam itu karena kalau tidak justru tak bermanfaat dan menimbulkan benturan antar lembaga satu dengan lainnya,” urai dia.[1]

Ini tentunya adalah ungkapan jujur seorang pejabat yang telah menggeluti masalah Bakamla ini paling tidak 5 tahun, karena beliau mulai bertugas sejak tahun 2009.

           

Penulis adalah Purnawirawan TNI AL, Pengamat Maritim, Kabais TNI 2011-2013

---

[1]http://pertahananbangsa.blogspot.com/2014/04/pembentukan-badan-khusus-pengamanan.html