Tanggapan atas Klaim Polri: Perpol Disebut Sesuai UU Polri, UU ASN, dan PP 11/2017 : Pembohongan publik.

Tanggapan atas Klaim Polri: Perpol Disebut Sesuai UU Polri, UU ASN, dan PP 11/2017 : Pembohongan publik.

Jakarta 15 Desember 2025
Oleh : Laksda TNI Purn Soleman B Ponto, ST, SH, MH.

Pernyataan bahwa Perpol/Perkap telah sesuai dengan UU Polri, UU ASN, dan PP 11 Tahun 2017 adalah klaim yang keliru secara normatif dan menyesatkan secara hukum. Kekeliruan ini muncul karena pembacaan parsial, terpotong, dan bertentangan dengan sistem hukum itu sendiri.

1. UU Polri Pasal 28 ayat (3) Justru Menutup, Bukan Membuka.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Norma ini tegas dan limitatif.

Maknanya jelas:

• Selama masih berstatus anggota aktif, jabatan Polri hanya berada di dalam struktur Polri.
• Tidak ada satu frasa pun dalam pasal ini yang memberi kewenangan kepada Kapolri untuk menugaskan anggota Polri aktif ke jabatan sipil/ASN.
• Karena itu, Perpol/Perkap yang justru mengatur penempatan Polri aktif di luar struktur Polri bertentangan langsung dengan Pasal 28 ayat (3).

Dengan demikian, UU Polri tidak dapat dijadikan dasar legitimasi Perpol, melainkan menjadi dasar pembatalannya.

2. UU ASN Pasal 19 ayat (2) dan (3) Tidak Menempatkan Jabatan untuk Polri.

Pasal 19 ayat (2) dan (3) UU ASN sering dikutip untuk membenarkan Perpol, tetapi substansinya justru berlawanandengan klaim tersebut.

• Ayat (2) hanya menyebut kemungkinan pengisian jabatan ASN tertentu oleh TNI/Polri, bukan penempatan otomatis.
• Ayat (3) menegaskan bahwa pengisian tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan UU TNI dan UU Polri.

Artinya:

• UU ASN tidak menciptakan satu pun jabatan ASN untuk Polri.
• UU ASN tidak memberi kewenangan normatif kepada Kapolri untuk mengatur atau menentukan jabatan tersebut.
• Untuk Polri, rujukannya kembali ke UU Polri, yang justru melarang penempatan jabatan di luar Polri selama masih aktif.

Maka, UU ASN tidak dapat dipakai sebagai pintu masuk, apalagi pembenaran, bagi Perpol.

3. PP 11 Tahun 2017 Mengatur PNS, Bukan Polri.

PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS adalah peraturan pelaksana UU ASN yang secara eksplisit dan konsisten hanya mengatur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Fakta normatifnya:

• Seluruh jabatan dalam PP 11/2017 (JPT, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional) hanya dapat diisi oleh PNS.
• Tidak terdapat satu pun ketentuan yang:
• menyebut Polri sebagai subjek jabatan,
• membuka pengecualian bagi Polri aktif,
• atau mendelegasikan pengaturan jabatan ASN kepada Kapolri.

Bahkan, PP 11/2017 secara tegas menutup akses PNS bagi prajurit TNI dan anggota Polri yang masih aktif. Oleh karena itu, menyebut PP 11/2017 sebagai dasar Perpol adalah pembalikan makna norma.

4. Perpol Tidak Boleh Mengalahkan Undang-Undang dan PP

Secara hierarki peraturan perundang-undangan:

• Perpol berada jauh di bawah UU dan PP.
• Perpol tidak boleh menciptakan norma baru, apalagi norma yang menabrak larangan eksplisit dalam UU Polri dan sistem ASN.

Ketika Perpol:

• mengatur jabatan di luar Polri,
• menentukan instansi sipil yang dapat diisi Polri aktif,
• atau memodifikasi syarat keaktifan anggota,

maka Perpol tersebut bersifat ultra vires (melampaui kewenangan) dan batal demi hukum.

5. Kesimpulan. 

UU Polri Pasal 28 ayat (3) → melarang Polri aktif menduduki jabatan di luar Polri.

1. UU ASN Pasal 19 ayat (2) dan (3) → tidak menempatkan jabatan untuk Polri dan tunduk pada UU Polri.
2. PP 11 Tahun 2017 → hanya mengatur PNS dan menutup jabatan ASN bagi Polri aktif.
3. Perpol/Perkap tidak memiliki dasar hukum sah untuk menempatkan Polri aktif di jabatan ASN atau jabatan sipil lain.

Dengan demikian, klaim bahwa Perpol sudah sesuai dengan UU Polri, UU ASN, dan PP 11/2017 adalah tidak benar secara hukum dan bertentangan dengan sistem norma yang berlaku.

 

 

Putusan MK Dilanggar Terang-Terangan, DPR Malah Bertepuk Tangan

Putusan MK Dilanggar Terang-Terangan, DPR Malah Bertepuk Tangan

Jakarta, 15 Desember 2025
Oleh: Laksda TNI Soleman B. Ponto, ST, SH, MH

 

Negara hukum runtuh bukan selalu karena kudeta senjata. Ia sering mati perlahan—ketika putusan Mahkamah Konstitusi dilanggar secara terang-terangan, tetapi para wakil rakyat justru berdiri paling depan untuk membelanya. Itulah yang sedang kita saksikan dalam polemik Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 lahir untuk mengoreksi penyimpangan konstitusional: praktik penempatan anggota Polri aktif di luar struktur kepolisian yang merusak kepastian hukum, mengaburkan rantai komando, dan mencederai prinsip supremasi sipil sebagaimana dijamin oleh Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Putusan ini bersifat final, mengikat, dan berlaku untuk semua (erga omnes). Tidak ada ruang tafsir ulang. Tidak ada mandat delegasi. Tidak ada izin untuk “kreativitas administratif”.

Namun apa yang terjadi?

Alih-alih tunduk, Kapolri menerbitkan Perkap.

Alih-alih mengoreksi, DPR bertepuk tangan.

DPR dan Kekeliruan Fatal Membaca Konstitusi

1. Rudianto Lallo (Komisi III DPR RI) menyebut Perkap 10/2025 sebagai penerjemahan substansi Putusan MK. Pernyataan ini keliru secara mendasar.

Putusan MK bukan naskah kebijakan yang boleh diterjemahkan ulang oleh pejabat administratif. Putusan MK adalah norma konstitusional langsung. Ketika MK menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945, maka tugas semua lembaga negara adalah berhenti, bukan menyusun norma baru dengan kemasan berbeda.

Jika Perkap justru menyusun daftar 17 lembaga yang boleh diisi Polri aktif, maka itu bukan penerjemahan—melainkan pembangkangan normatif. Kapolri tidak diberi kewenangan oleh UUD 1945 maupun Mahkamah Konstitusi untuk menciptakan norma pengganti atas norma yang telah dibatalkan.

2. Soedeson Tandra (Anggota DPR RI) mengatakan Perkap memberi kepastian hukum. Ini adalah logika terbalik yang berbahaya.

Kepastian hukum tidak pernah sah jika dibangun di atas pelanggaran konstitusi. Justru Putusan MK hadir karena praktik lama menciptakan ketidakpastian hukum. Ketika Perkap menghidupkan kembali substansi yang telah dibatalkan MK—dengan alasan “penugasan Kapolri”—maka yang diciptakan bukan kepastian hukum, melainkan kepastian pelanggaran.

Negara hukum tidak mengenal konsep: asal tertib, boleh melanggar UUD.

3. Hasbiallah Ilyas (F-PKB) menyebut Perkap konstitusional karena masih “relevan” dengan tugas Polri. Ini adalah argumen paling berbahaya dalam negara hukum.

Konstitusionalitas tidak diukur dengan rasa relevan, melainkan dengan teks UUD 1945 dan tafsir Mahkamah Konstitusi. Jika “relevansi” ditentukan oleh DPR atau Kapolri, maka tidak ada lagi batas. Semua jabatan sipil bisa dilabeli “relevan”.

Inilah pintu masuk polisi di mana-mana, yang bertentangan langsung dengan:

•           Pasal 30 ayat (4) UUD 1945

•           TAP MPR VI dan VII Tahun 2000

•           Prinsip supremasi sipil dalam negara demokratis

Negara hukum runtuh ketika batas konstitusi diganti dengan selera kekuasaan.

4. Ketika Pakar Ikut Membenarkan.

Situasi ini menjadi jauh lebih serius ketika Rullyandi, yang diperkenalkan sebagai pakar hukum tata negara, menyatakan bahwa:

“Putusan MK tidak melarang penugasan Polri di luar institusi sepanjang masih relevan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Oleh karena itu, Perkap 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan Putusan MK dan justru memberikan kepastian hukum.”

Pernyataan ini keliru secara metodologis dan berbahaya secara konstitusional.

Putusan MK bukan soal daftar larangan eksplisit, melainkan putusan pembatasan konstitusional yang menutup ruang multitafsir. Istilah “sepanjang relevan” tidak dikenal dalam amar maupun pertimbangan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Relevansi bukan ukuran konstitusional.

Dengan membenarkan Perkap yang menciptakan norma baru—berupa daftar lembaga dan jabatan sipil yang boleh diisi Polri aktif—pendapat ini menormalisasi pelanggaran hierarki norma hukum dan melemahkan sifat final dan mengikat putusan MK. Dalam negara hukum, pendapat pakar tidak boleh menundukkan konstitusi.

5. Tepuk Tangan atas Pembangkangan.

Yang paling mengkhawatirkan bukan hanya Perkap itu sendiri, melainkan cara DPR dan sebagian kalangan membelanya. DPR tidak sedang menjalankan fungsi pengawasan, melainkan menormalisasi pelanggaran konstitusi.

Padahal Putusan MK mengikat DPR, mengikat Polri, dan mengikat seluruh kementerian serta lembaga negara. Tidak ada satu pun lembaga negara yang boleh menerima Polri aktif di luar struktur Polri pasca Putusan MK, kecuali diatur ulang melalui undang-undang, bukan melalui Perkap.

Jika Perkap ini dibiarkan:

•           Mahkamah Konstitusi kehilangan wibawa

•           Konstitusi berubah menjadi dekorasi

•           Negara hukum bergeser menjadi negara perintah administratif

Penutup: Ini Bukan Soal Polri, Ini Soal Konstitusi.

Ini bukan serangan terhadap Polri sebagai institusi. Ini adalah pembelaan terhadap konstitusi. Justru demi Polri sebagai penegak hukum, kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi harus ditegakkan tanpa kompromi.

Ketika putusan MK dilanggar terang-terangan, DPR malah bertepuk tangan, dan pakar hukum ikut membenarkan, maka yang sedang kita saksikan bukan perdebatan hukum, melainkan krisis konstitusional.

Dan sejarah selalu mencatat dengan jujur:

negara hukum tidak runtuh oleh musuh dari luar, tetapi oleh pembangkangan dari dalam.

 

Perkap 10/2025: Membungkus Pembangkangan Konstitusi dengan Bahasa Administrasi

Perkap 10/2025: Membungkus Pembangkangan Konstitusi dengan Bahasa Administrasi

Jakarta 15 Desember 2025
Oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, MH.

Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath bahwa Perkap Polri No. 10 Tahun 2025 “sejalan dengan Putusan MK” bukan hanya keliru, tetapi menyesatkan publik dan berbahaya bagi negara hukum.

Mari kita hadapi satu per satu.

1. “Putusan MK berangkat dari kedudukan Polri sebagai alat negara…”

Tanggapan keras:
Benar. Tapi justru karena Polri adalah alat negara, maka Polri tidak boleh diperlakukan sebagai tenaga serba guna lintas kementerian.
Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 bukan pasal fleksibel, melainkan pasal pembatas.

Kalau Polri adalah alat negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, maka menempatkan Polri aktif di lembaga regulator, intelijen sipil, keuangan, atau administrasi pertanahan adalah penyimpangan langsung dari konstitusi.

Mengutip pasal tapi mengkhianati maknanya adalah penyalahgunaan konstitusi.

2. “Norma penugasan perlu dirumuskan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih”

Tanggapan keras:
Ini pengalihan isu.

Masalahnya bukan norma tidak jelas, tetapi norma itu sendiri tidak boleh ada jika melanggar konstitusi.

Perbudakan tidak bisa dibenarkan hanya karena diatur “lebih rapi”.
Begitu juga penugasan Polri aktif di luar institusi: kalau bertentangan dengan UUD, maka sejelas apa pun redaksinya tetap inkonstitusional.

3. “MK ingin memastikan rantai komando tidak bercabang”

Tanggapan keras:
Justru Perkap 10/2025 secara terang-terangan menciptakan cabang komando.

Anggota Polri aktif:

• tunduk pada disiplin Polri,
• berpangkat Polri,
• memegang kewenangan represif,

tetapi bekerja di lembaga lain yang punya kepentingan sendiri.

Itu bukan mencegah cabang komando, itu melegalkan cabang komando.

4. “Ini korektif dan preventif, bukan larangan absolut”

Tanggapan keras:
Ini kalimat paling berbahaya.

Konstitusi tidak bekerja dengan bahasa ‘absolut atau tidak absolut’.
Konstitusi bekerja dengan boleh atau tidak boleh.

Jika suatu tindakan:

• melanggar desain Pasal 30 UUD 1945,
• mencampur fungsi penegakan hukum dengan fungsi sipil,

maka itu dilarang secara konstitusional, meskipun Anda tidak menyukai kata “absolut”.

Mengaburkan larangan konstitusi dengan istilah “korektif” adalah tipu daya bahasa.

5. “Perkap 10/2025 tidak bertentangan dengan Putusan MK”

Tanggapan keras:
Ini klaim sepihak, bukan kebenaran hukum.

Perkap tidak punya kewenangan menafsirkan, apalagi mengoreksi Putusan MK.
Kalau Perkap berbeda makna dengan Putusan MK, maka Perkap-lah yang salah, bukan MK.

Negara hukum akan runtuh jika:

• Putusan MK ditaati hanya jika disukai,
• lalu “disesuaikan” lewat peraturan internal aparat bersenjata.

Itu bukan negara hukum. Itu negara administrasi yang tunduk pada kekuasaan.

6. “Perkap adalah instrumen penataan administratif”

Tanggapan keras:
Ini pengerdilan masalah konstitusi.

Putusan MK bukan masalah administrasi, melainkan masalah struktur kekuasaan negara.

Menyelesaikan persoalan konstitusional dengan Perkap sama saja seperti:

memperbaiki bangunan runtuh dengan mengecat tembok.

Kelihatannya rapi, tapi bangunannya tetap roboh.

7. “Anggota Polri wajib melepas jabatan struktural”

Tanggapan keras:
Ini argumen palsu.

Yang dipersoalkan MK bukan jabatan struktural, tetapi:

• status Polri aktif,
• kewenangan represif,
• legitimasi kekerasan negara,
• dan ikatan komando.

Melepas jabatan struktural tidak menghapus status sebagai aparat bersenjata.

Kalau logika ini diterima, maka:

• tentara cukup “melepas jabatan” untuk masuk jabatan sipil,
• lalu kita kembali ke dwifungsi versi baru.

8. “Perbantuan Polri bersifat kontekstual”

Tanggapan keras:
Konstitusi tidak mengenal ‘kontekstual’ untuk pelanggaran prinsip.

Justru konstitusi dibuat untuk mengunci kekuasaan agar tidak fleksibel seenaknya.

Kalau alasan “kontekstual” dipakai, maka:

• setiap rezim bisa menyesuaikan konstitusi sesuai kebutuhan politik,
• dan hukum kehilangan makna pembatas.

9. “Negara hukum tidak menutup pemanfaatan keahlian aparat”

Tanggapan keras:
Benar. Tapi keahlian tidak boleh dipisahkan dari status kekuasaan.

Masalahnya bukan keahlian polisi,
tetapi kekuasaan represif yang melekat pada Polri aktif.

Kalau hanya butuh keahlian:

• gunakan pensiunan,
• gunakan sipil,
• gunakan mekanisme rekrutmen terbuka.

Menempatkan Polri aktif adalah pilihan politik kekuasaan, bukan kebutuhan teknis.

10. Daftar 17 Kementerian/Lembaga

Tanggapan keras:
Daftar ini adalah bukti telanjang pembangkangan konstitusi.

OJK, PPATK, BIN, BSSN, KPK, ATR/BPN, ESDM, dan lain-lain
bukan lembaga kamtibmas.

Menempatkan Polri aktif di sana berarti:

• mengubah Polri jadi aparat lintas sektor,
• membubarkan batas sipil–penegak hukum,
• dan mengkhianati reformasi 1998.

PENUTUP (KERAS)

Perkap 10/2025 bukan sejalan dengan Putusan MK,
melainkan upaya mempertahankan praktik lama dengan bahasa baru.

Ini bukan reformasi.
Ini kamuflase konstitusional.

Jika ini dibenarkan:

• Putusan MK menjadi hiasan,
• UUD 1945 menjadi slogan,
• dan aparat bersenjata merasa boleh menafsirkan hukum tertinggi sendiri.

Dan saat itu terjadi,
yang runtuh bukan Polri—tetapi negara hukum Indonesia.

 

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK TIDAK MENERIMA ANGGOTA POLRI AKTIF DI LUAR STRUKTUR

KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KEMENTERIAN/LEMBAGA UNTUK TIDAK MENERIMA ANGGOTA POLRI AKTIF DI LUAR STRUKTUR

Jakarta 13 Desember 2025
Oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPM, CPARB.

 

I. Kesalahan Umum: Larangan Dianggap Hanya Mengikat Polri

Kesalahan serius yang sering terjadi adalah menganggap bahwa larangan penempatan Polri aktif di luar struktur setelah putusan MK 114 hanya mengikat Polri sebagai institusi pengirim. Pandangan ini keliru dan bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, larangan yang bersumber dari UUD 1945 bersifat dua arah:

1. melarang pihak yang mengirim, dan
2. sekaligus melarang pihak yang menerima.

Jika tidak demikian, maka norma konstitusi akan kehilangan daya ikatnya.

II. Dasar Konstitusional yang Mengikat Lembaga Penerima

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 – Negara Hukum

Sebagai negara hukum, setiap kementerian, lembaga, dan badan negara hanya boleh bertindak berdasarkan kewenangan yang sah secara konstitusional.

Tidak ada satu pun norma dalam UUD 1945 yang:

• memberikan kewenangan kepada kementerian/lembaga sipil
• untuk menampung aparat penegak hukum bersenjata aktif
• di luar struktur konstitusionalnya.

Maka, menerima Polri aktif tanpa dasar konstitusional adalah perbuatan ultra vires (melampaui kewenangan).

2. Pasal 30 UUD 1945 – Pembatasan Tegas Fungsi Alat Negara

Pasal 30 UUD 1945 secara sadar memisahkan fungsi Polri dan TNI dari fungsi kementerian/lembaga sipil.

Makna konstitusionalnya:

• kementerian adalah organ administrasi sipil,
• Polri adalah alat negara khusus dengan fungsi penegakan hukum.

Akibatnya, : Kementerian/lembaga tidak boleh menjadi “struktur bayangan” Polri.

Dengan menerima Polri aktif, lembaga sipil secara langsung:

• mencampuradukkan fungsi,
• melanggar pembagian kekuasaan konstitusional,
• dan merusak prinsip profesionalisme alat negara.

3. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 – Kepastian Hukum dan Akuntabilitas

Penempatan Polri aktif di lembaga lain menciptakan:

• ketidakjelasan rantai komando,
• kekaburan pertanggungjawaban hukum,
• konflik kewenangan.

Kementerian/lembaga wajib menolak kondisi yang menciptakan ketidakpastian hukum, karena konstitusi menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

III. Putusan MK No. 114 dan Asas Erga Omnes

Putusan MK No. 114 yang bersifat erga omnes berarti:

Seluruh lembaga negara, tanpa kecuali, terikat untuk mematuhi larangan konstitusional tersebut.

Implikasinya:

• bukan hanya Polri yang wajib patuh,
• tetapi semua kementerian, lembaga non-kementerian, badan negara, dan komisi independen.

Dengan demikian:

Setiap lembaga negara di luar struktur Polri secara konstitusional dilarang menerima anggota Polri aktif dalam jabatan apa pun.

Larangan ini otomatis berlaku, tanpa perlu:

• surat edaran,
• peraturan menteri,
• atau izin Kapolri.

IV. Tanggung Jawab Konstitusional Lembaga Penerima

Jika suatu kementerian/lembaga tetap menerima Polri aktif, maka lembaga tersebut:

1. Melanggar UUD 1945
2. Melanggar Putusan MK yang bersifat erga omnes
3. Melakukan penyalahgunaan kewenangan administratif
4. Ikut serta dalam pembangkangan konstitusional

Artinya, tanggung jawab konstitusional tidak hanya berada pada Kapolri, tetapi juga melekat pada pimpinan lembaga penerima.

Dalam teori hukum tata negara, ini disebut:

shared constitutional liability.

V. Mengapa Ini Penting: Negara Tidak Boleh Membiarkan “Jalan Belakang”

Jika lembaga penerima tidak dibebani kewajiban menolak, maka:

• konstitusi bisa diakali melalui “penempatan administratif”,
• larangan konstitusional menjadi formalitas kosong,
• dan supremasi konstitusi runtuh secara diam-diam.

Negara hukum gugur bukan karena kudeta, tetapi karena pembiaran pelanggaran konstitusi oleh lembaga negara sendiri.

VI. Kesimpulan. 

Karena larangan penempatan Polri aktif di luar struktur bersumber langsung dari UUD 1945 dan ditegaskan oleh Putusan MK No. 114 yang bersifat erga omnes, maka kewajiban konstitusional tidak hanya melekat pada Polri, tetapi juga pada seluruh kementerian, lembaga, dan badan negara untuk menolak dan tidak menerima anggota Polri aktif dalam jabatan apa pun di luar struktur Polri. Setiap penerimaan semacam itu merupakan pelanggaran langsung terhadap UUD 1945.

 

MENGAPA PUTUSAN MK 114 BERARTI POLRI AKTIF TIDAK BOLEH LAGI BERADA DI LUAR STRUKTUR POLRI

MENGAPA PUTUSAN MK 114 BERARTI POLRI AKTIF TIDAK BOLEH LAGI BERADA DI LUAR STRUKTUR POLRI

Jakarta 13 Desember 2025
Oleh : Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, MH, CPARB, CPM

1. Negara Ini Negara Hukum, Bukan Negara Surat

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Artinya, semua pejabat dan lembaga negara wajib tunduk pada konstitusi, bukan pada surat, perintah internal, atau kebijakan sepihak.

Karena itu, jika Mahkamah Konstitusi sudah memutus, maka tidak ada satu pun lembaga yang boleh mengabaikannya, termasuk kepolisian.

2. Apa Isi Penting Putusan MK Nomor 114?

Putusan MK Nomor 114 menegaskan satu hal yang sangat jelas:

Anggota Polri yang masih aktif hanya boleh bertugas di dalam struktur Polri.

Putusan ini bukan sekadar tafsir undang-undang, tetapi penegasan langsung atas UUD 1945, khususnya Pasal 30 yang mengatur posisi Polri sebagai alat negara penegak hukum sipil.

Artinya:

• Polri bukan tenaga umum,
• bukan aparatur yang bisa “dipinjamkan” ke mana saja,
• dan bukan sumber daya yang bisa ditempatkan di lembaga lain sesuka kebijakan.

3. Berlaku untuk Semua (Erga Omnes)

Putusan MK berlaku erga omnes, artinya:

Mengikat semua orang dan semua lembaga negara, tanpa kecuali.

Bukan hanya Polri yang wajib patuh, tetapi juga:

• kementerian,
• lembaga negara,
• badan pemerintah,
• dan komisi independen.

Itulah sebabnya  Semua lembaga di luar Polri DILARANG menerima anggota Polri aktif.

4. Mengapa Lembaga Negara Wajib Menolak Polri Aktif?

Karena:

• lembaga sipil tidak punya dasar konstitusional untuk menampung aparat penegak hukum bersenjata,
• penerimaan Polri aktif akan menciptakan kekacauan kewenangan,
• dan merusak prinsip kepastian hukum.

Jika sebuah kementerian atau lembaga tetap menerima Polri aktif, maka lembaga itu ikut melanggar UUD 1945, bukan sekadar “ikut kebijakan”.

5. Lalu Bagaimana dengan Surat atau Kebijakan Kapolri?

Jika ada surat atau kebijakan Kapolri yang masih membuka ruang penempatan Polri aktif di luar struktur, maka secara hukum:

• surat itu tidak punya kekuatan mengalahkan UUD 1945,
• tidak bisa mengalahkan Putusan MK,
• dan tidak menciptakan hak atau kewenangan apa pun.

Dengan kata lain:

Surat tersebut sia-sia secara hukum, tetapi berbahaya secara konstitusi.

Berbahaya karena memberi kesan seolah-olah penegak hukum boleh memilih mana konstitusi yang ingin dipatuhi.

6. Mengapa Ini Berbahaya bagi Negara?

Karena jika penegak hukum sendiri:

• berani mengabaikan UUD 1945,
• dan menganggap putusan MK bisa dinegosiasikan,

maka negara hukum runtuh dari dalam.

Negara tidak runtuh karena perang, tetapi karena konstitusi tidak lagi dihormati oleh aparatnya sendiri.

7. Kesimpulan .

Pesan ini intinya jelas dan sederhana:

Putusan MK 114 berarti Polri aktif tidak boleh lagi berada di luar struktur Polri. Semua kementerian dan lembaga negara wajib menolak Polri aktif. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan itu bukan hanya melanggar hukum, tetapi melanggar UUD 1945 dan membahayakan negara hukum Indonesia.

Menegakkan putusan MK bukan melemahkan Polri, tetapi menjaga marwah Polri, menjaga konstitusi, dan menjaga masa depan negara.