Untuk Apa Presiden Disadap?

Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.H., S.T., M.H., CPM., CPARB.*

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik, seorang mantan Kapolri ditetapkan sebagai tersangka penyadapan terhadap Presiden yang sedang menjabat. Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang hingga sebulan sebelumnya memimpin Polri, bersama Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka. Ketiganya kini ditahan di Rutan Mabes Polri.

Langkah ini patut diapresiasi. Tetapi penetapan tersangka barulah pintu masuk. Pertanyaan terbesar justru belum tersentuh: untuk apa seorang Kapolri, orang yang paling memahami aturan penyadapan, menyadap kepala negaranya sendiri?

Apa yang sudah diungkap penyidik cukup mengkhawatirkan. Menurut Kabareskrim Komjen Asep Safrudin, para tersangka diduga memerintahkan penyadapan sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa prosedur yang diatur Perkap Nomor 5 Tahun 2010. Nomor-nomor dimasukkan ke Lawful Interception Management System (LIMS) Polri tanpa surat permohonan penyidik, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan apa pun dengan penegakan hukum. Sasarannya bukan hanya Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, ormas, LSM, dan pengusaha. Lalu, sekitar Oktober 2026, file hasil sadapan diduga diperintahkan untuk dihapus. Perkara ini baru terbongkar karena seorang petugas berani melapor pada 30 Oktober 2026.

Penyidik menjerat para tersangka dengan Pasal 258 KUHP tentang penyadapan ilegal, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal, dan Pasal 32 ayat (1) UU ITE tentang penghapusan data elektronik, dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara. Pasal makar tidak digunakan. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum ada indikasi ke arah itu, tetapi ia juga mengaku belum mengetahui tujuan penyadapan tersebut. Kabareskrim pun menyebut motif baru akan diungkap pada tahap berikutnya.

Di sinilah persoalannya. Selama motif belum terang, publik tidak tahu apakah yang terjadi sekadar pelanggaran prosedur, atau sesuatu yang jauh lebih berbahaya.

Indikasi yang tidak boleh diabaikan

Dalam logika intelijen, indikasi bukan kesimpulan. Tetapi indikasi juga bukan sesuatu yang boleh dilewatkan. Ia adalah tanda bahaya yang wajib dibuktikan atau dipatahkan.

Kasus ini memuat indikasi serius. Sasaran utamanya adalah kepala negara. Pelakunya memegang kendali atas alat sadap negara sekaligus atas penyidik yang semestinya mengawasinya. Penyadapan berlangsung sekitar dua tahun, bukan tindakan sesaat. Ada upaya menghapus jejak, tanda pelaku sadar perbuatannya salah. Pelakunya lebih dari satu orang, yang membuka kemungkinan permufakatan. Dan semua ini terjadi di tengah isu pergantian Kapolri yang ramai sejak 2025.

Penyadapan memang tidak dengan sendirinya membuat Presiden tak mampu bekerja. Tetapi hasil sadapan bisa menjadi alat: untuk menekan, memeras, mendestabilisasi, atau memetakan pergerakan Presiden. KUHP baru bahkan secara tegas menyebut “mengumpulkan informasi” sebagai salah satu bentuk persiapan tindak pidana dalam Pasal 15 ayat (1). Jika terbukti informasi itu dikumpulkan untuk melumpuhkan Presiden, jerat persiapan makar dalam Pasal 196 jo. Pasal 191 KUHP dapat diterapkan.

Namun indikasi yang sama juga cocok dengan penjelasan lain: upaya melindungi jabatan, mengumpulkan daya tawar politik, menjalankan kepentingan pihak ketiga, atau pemetaan politik secara umum. Penyidikan yang jujur harus menguji semuanya. Hipotesis makar tidak boleh dikesampingkan hanya karena sulit dibuktikan, tetapi juga tidak boleh dipaksakan tanpa bukti.

Sejak kapan, dan untuk siapa?

Dua pertanyaan kini mengemuka dan wajib dijawab.

Pertama, ke mana hasil sadapan mengalir. Mahfud MD menyatakan yakin informasi hasil penyadapan sampai ke “geng Solo”, istilah yang dikaitkan dengan lingkar mantan Presiden Joko Widodo. Klaim ini bersumber dari informasi anonim dan belum dikonfirmasi penyidik. Mahfud sendiri menyebut hal itu akan dibuktikan di pengadilan. Justru karena itu, klaim ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Ia harus dibuktikan atau dipatahkan.

Kedua, sejak kapan pola ini berjalan. Penyidik baru menyebut periode 2025–2026, padahal Listyo menjabat Kapolri sejak Januari 2021. Publik juga ingat, pada September 2023, Presiden Jokowi saat itu menyatakan ia tahu “dalamnya partai” dari laporan BIN, BAIS, intelijen TNI, dan intelijen Polri, serta menyebut laporan intelijen sebagai “makanan sehari-hari”. Pernyataan itu sendiri tidak melanggar hukum, karena Presiden memang berhak menerima laporan intelijen. Tetapi ia memunculkan pertanyaan yang sah: apakah sebagian informasi tentang partai itu bersumber dari penyadapan tanpa prosedur?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini tuntutan audit. Kebiasaan menyadap tokoh politik jarang muncul tiba-tiba.

Perbuatan yang tidak dibenarkan siapa pun

Apa pun motifnya, menyadap tokoh politik agar aktivitasnya diketahui dan mudah dikendalikan tidak dibenarkan oleh aturan mana pun, siapa pun Presiden atau Kapolrinya.

UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) menjamin hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan penyadapan adalah pembatasan hak asasi yang harus diatur ketat dengan undang-undang. UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (1) mewajibkan Polri netral dalam kehidupan politik, bebas dari pengaruh partai dan golongan mana pun. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara hanya memberi kewenangan penyadapan intelijen kepada BIN, terbatas pada ancaman terhadap keamanan nasional seperti terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase, atas perintah Kepala BIN dan dengan batas waktu. Aktivitas normal partai politik bukan ancaman keamanan nasional, dan sistem LIMS Polri dibangun untuk penegakan hukum, bukan pengawasan politik.

Presiden memang pengguna akhir laporan intelijen yang sah. Tetapi yang sah hanyalah laporan yang diperoleh lewat prosedur. Laporan yang bersumber dari penyadapan ilegal tetap hasil perbuatan melawan hukum, siapa pun penerimanya.

Karena itu, penyidik juga tidak boleh berhenti di pasal penyadapan. KUHP baru menyediakan pemberatan hingga sepertiga bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatannya (Pasal 58–59). Penyadapan ini diduga dilakukan memakai sistem negara oleh pejabat tertinggi yang seharusnya menjaganya. Korban yang mencakup jurnalis, aktivis, dan pengusaha juga membuka jerat UU Pelindungan Data Pribadi.

Perlu tim penyelidik dan penyidik gabungan

Kasus luar biasa menuntut penanganan luar biasa. Yang diperiksa adalah mantan Kapolri dan perwira tinggi aktif, sementara alat bukti utamanya adalah sistem penyadapan milik Polri sendiri. Membiarkan Polri memeriksa mantan pimpinannya sendirian berisiko menimbulkan konflik kepentingan, setidaknya di mata publik.

Presiden perlu membentuk tim penyelidik dan penyidik gabungan melalui Keputusan Presiden. Tim ini harus bekerja sejak tahap penyelidikan, bukan hanya penyidikan. Alasannya, perkara ini belum selesai dipetakan: motif belum diketahui, penerima hasil sadapan belum jelas, periode sebelum 2025 belum diperiksa, dan dugaan makar maupun keterlibatan pihak lain belum diuji. Jika tim gabungan baru masuk di tahap penyidikan, ruang lingkupnya akan terkunci pada tiga tersangka dan pasal yang sudah ada.

Susunannya dapat melibatkan Bareskrim sebagai penyelidik dan penyidik utama, Kejaksaan Agung yang mendampingi sejak awal agar berkas kuat, BSSN untuk forensik digital termasuk memulihkan file yang dihapus dan mengaudit log LIMS sejak 2021, PPATK untuk menelusuri aliran dana, Komnas HAM untuk menilai pelanggaran hak privasi korban, Kompolnas untuk mengawasi independensi penyidik, dan LPSK untuk melindungi pelapor serta saksi kunci. Indonesia punya preseden, seperti Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan pada 2022. Bedanya, tim kali ini harus bekerja dalam kerangka penegakan hukum pidana, agar temuannya langsung bisa dibawa ke pengadilan. Jika ditemukan keterlibatan anggota TNI, perkara dapat dilanjutkan melalui peradilan koneksitas.

Tim ini juga wajib melaporkan perkembangan secara berkala kepada publik dan Komisi III DPR. Transparansi adalah satu-satunya cara mencegah spekulasi liar.

Alarm, bukan vonis

Penyadapan terhadap kepala negara oleh pejabat yang paling dipercaya menjaga hukum adalah alarm bagi keamanan negara. Alarm itu tidak boleh dimatikan hanya dengan pasal penyadapan, jika ternyata ada maksud yang lebih berbahaya di baliknya. Tetapi alarm juga bukan vonis. Para tersangka tetap berhak atas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil.

Tugas negara sekarang adalah mengubah indikasi menjadi kepastian, apa pun hasilnya. Jika terbukti hanya penyadapan ilegal, hukum harus ditegakkan dengan pemberatan yang setimpal. Jika terbukti ada persiapan makar, pasal yang lebih berat harus diterapkan tanpa ragu. Dan jika hasil sadapan ternyata mengalir kepada pihak lain, siapa pun dia, hukum tidak boleh berhenti di depan nama besar.

Yang tidak boleh terjadi hanya satu: perkara ini selesai tanpa publik pernah tahu untuk apa Presiden disadap.

*Kabais TNI (2011-2013)

---

Sumber: Liputan6, Kompas.id, Tempo, detikNews, iNews, Tirto, VIVA, IDN Times, Bisnis.com, Djawanews, Pasal.id, Wikisource (UU 1/2023 dan UU 2/2002), Marinews Mahkamah Agung, dan Veritask.

 

Bau Makar di Ujung Alat Sadap

Bau Makar di Ujung Alat Sadap

Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, ST., SH., MH, CPM, CPARB, Kepala BAIS TNI 2011–2013

Ancaman Tercium Sebelum Terlihat

Dalam dunia intelijen, ancaman jarang datang dengan wajah yang terang. Ia lebih dulu tercium: dari pola yang janggal, dari waktu yang kebetulan terlalu pas, dari jejak yang sengaja dihapus. Tugas orang intelijen adalah mengenali bau itu sebelum ancamannya menjadi kenyataan.

Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo, yang kini menjerat tiga jenderal polisi sebagai tersangka, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Bagi saya, sebagai orang yang pernah memimpin intelijen strategis, ini bukan bau pelanggaran prosedur. Ini bau makar.

Saya tidak menyimpulkan siapa yang bersalah. Itu tugas penyidik dan pengadilan, dan para tersangka berhak atas proses hukum yang adil. Tetapi bau ini terlalu kuat untuk diabaikan, dan negara wajib menelusurinya sampai ke sumbernya.

Lima Bau yang Menyengat

Pertama, bau dari sasarannya. Yang disadap bukan satu orang dalam satu perkara. Menurut penyidik, sasarannya adalah Presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Daftar seperti itu bukan daftar penyelidikan kriminal. Itu peta kekuasaan nasional: siapa pemimpinnya, siapa kawannya, siapa lawannya, siapa penyandang dananya, dan siapa pembentuk opininya.

Kedua, bau dari tujuannya. Penyidik menyebut penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, tanpa laporan polisi, dan tanpa kaitan dengan penegakan hukum. Jika tidak untuk penegakan hukum, lalu untuk apa? Informasi tentang isi kepala Kepala Negara tidak dikumpulkan tanpa tujuan.

Ketiga, bau dari waktunya. Penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Jejaknya dihapus pada Oktober 2026, bersamaan dengan pergantian pucuk pimpinan Polri. Dalam intelijen, waktu yang terlalu pas bukan kebetulan. Pertanyaannya: rencana apa yang terganggu oleh pergantian itu, sehingga jejaknya harus segera dihilangkan?

Keempat, bau dari jejak yang dihapus. Orang yang menjalankan tugas yang sah tidak perlu menghapus log. Penghapusan jejak adalah pengakuan diam-diam bahwa ada sesuatu yang tidak boleh diketahui. Dan yang paling berbahaya bukan yang dihapus, tetapi yang mungkin sudah disalin dan dibawa keluar sebelum penghapusan itu.

Kelima, bau dari pola penempatan. Pada periode yang sama, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 membuka jalan penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga, termasuk OJK, PPATK, KPK, BIN, dan BSSN, meskipun Mahkamah Konstitusi telah melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Penyadapan terhadap simpul kekuasaan dan penempatan personel di simpul data negara adalah dua sisi dari pola yang sama: menguasai informasi untuk menguasai keadaan.

Makar Hari Ini Tidak Datang dengan Tank

Banyak orang membayangkan makar sebagai pasukan yang mengepung istana. Itu gambaran abad lalu. Makar hari ini bekerja jauh lebih senyap.

Untuk melumpuhkan seorang Presiden, orang tidak perlu menculiknya. Cukup kuasai informasinya. Ketahui setiap rencananya lebih dulu daripada orang lain. Pegang kompromat atas para menteri, politisi, dan pengusaha di sekelilingnya. Arahkan opini lewat media dan ormas yang sudah dipetakan. Lalu kendalikan keputusan negara dari balik layar. Presiden tetap duduk di kursinya, tetapi negara sudah tidak sepenuhnya di tangannya.

Itulah sebabnya Pasal 191 KUHP tidak hanya bicara tentang membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden. Pasal itu juga mengancam makar dengan maksud menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Pembuat undang-undang sudah memahami bahwa pemimpin bisa dilumpuhkan tanpa disentuh secara fisik.

Dan pintu masuk menuju semua itu adalah alat sadap. Bukan dengan tank, tetapi dengan data.

Hukum Sudah Menyediakan Jeratnya

Negara tidak perlu menunggu makar terlaksana untuk bertindak. KUHP sudah menyediakan jeratnya.

Pasal 191 mengancam makar terhadap Presiden, termasuk makar yang bermaksud menjadikan Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau paling lama 20 tahun. Pasal 193 mengancam makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dengan penjara paling lama 12 tahun, dan 15 tahun bagi pemimpin atau pengatur makar.

Yang terpenting, Pasal 196 KUHP, sebagaimana diubah UU Nomor 1 Tahun 2026, menyatakan bahwa permufakatan jahat untuk melakukan makar sebagaimana dimaksud Pasal 191 sampai Pasal 193 sudah dapat dipidana. Artinya, bila penyidik menemukan adanya kesepakatan untuk memanfaatkan hasil sadapan guna melumpuhkan Presiden atau menggulingkan pemerintahan, hukum dapat bekerja sebelum rencana itu dijalankan.

Saat ini para tersangka baru dijerat pasal penyadapan ilegal, akses ilegal, dan UU ITE. Itu langkah awal yang benar. Tetapi penyidikan tidak boleh berhenti di situ. Pertanyaan yang menentukan adalah satu: untuk apa dan untuk siapa hasil sadapan itu dikumpulkan? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan memastikan apakah bau ini memang bau makar.

Yang Harus Dilakukan Negara

1. Perlakukan kasus ini sebagai perkara keamanan negara, bukan sekadar kejahatan siber atau pelanggaran disiplin.

2. Libatkan BIN, BAIS, dan BSSN. BSSN memulihkan data yang dihapus dan mengamankan seluruh barang bukti digital, termasuk data pembanding dari operator telekomunikasi. BIN menjalankan kontra-intelijen untuk melacak ke mana hasil sadapan mengalir. BAIS menilai kerusakan atas informasi pertahanan, karena yang disadap adalah Panglima Tertinggi TNI.

3. Ikuti aliran hasil sadapan sampai ke ujungnya. Siapa penerimanya, berapa salinannya, untuk keputusan apa dipakai, dan siapa yang membiayai.

4. Uji unsur makar dan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 191, 193, dan 196 KUHP, berdasarkan bukti, bukan tekanan politik.

5. Telusuri keterkaitan dengan penempatan polisi aktif di kementerian dan lembaga, untuk memastikan tidak ada data negara lain yang ikut mengalir.

6. Lindungi pelapor internal melalui LPSK. Merekalah yang pertama mencium bau ini dan berani melaporkannya.

Penutup

Bau tidak selalu berarti api. Tetapi orang yang mencium bau asap di rumahnya dan memilih tidur kembali adalah orang yang lalai. Negara pun demikian.

Bau makar di alat sadap ini sudah tercium. Tugas negara sekarang adalah memastikan dari mana bau itu berasal, siapa yang menyalakan apinya, dan seberapa jauh api itu sudah menjalar. Jika ternyata tidak ada makar, negara tetap telah menjalankan kewajibannya. Tetapi jika ada, dan negara memilih menutup hidung, maka yang dipertaruhkan bukan lagi nama baik institusi, melainkan keselamatan republik.

Dalam intelijen, ancaman yang sudah terlihat berarti kita sudah terlambat. Jangan sampai kali ini kita terlambat.